Pada Rabu pagi tanggal 27 Agustus 2008 Drs. Loedy Djalaludin M., S.E., Com, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara mewakili Menteri Sekretaris Negara telah membuka secara resmi penyelenggaraan Workshop on Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia di Hotel Alila, Jakarta. Workshop yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari (dari tanggal 27 s.d. 28 Agustus 2008) di Hotel Alila, Jakarta merupakan salah satu kegiatan dalam rangka tindak lanjut dari Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden Republik Korea, H.E. Roh Moo Hyun pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta.
Salah satu hal yang disepakati dalam Deklarasi bersama tersebut adalah kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama teknik dalam bentuk pemberian bantuan berupa pembangunan kapasitas (capacity building) peningkatan sumber daya manusia melalui program-program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat Indonesia ke Republik Korea dan pengiriman tenaga ahli Republik Korea ke Indonesia dalam bidang good governance, economic reform and law reform.
Sebagai perwujudan bantuan, pada tanggal 19 April 2007 ditandatangani Record of Discussions between The Implementation Survey Team of the Republic of Korea and State Secretariat of the Republic of Indonesia on The Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia oleh Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara dan Kepala Perwakilan KOICA Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya adalah diselenggarakan Program Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia berupa kegiatan pelatihan di Republik Korea bagi 100 (Seratus) pejabat Indonesia yang terdiri dari 20 pejabat eselon I dan II serta 80 pejabat eselon III dan IV, pengiriman tenaga ahli (konsultan) ke Indonesia dan penyelenggaraan workshop.
Program pelatihan diikuti oleh para pejabat berasal dari instansi Sekretariat Negara (Setneg), Kantor Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen Keuangan (Depkeu), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Salah satu output pelatihan di Republik Korea adalah adanya rencana aksi (action plan) dari masing-masing instansi pelaksana dalam kerangka penerapan Government Innovation.
Bentuk kegiatan lainnya adalah penugasan 4 (empat) tenaga ahli (konsultan) dari Republik Korea dari mulai tanggal 30 Juni s.d. 25 Juli 2008 untuk memberikan advocasi masukan terhadap action plan pada masing-masing instansi pelaksana program.
Dalam workshop ini akan dipresentasikan mengenai rekomendasi terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia oleh Tim Ahli (konsultan) dari Republik Korea yang terdiri dari Dr. Jin Park (KDI School), Dr. M. Jae Moon (Yonsei University), Dr. Jin Wook Choi (Korea University), dan Dr. Yong Shik Kim (Korea Productivity Center) serta panelis Dr. Jae Ho Eun (Korea Institute of Public Administration).
Selain pandangan dari Tim ahli (konsultan) Repubiik Korea, dalam Workshop ini juga akan presentasikan mengenai action plan dari masing-masing instansi penerima bantuan. Tampil sebagai pembicara adalah Tina T. Kemala Intan (KPK), Raka Pamungkas (MENPAN), Rd. Siliwanti (BAPPENAS), Heru Chaerudin (Kejagung) Muhammad Iqbal dan Afsdy Saksono (LAN), Adeline Sirait (Depkeu), serta Djohar Arifin (Setneg). Sedangkan bertindak sebaga panelis adalah Dr. Saafroedin Bahar, Henry Sulistyo Budi, Dr. Roy V. Salomo, Raden Siliwanti, Deddy S. Bratakusuma, Roni Ihram Maulana dan Judhi Kristiantini.
Salah satu hal yang disepakati dalam Deklarasi bersama tersebut adalah kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama teknik dalam bentuk pemberian bantuan berupa pembangunan kapasitas (capacity building) peningkatan sumber daya manusia melalui program-program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat Indonesia ke Republik Korea dan pengiriman tenaga ahli Republik Korea ke Indonesia dalam bidang good governance, economic reform and law reform.
Sebagai perwujudan bantuan, pada tanggal 19 April 2007 ditandatangani Record of Discussions between The Implementation Survey Team of the Republic of Korea and State Secretariat of the Republic of Indonesia on The Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia oleh Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara dan Kepala Perwakilan KOICA Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya adalah diselenggarakan Program Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia berupa kegiatan pelatihan di Republik Korea bagi 100 (Seratus) pejabat Indonesia yang terdiri dari 20 pejabat eselon I dan II serta 80 pejabat eselon III dan IV, pengiriman tenaga ahli (konsultan) ke Indonesia dan penyelenggaraan workshop.
Program pelatihan diikuti oleh para pejabat berasal dari instansi Sekretariat Negara (Setneg), Kantor Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen Keuangan (Depkeu), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Salah satu output pelatihan di Republik Korea adalah adanya rencana aksi (action plan) dari masing-masing instansi pelaksana dalam kerangka penerapan Government Innovation.
Bentuk kegiatan lainnya adalah penugasan 4 (empat) tenaga ahli (konsultan) dari Republik Korea dari mulai tanggal 30 Juni s.d. 25 Juli 2008 untuk memberikan advocasi masukan terhadap action plan pada masing-masing instansi pelaksana program.
Dalam workshop ini akan dipresentasikan mengenai rekomendasi terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia oleh Tim Ahli (konsultan) dari Republik Korea yang terdiri dari Dr. Jin Park (KDI School), Dr. M. Jae Moon (Yonsei University), Dr. Jin Wook Choi (Korea University), dan Dr. Yong Shik Kim (Korea Productivity Center) serta panelis Dr. Jae Ho Eun (Korea Institute of Public Administration).
Selain pandangan dari Tim ahli (konsultan) Repubiik Korea, dalam Workshop ini juga akan presentasikan mengenai action plan dari masing-masing instansi penerima bantuan. Tampil sebagai pembicara adalah Tina T. Kemala Intan (KPK), Raka Pamungkas (MENPAN), Rd. Siliwanti (BAPPENAS), Heru Chaerudin (Kejagung) Muhammad Iqbal dan Afsdy Saksono (LAN), Adeline Sirait (Depkeu), serta Djohar Arifin (Setneg). Sedangkan bertindak sebaga panelis adalah Dr. Saafroedin Bahar, Henry Sulistyo Budi, Dr. Roy V. Salomo, Raden Siliwanti, Deddy S. Bratakusuma, Roni Ihram Maulana dan Judhi Kristiantini.
Sumber: Biro Organisasi dan Humas
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?