Aturan Cuti Pejabat Negara Harus Jelas
Presiden menyampaikan, bahwa sampai saat ini belum ada aturan mengenai ketentuan cuti yang menyeluruh, secara komprehensif.
Selesaikan Permasalahan Alih Status PTS menjadi PTN
Namun, lanjut Presiden, dengan pertimbangan masih adanya permasalahan yg mengiringi proses penegerian PTS-PTS itu, pemerintah
Kontrak Lelang di Semua Kementerian Harus Dimulai Sejak Awal Tahun
Seperti dilansir Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, Kementerian PU-Pera yang pada tahun 2015 lalu berhasil merealisasikan
Negara Harus Hadir Berikan Rasa Aman Bagi Warga
“Negara melalui aparat keamanan, harus hadir berikan rasa aman bagi warga,†kata Presiden. Sebab, rakyat di
Presiden Jokowi : Akhiri Dualisme Kewenangan dalam Pengelolaan Kawasan Batam
Pada Ratas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden kembali mengingatkan, bahwa dualisme kewenangan dalam pengaturan
Perbankan Syariah Harus Tingkatkan Kontribusi Dalam Pembangunan Nasional
Upaya OJK mengeluarkan kebijakan yang merupakan bagian dari paket kebijakan deregulasi dalam rangka menstimulus perbakan
Kementerian dan Lembaga Sepakati Langkah Percepatan Penyelenggaraan Asian Games XVIII
Hadir dalam rapat ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki
Mensesneg : Last Piece of Land Harus Smart Environment
Selain Kemayoran, Gelora Bung Karno juga mempunyai banyak lahan yang harus dikelola dengan baik, karena lokasi GBK yang strategis
Mensesneg Melantik Direksi BLU PPKGBK dan PPKK
Sesuai dengan Keputusan Mensesneg Nomor 246 tahun 2015, 4 nama yang dilantik sebagai Direktur Badan Layanan Umum Pusat Pengelola
Pemerintah Siapkan Payung Hukum untuk Dana Ketahanan Energi dan Umumkan Harga Keekonomian BBM
Untuk itu, Pemerintah harus mengambil inisiatif untuk mengembangan energi baru terbarukan melalui dana ketahanan energi yang