ACARA PRESENTASI DARI MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH, DI KANTOR KUKM
KETERANGAN PERS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
ACARA PRESENTASI DARI MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH
DI KANTOR KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH, JAKARTA
TANGGAL 3 MARET 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
ACARA PRESENTASI DARI MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH
DI KANTOR KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH, JAKARTA
TANGGAL 3 MARET 2008
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Saudara-saudara, hari ini saya bersama Wakil Presiden dan para Menteri terkait kembali berkunjung ke Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk sebagaimana kunjungan saya ke departemen yang lain mendengarkan laporan pelaksanaan program kerja tahun 2007 dari jajaran Kementerian Negara KUKM dan agenda serta prioritas untuk program kerja untuk tahun 2008 ini.
Beberapa isu telah kita bahas setelah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan presentasinya untuk kita jalankan secara bersama, baik pada tingkat Kementerian Negara ini, maupun pada tingkat pemerintahan secara menyeluruh. Kemudian kita juga membahas tiga isu penting yang memerlukan tindak lanjut dan penggodokan yang lebih seksama, untuk kita putuskan sebagai kebijakan kita, kebijakan nasional.
Saudara-saudara,
Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Negara KUKM dengan jajarannya di seluruh Indonesia tahun lalu bahkan tahun-tahun sebelumnya dirasakan benar-benar dapat ikut mempercepat program untuk pertumbuhan ekonomi termasuk pertumbuhan sektor riil, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi. Apa yang dilakukan oleh Kementerian ini melalui berbagai program juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya bisa mengurangi kemiskinan secara sistematis, sehingga sebagaimana saudara ketahui strategi pembangunan ekonomi yang pemerintah tetapkan yaitu strategi yang betul-betul meningkatkan pertumbuhan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan itu amat relevan dengan apa yang dikontribusikan atau disumbangkan oleh Kementerian Negara ini.
Dalam laporan Menteri Negara KUKM yang juga saya putuskan untuk dilanjutkan pada tahun 2008 ini dengan lebih gigih agar hasilnya lebih baik lagi, antara lain menyangkut program pembiayaan-pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro yang mesti disingkronisasikan dengan PNPM yang akan dijalankan pada tingkat Kecamatan di seluruh tanah air. Program Perkasa, saudara ketahui adalah yang dijalankan oleh ibu-ibu kita, program resik gudang, program pembangunan atau pengembangan ekonomi pondok pesantren, lembaga pendidikan di desa-desa, prospek mandiri, memberikan keterampilan kepada para sarjana, sehingga mereka bukan hanya sebagai pencari kerja tetapi juga pencipta kerja, bukan job seekers tetapi juga job creators juga pengembangan modal pantura, perkuatan program KUKM di daerah bencana, yang saya berikan atensi untuk dicek kembali, yang di Aceh, yang di Nias, yang di Yogya, yang di Klaten, dan daerah-daerah lain untuk memastikan bahwa menggerakkan kembali usaha mikro kecil mereka betul-betul bisa berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang kita harapkan.
Kita juga menggarisbawahi perlu terus dilaksanakannya pemasaran pada produk-produk koperasi usaha kecil menengah kita, handycraft, produk budaya, dan berbagai produksi yang ternyata memiliki keungggulan yang tinggi sehingga dengan pemasaran yang efektif harapan kita bisa menyumbang pada pertumbuhan ekonomi kita.
Juga ada sejumlah program yang secara detail tentunya tercakup dalam program kerja Kementerian ini untuk tahun 2008. Saudara-saudara, tiga isu sentral yang kita bahas secara mendalam dan telah kita putuskan, kita rumuskan untuk kita tindak lanjuti atau diintensifkan pelaksanaannya, pertama adalah kredit usaha rakyat yang pernah kita luncurkan pada tanggal 5 November tahun lalu. Pinjaman usaha untuk rakyat dengan pola penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah. Trennya bagus, selama tiga bulan ini yang sudah dikeluarkan berjumlah Rp. 1, 7 trilyun, debiturnya 25 ribu sekian dan kita berharap bulan-bulan mendatang, tahun ini, tahun depan dengan mekanisme yang lebih bagus, prosesnya lebih sederhana, sinergi yang lebih baik.
Harapan kita lebih banyak lagi yang mendapatkan aliran kredit usaha rakyat ini. Lebih banyak, lebih luas jangkauannya dan jumlahnya pun lebih tinggi dibandingkan tiga bulan pertama ini. Kita ingin betul dengan aliran kredit usaha rakyat ini lebih banyak lagi lapangan kerja yang diciptakan. Dengan demikian, kemiskinan di seluruh tanah air secara sistematis akan dapat kita turunkan. Saya sudah menginstruksikan semua pimpinan perbankan yang punya scheme kredit ini bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini serta pihak-pihak lain untuk memastikan betul-betul sukses program kredit usaha untuk rakyat ini.
Yang kedua, kita juga menelaah sejauh mana yang dulu pernah kita pikirkan, yaitu untuk mengatasi sebetulnya kredit usaha tani yang terjadi di waktu yang lalu, ya, tadi setelah kita bahas secara mendalam, akhirnya saya putuskan bahwa arahnya kita akan menghapuskan kredit usaha tani yang berjumlah sisanya 5, 71 triliun, totalnya sesungguhnya delapan koma sekian triliun, sebagian sudah dibayar, sebagian belum. Demi rasa keadilan, demi apa namanya, kepastian, kita sedang menyusun suatu ketentuan untuk menuju kepada penghapusan tunggakan itu, dengan demikian mereka yang barangkali menjadi korban krisis di waktu yang lalu, yang sesungguhnya tidak seberapa dengan apa yang ditanggung karena BLBI, itu segera mendapatkan solusi yang adil dan dia bisa mendapatkan modal baru dan bekerja, berusaha, sehingga akan sangat meningkatkan kesejahteraan rakyat kita terutama golongan menengah ke bawah. Tentunya ini harus dirumuskan secara bagus mekanismenya, hihtung-hitungannya, dikonsultasikan kembali dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pihak-pihak lain, sehingga keputusan ini segera dapat dilakukan dan membawa kebaikan bagi saudara-saudara kita yang memiliki tunggakan kredit usaha tani ini. Kemudian kita juga menyadari perlu ada efektifitas dalam penyaluran kredit. Inilah yang tadi kita bahas, lembaganya seperti apa? Akhirnya apakah membentuk bank baru, atau bank yang sudah ada, atau juga ada lembaga lain yang bisa kita berikan misi itu?
Pada prinsipnya dengan program kredit usaha rakyat justru kita akan melakukan langkah-langkah mendorong saudara-saudara kita mendapatkan kredit itu, karena sudah kita hitung masak-masak, lebih kredibel, penjaminannya pun ditanggung oleh pemerintah, dengan demikian lebih banyak lagi mengalir kepada mereka. Nah lembaga yang lain sifatnya ad hoc dan itu nanti pada saatnya kita akan lebih mendasarkan pada bank yang sudah ada, dengan demikian menjadi lebih akuntabel, lebih jelas lagi, dan yang penting bagi kita lebih banyak lagi saduara-saudara kita para pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah serta koperasi mendapatkan aliran dana, yang dana itu digunakan secara baik untuk usaha mereka.
Itulah hal-hal penting yang kita bahas pada hari ini, dan akhirnya saya menyetujui dan justru mendorong untuk dilaksanakannya prioritas atau agenda Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk tahun 2008 ini. Demikian saudara-saudara, apakah ada pertanyaan?
(dilanjutkan dengan tanya jawab dengan wartawan)
Wartawan:
Selamat siang Bapak Presiden, dan Bapak-bapak, dan ibu. Terkait dengan rencana pemerintah. Saya Novi, dari Investor Daily. Terkait dengan rencana pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta menggairahkan kembali UKM, pertanyaan saya adalah sampai seberapa jauh usaha pemerintah atau hingga berapa persen angka kemiskinan di Indonesia dan pengangguran yang akan ditekan pada tahun ini? Dan terkait dengan menggerakan kembali UKM atau sektor riil yang kurang bergairah saat ini, sebenarnya faktor apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi kemandekan itu?
Terima kasih.
Presiden:
Yang pertama, upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran itu dilakukan dengan banyak langkah, banyak kebijakan, banyak langkah pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah, maupun pada tingkat masyarakat luas. Ini juga yang dilakukan oleh negara berkembang lainnya di dunia ini yang mengalami persoalan yang sama, kemiskinan dan pengangguran. Tentu program usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi punya porsi untuk menjalankan itu, tetapi tentu banyak lagi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, untuk menciptakan pekerjaan, menumbuhkan sektor riil sehingga lapangan pekerjaan tercipta, program-program subsidi, program-program kebijakan harga untuk tidak memberatkan mereka, kemudian penggratisan biaya sekolah bagi kelompok miskin, penggratisan dalam pembiayaan kesehatan bagi kelompok miskin, dan sejumlah langkah yang jumlahnya totalitas tiap tahun anggaran makin tinggi, yang sekarang jumlahnya jumlahnya lebih dari 50 triliun. Itu dilakukan secara simultan. Oleh karena itu saya punya keyaikinan dari tahun ke tahun ke depan dengan langkah-langkah yang seperti ini, kecuali ada shock, kecuali ada masalah-masalah baru yang akhirnya memukul ekonomi kita, maka makin ke depan pengangguran dan kemiskinan akan dapat kita kurangi. Ini statistik juga menunjukkan, data menunjukkan terjadi pengurangan atas dua hal itu.
Kemudian sektor riil, kalau ekonomi kita sekarang tumbuh 6,3 persen, sebelumnya lima koma sekian persen, sebelum 2004 empat koma sekian persen itu berarti sektor riil juga tumbuh, makro ekonomi lebih stabil lebih kondisif, untuk pertumbuhan itu. Oleh karena itu sektor riil tumbuh, pertumbuhannya berbeda-beda ada yang cepat seperti telekomunikasi, transportasi, perbankan, ada yang relatif lambat. Nah inilah pemerintah tentu pemerintah yang dilakukan membikin iklim investasi yang lebih bagus, mengeluarkan kebijakan yang lebih kondusif untuk itu, termasuk kebijakan pajak dan lain-lain, tetapi selebihnya adalah dunia usaha diharapkan betul-betul bisa menjalankan usahanya, dengan demikian sektor riil betul-betul bergerak. Kewajiban pemerintah memastikan dari segi kebijakan, dari segi iklim bisnis, dari segi peraturan-peraturan, dari segi birokrasi yang efektif, dari segi perizinan, ini yang terus kita perbaiki dari tahun ke tahun. Ini kondisi yang sangat penting, ruang yang sangat penting bagi pertumbuhan sektor riil.
Selebihnya kita mengundang masyarakat luas, kita mengundang dunia usaha dengan kondisi yang makin baik ini mereka bekerja. Tentu saudara-saudara dengan situasi global sekarang ini ada pekerjaan rumah, pekerjaan baru, saya harus terbuka supaya rakyat juga mengetahui ada persoalan tetapi kami pemerintah terus berusaha keras untuk mengatasi masalah ini sehingga meskipun di luar negeri, di dunia ada gonjang-ganjing, harga minyak gonjang-ganjing, harga pangan gonjang-ganjing, keuagan global, harapan kita dengan langkah-langkah sangat keras dan sangat terpadu, mudah-mudahan dampaknya bisa kita kurangi kepada ekonomi kita, kepada masyarakat kita.
Wartawan:
Selamat siang Bapak Presiden dan Bapak, Ibu yang lainnya. Ada dua hal Pak, yang pertama mengenai, Suhartono dari harian KOMPAS. Yang pertama, mengenai itu Kredit Usaha Rakyat, Pak. Pelaksanaan ini masih dinilai masih kurang sempurna. Jadi usulan penyempurnaan, diantaranya penghapusan agunan tambahan dan juga prioritas lebih kepada penyaluran kredit yang di bawah lima puluh juta, antara lima sampai dengan sepuluh juta. Dan menurut banyak pendapat kelihatannya itu lebih efektif dan lebih berguna bagi usaha kecil dan menengah Pak. Nah, apakah pemerintah sudah memutuskan penyempurnaan prioritas lebih kepada penyaluran kredit yang di bawah lima puluh juta daripada yang lima ratus juta?
Yang kedua, Pak, beberapa waktu yang lalu, Pak Wapres juga memutuskan penghapusan hak tagih, Pak. Tahun lalu kalau tidak salah itu. Namun kenyataannya di DPR sampai sekarang DPR masih mempersoalkan itu juga karena mungkin juga belum adanya dasar hukum, Pak. Nah, apakah untuk supaya itu bisa direalisasi, pemerintah melakukan, membuat suatu payung hukum agar penghapusan hak tagih itu benar-benar bisa terlindungi secara hukum.
Terima kasih.
Presiden:
Baik, nomor dua dulu. Betul, pada tingkat saya, tingkat Presiden, sudah mengambil keputusan untuk penghapusan tunggakan kredit usaha tani. Ada beberapa masalah yang harus kita rapikan, kita persiapkan sehingga ketika ini dijalankan maka sudah terlindungi oleh payung hukum, kemudian sudah ada hitung-hitungan yang pasti dan kemudian adil bagi semua.
Itulah yang kita bahas secara mendalam hari ini dan akan segera ditindaklanjuti untuk mencari kerangka pelaksanaan yang lebih baik, yang lebih kredibel, berangkat dari keputusan kita untuk keadilan bagi saudara-saudara kita para petani, itu kita putuskan untuk dihapuskan. Harapan kita, karena memerlukan konsultasi dengan DPR RI, dengan pihak perbankan sendiri, dengan unsur-unsur lain saya ingin dipercepat dengan kerja sama yang lebih efektif dan lebih terpadu.
Yang pertama, benar. Kita merumuskan secara mendalam tadi dan untuk Saudara ketahui, dalam rapat ini juga hadir beberapa Direktur Utama bank-bank BUMN, Bank Mandiri, BRI, BNI, BDN, BUKOPIN, Bank Syariah Mandiri, kemudian dari Asperindo, ada SBU, yang semua sepakat mesti disempurnakan. Bukan hanya tidak perlu peraturan tambahan, tetapi juga hendaknya bank-bank itu cabang-cabangnya harus sudah siap, jangan menunggu instruksi dari atas lagi. Kita juga mengarahkan, saya putuskan tadi untuk lebih memberikan kesempatan bagi debitur yang ingin meminjam lima sampai sepuluh juta sehingga dengan demikian lebih banyak sasarannya. Pada prinsipnya, itu kita terima sebagai evaluasi untuk penyempurnaan. Harapan saya tahun ini lebih banyak lagi, lebih cepat lagi. Tahun 2009 kita tingkatkan lagi. Itu menjadi keputusan kita dan menjadi kebijakan pemerintah untuk disukseskan.
Wartawan:
Terima kasih. Saya Lulu dari Detikcom. Menyambung pertanyaan rekan Hartono tadi, Pak, mengenai penghapusan kredit usaha tani. Mungkin bisa dirinci lagi, Pak, alasan alasan penghapusan itu apa, kemudian target bahwa itu semua bisa dihapuskan mulai kapan, dan apa kriteria tunggakan yang akan dihapuskan. Tunggakan mana yang bisa dihapuskan?
Presiden:
Pertanyaan Saudara yang b,c, d itulah yang dirumuskan bersama antar organisasi terkait, departemen keuangan, perbankan, KUKM, dengan DPR RI nanti supaya detail satu per satu itu betul-betul tepat dan akan kita laksanakan. Argumentasi kita jelas ketidakmampuan membayar tunggakan kredit itu karena persoalan ekonomi di waktu lalu, karena krisis sama saja dihadapi oleh usaha-usaha besar dalam skema BLBI yang telah diputus oleh pemerintah-pemerintah yang lalu tentunya demi keadilan, mengapa tidak ada pengakhiran dari tunggakan itu secara adil dan tujuan lain begitu dia selesai tidak perlu black list, tidak perlu tidak diberikan izin untuk meminjam lagi tentu dengan organisasi yang makin sehat makin baik dan Insya Allah, tidak ada krisis lagi dan mereka bisa tumbuh dengan baik. Jadi alasannya, satu untuk keadilan, alasan kedua agar mereka bisa bekerja kembali dengan memiliki kesempatan yang sama karena masalahnya sudah selesai. Itulah, saudara-saudara, yang menjadi pertimbangan kita.
Terima kasih.
Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biro Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan,
Sekretariat Negara RI