APBN MASIH PERLU PENYESUAIAN

 

            Pernyataan Presiden di atas adalah satu dari sembilan isu utama yang dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan wartawan seusai Rapat Koordinasi Terbatas Kabinet di Departemen Keuangan, Kamis (21/2). Sembilan isu utama tersebut dinyatakan setelah mendengarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai Pengelolaan APBN, Dukungan Kebijakan Fiskal pada Sektor Riil dan Reformasi Birokrasi.

 

            Presiden dengan tegas mengatakan bahwa APBN tahun 2008 masih ada, walaupun dengan beberapa penyesuaian dengan DPR RI dengan harapan dapat dipergunakan untuk pengelolaan negara. “Saya tidak setuju jika APBN dikatakan “jebol” sebab, APBN 2008 sendiri masih ada, memang diperlukan penyesuaian untuk pengelolaan negara, untuk pembangunan dan untuk tugas-tugas rutin negara,”tegasnya. Untuk itulah sebabnya ada peningkatan subsidi penyesuaian dari  segi defisit, penghematan dan komponen lain yg mengait dengan komponen lain.”

 

Menurut Presiden apa yang perlu ditekankan dalam APBN adalah stimulasi pertumbuhan, kemudian membiayai tugas umum pemerintah serta membiayai  social safety net. Dan APBN bukan satu-satunya komponen pertumbuhan. “Karena kita ada kontribusi konsumsi masyarakat, ada investasi dari penanaman modal, dan ada ekspor,”lanjut Presiden.

 

Presiden juga membahas masalah social safety net yang timbul karena dampak  dari kenaikan harga pangan global. “Kita semua tahu karena gejolak ekonomi dunia dan tingginya harga minyak dunia akhirnya membuat transportasi menjadi mahal teutama impor, maka kewajiban pemerintah untuk membantu yang mengalami kesulitan akan kenaikan harga pangan,ujar Presiden.

 Hal ini disampaikannya berkaitan dengan langkanya daging sapi di pasar-pasar tradisional akibat naiknya harga ditingkat pemasok. “Masalah kelangkaan daging sapi karena daging sapi kita kebanyakan impor dan adanya mata rantai dari harga konsumsi pangan yaitu biaya impor dan transportasi yang naik,” jelasnya.

“Untuk itu pemerintah menyiapkan paket stabilisasi bahan pokok, seperti halnya penurunan harga kedelai dan minyak goreng, serta pemerintah meminta agar Departemen Perdagangan dan importir agar membahasnya, misalnya dengan pengurangan pajak impor.”

 

Dalam permasalahan dukungan kebijakan fiskal pada sektor riil, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti masalah pengelolaaan hutan.  Presiden mengungkapkan rasio hutan kepada Produk Domestik Bruto (PDB) makin turun, pada tahun 2004 rasionya masih mencapai 56%, itupun mengarah ke komponen hutan asing yang jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban utang dalam negeri, tahun ini diharapkan menuju ke 33 %.

 

“Harapan  kita oleh karena itu kita harus menggarisbawahi pentingnya kita terus melaukukan pengeloaan hutan dengan sebaik-baiknya  menuju kepada rasio yang paling baik sehingga kita tidak membebani APBN kepada anak cucu kita di dalam mengelola negara ini,”ungkapnya.

 

Mengenai pemadaman listrik di Pulau Jawa, Presiden mengatakan listrik merupakan kebutuhan yang berubah sangat cepat dan diminati banyak orang. Namun dengan kemampuan listrik yang kurang, maka pasokan listrik tidak mencukupi. “Oleh karena itu dibutuhkan pembangkit listrik alternatif tidak mengandalkan satu jenis bahan bakar pemasok, harus ada kombinasi dari Bahan Bakar Minyak, Batu Bara dan Gas,”katanya.

 

Lebih lanjut dalam penjelasannya Presiden juga meminta agar pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikenal dengan status disclaimer harus selesai dan ditemukan. Agar tidak selalu ada kekurangan pada pertanggunggjawaban keuangan di departemen-departemen kementrian dan lembaga pemerintahan, sehingga menyebabkan status disclaimer.

 

Selain itu Presiden meminta beberapa pengelolalaan barang milik negara di waktu yang lalu serta cara-cara pengelolaaan yang belum baik, harus menemukan sistem perangkat  mekanisme agar dapat memelihara dan mengelola dengan benar. “Sengketa atau masalah kepemelikan terhadap aset negara  misalnya, harus terus kita cari solusinya, demikian juga  dengan yayasan-yayasan yang dianggap milik negara, tentu harus ditetapkan statusnya,” jelasnya.

 

Tidak kalah penting Presiden dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi meminta peningkatan pelayanan publik yang lebih baik lagi.”Kita meminta agar ditingkatkan pelayanan publik yang lebih baik, contohnya dalam direktorat jendral pajak, bea cukai, dan lembaga-lembaga lain sehingga rakyat kita terbantu, dunia usaha terbantu. Pelayanan harus efisien, cepat, baik dan mudah, maka diharapkan sektor riil dan dunia usaha kita makin berkembang.”

 Terakhir dalam penjelasannya, Presiden meminta agar Departemen keuangan dengan adanya situation room terus memantau perkembangan dinamika perekonomian sedunia. “Termasuk yang ada di kawasan dan termasuk dalam negara sangat penting, agar kita dapat mengatisipasi lebih baik dan kita dapat merespon setiap gejolak permasalahan yang muncul,” jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Dan sistem real time berguna bagi para policy makers dan decisions makers di negara ini.” (HUMAS-SETNEG)