Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum APKASI, Isran Noor, di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASI IX dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Jakarta, Rabu (20/2).   Â
Dalam Rakernas yang mengambil tema “Peran Strategis Otonomi Daerah Dalam mewujudkan Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan†dan dihadiri bupati seluruh Indonesia, Presiden SBY tampak didampingi sejumlah Menteri KIB II, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Ketua Umum Apkasi Isran Noor menyatakan pemerintah kabupaten seluruh Indonesia diap melaksanakan program nasional surplus beras 10 juta ton di Tahun 2014, baik melalui program intensifikasi maupun ektensifikasi.
Sebelumnya di hari yang sama, Presiden SBY membuka forum Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca-Sasaran Pembangunan Milenium (MDG) Tahun 2015 di Istana Negara. Forum ini merupakan konsultasi publik tingkat nasional untuk menyongsong pertemuan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka (High Level Panel of Eminent Persons – HLPEP) di Bali pada tanggal 25-27 Maret mendatang.
Menurut Ketua Komite, Kuntoro Mangkusubroto, ajang ini menjadi lebih greget dengan dilibatkannya elemen daerah karena menyumbang dimensi dan dinamika baru yang menginspirasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Yudhoyono agar senantiasa mengedepankan rasa kepemilikan dan inklusivitas seluruh pemangku kepentingan. (dukjak-humas setneg)
Dalam Rakernas yang mengambil tema “Peran Strategis Otonomi Daerah Dalam mewujudkan Ketahanan, Kemandirian dan Kedaulatan Pangan†dan dihadiri bupati seluruh Indonesia, Presiden SBY tampak didampingi sejumlah Menteri KIB II, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Ketua Umum Apkasi Isran Noor menyatakan pemerintah kabupaten seluruh Indonesia diap melaksanakan program nasional surplus beras 10 juta ton di Tahun 2014, baik melalui program intensifikasi maupun ektensifikasi.
Sebelumnya di hari yang sama, Presiden SBY membuka forum Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan Pasca-Sasaran Pembangunan Milenium (MDG) Tahun 2015 di Istana Negara. Forum ini merupakan konsultasi publik tingkat nasional untuk menyongsong pertemuan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka (High Level Panel of Eminent Persons – HLPEP) di Bali pada tanggal 25-27 Maret mendatang.
Menurut Ketua Komite, Kuntoro Mangkusubroto, ajang ini menjadi lebih greget dengan dilibatkannya elemen daerah karena menyumbang dimensi dan dinamika baru yang menginspirasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Yudhoyono agar senantiasa mengedepankan rasa kepemilikan dan inklusivitas seluruh pemangku kepentingan. (dukjak-humas setneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?