Kemandirian energi menjadi salah satu fondasi penting bagi ketahanan ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Di tengah dinamika harga minyak dunia dan ketidakpastian global, pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, mulai dari biodiesel berbasis bahan baku domestik hingga energi surya yang melimpah di wilayah khatulistiwa.
Dua langkah strategis yang ditempuh adalah implementasi mandatori biodiesel B50 dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Keduanya menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.
Melalui program mandatori B50, pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar yang terdiri atas 50 persen biodiesel dan 50 persen solar. Program ini diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, Kamis (09/07/2026), sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi nasional.
“Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Presiden.
Implementasi B50 diharapkan mengurangi kebutuhan impor solar dan menghemat devisa negara. Pengembangan industri biodiesel juga berpotensi memperluas aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja, mulai dari sektor perkebunan hingga industri pengolahan.
Untuk memastikan kesiapan penggunaannya, pemerintah telah melakukan pengujian pada enam sektor, yaitu otomotif, pertanian, pertambangan, transportasi laut, pembangkit listrik, dan perkeretaapian. Evaluasi berkala setiap tiga bulan turut dilakukan untuk memantau pelaksanaan dan mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan.
Tak hanya biodiesel, pemerintah juga mengoptimalkan potensi energi surya melalui program pembangunan PLTS 100 GWp yang dimulai Presiden Prabowo di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/08/2026) lalu. Program ini diarahkan untuk memperkuat pasokan listrik nasional melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan.
“Intinya, dengan 100 GWp kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia,” ujar Presiden.
Manfaat PLTS telah dirasakan melalui peningkatan layanan listrik di Pulau Rengit, Bangka Belitung, dari sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap hari. Di Pulau Sembur, Kepulauan Riau, ketersediaan listrik juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui penggunaan cold storage nelayan dan mesin pembuat es.
Pengembangan PLTS berpotensi menekan biaya bahan bakar pembangkit, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta membuka peluang lapangan kerja. Dengan dukungan baterai penyimpan energi, PLTS juga dapat memasok listrik pada malam hari atau saat cuaca mendung. Pembangunannya dapat dilakukan melalui berbagai model, termasuk PLTS terapung dan panel surya atap.
Mulai dari pemanfaatan bahan baku domestik untuk biodiesel hingga optimalisasi energi matahari untuk PLTS, pemerintah membuka peluang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri.
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kedua program tersebut menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah dalam membangun sistem energi yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional. (Humas Kemen ESDM/DND – Humas Kemensetneg)