Bahas Kesiapan Pilkada dan Pemilu, Presiden Jokowi Terima Komisioner KPU

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan KPU dilangsungkan di Istana Merdeka,  Jakarta pada Selasa, 9 Agustus 2016. Mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

 

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin dalam rilisnya menerangkan adapun sejumlah komisioner KPU yang hadir dalam pertemuan tersebut ialah Ketua KPU Juri Ardiantoro serta Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiansah, dan Sigit Pamungkas selaku anggota KPU. Arief Rahman Hakim selaku Sekretaris Jenderal KPU juga turut mendampingi keenam komisioner KPU.

 

Memberikan keterangan usai pertemuan dengan Presiden, Ketua KPU Juri Ardiantoro menerangkan kesiapan KPU untuk menggelar Pilkada 2017 yang dilaksanakan secara serentak. Anggaran pelaksanaan pun disebutnya sudah mencukupi.

 

"Kami laporkan bahwa persiapannya sudah on the track sebagaimana yang sudah kami rencanakan dan jadwalkan. Seluruh daerah, 101 daerah, yang akan melaksanakan Pilkada 2017 anggarannya sudah tersedia," terangnya.

 

Juri juga menyebut, KPU melaporkan kepada Presiden mengenai pelaksanaan Pilkada 2015 yang lalu. Secara umum pelaksanaan Pilkada 2015 dapat dikatakan baik meskipun terdapat sejumlah kecil daerah yang tertunda akibat sengketa pencalonan yang terjadi.

 

Percepatan Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu

 

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yang semakin mendekat, KPU berharap kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah kerja KPU yang akan memulai persiapan Pemilu 2019 di tahun 2017.

 

"Kami menyampaikan supaya Undang-Undang penyelenggaraan pemilu itu bisa didorong untuk selesai pembahasan dan pengesahannya kalau bisa di akhir 2016," ujar Juri.

 

Terhadap keinginan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang ikut memberikan keterangan dalam kesempatan yang sama menyebut bahwa pemerintah merespons secara positif keinginan dari KPU tersebut.

 

"Mudah-mudahan pada bulan September nanti pemerintah akan mengirimkan ke DPR sehingga masih ada waktu untuk sampai pada awal pembukaan sidang di Januari 2017 revisi UU Pemilu itu akan bisa selesai," imbuh Tjahjo.

 

Mengenai revisi UU Penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, Tjahjo menerangkan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih kepada para anggota KPU dalam menjalankan tugasnya. Anggaran kesehatan bagi KPU termasuk yang sedang diusahakan untuk masuk ke dalam revisi UU Penyelenggaraan Pemilu.

 

"Dalam merevisi UU tadi kami juga ingin lebih memberikan porsi yang setepat-tepatnya kepada KPU. Anggaran kesehatan KPU itu tidak ada. Itu saya kira untuk bisa dipertimbangkan dengan baik," ujarnya.

 

Adapun saat ini, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara tengah menyeleksi figur yang tepat untuk mengisi posisi ketua panitia seleksi (pansel) KPU dan Bawaslu. Figur ini nantinya diharapkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

 

"Kalau 5 tahun lalu ketua panselnya adalah Mendagri, tapi untuk tahun ini sebaiknya tidak Mendagri. Nanti kalau Mendagri dari partai politik bisa ribut lagi," jelas Tjahjo diikuti dengan tawa para jurnalis yang hadir meliput.

 

E-Rekap dan Undangan Acara AESF

 

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan komisioner KPU juga mendiskusikan kesiapan penerapan "e-rekap" untuk mempercepat pelaporan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

 

"Bagaimana rekap dari tingkat TPS itu bisa cepat diselesaikan dengan baik. Toh penghitungan suara di TPS itu sangat-sangat demokratis, disaksikan oleh seluruh masyarakat," terang Tjahjo.

 

Dalam pertemuan tersebut, KPU juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk berkenan hadir sekaligus membuka acara Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF). Rencananya, acara tersebut akan digelar pada 22-26 Agustus mendatang di Bali.

 

"Yaitu pertemuan antara KPU-KPU se-Asia dan LSM atau NGO yg concern di bidang pemilu se-Asia. Kami tadi meminta kepada Pak Presiden untuk berkenan membuka acara itu," ungkap Ketua KPU. (Humas Kemensetneg)