Bahas Penanganan Covid-19 di Jawa Timur, Wapres Pimpin Rapat Dengan Para Kepala Daerah dan Satgas Covid-19 Se-Jawa Timur

 
bagikan berita ke :

Rabu, 21 Juli 2021
Di baca 28 kali

Jakarta, wapresri.go.id – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah usai pada 20 Juli 2021 dan diganti dengan PPKM Level 4 Jawa dan Bali hingga 26 Juli mendatang. Mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat serta memonitor pelaksanaan PPKM Level 4, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengadakan rapat koordinasi secara virtual bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, para wali kota dan bupati, serta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di wilayah Jawa Timur pada Rabu (21/07/2021).

 

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan 3 fokus pembahasan, yaitu (1) evaluasi penerapan PPKM Darurat, (2) pemantauan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3 T), serta (3) pelaksanaan vaksinasi.

 

 “Pada hari ini saya ingin lebih banyak mendengar dari saudara-saudara tentang perkembangan terakhir terkait penanganan Covid-19, termasuk penerapan PPKM Darurat di Provinsi Jawa Timur yang juga sekarang sudah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menggunakan levelering, ada level 4, level 3, dan disesuaikan. Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana dengan baik lagi,” buka Wapres mengawali rapat koordinasi.

 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaporkan, selama masa PPKM Darurat lalu, case fatality rate (CFR) turun dari 7,24% menjadi 6,61%, sedangkan kasus aktif naik secara signifikan  dari 5,68% menjadi 19,49%.

 

“Kami ingin melaporkan dari mulai Senin lalu, ketika terjadi peningkatan eksponensial karena kenaikan testing hingga 5 sampai 6 kali lipat per harinya, angka yang terkonfirmasi mengalami peningkatan, tapi tingkat keterisian RS, baik ICU maupun isolasi biasa relatif flat,” terang Khofifah.

 

Di rumah sakit rujukan Covid-19, lanjutnya, kondisi keterisian ICU tetap berada di kisaran 84% dan isolasi biasa 82% disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu efek dari pembatasan, banyak warga KTP Jatim yang sudah berdomisili di daerah lain, atau yang bergejala ringan ke sedang lebih memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.

 

Secara lebih spesifik, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Malang, dan Bupati Madiun lantas turut memberikan laporan penanganan Covid-19 di wilayahnya.

 

“[Sasaran] vaksin di tempat kami adalah 2,2 juta. [Hingga] hari ini yang sudah tervaksin adalah 1,2 juta,” lapor Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

 

Kendati demikian, ungkap Eri, per hari ini ketersediaan vaksin di Kota Surabaya telah habis, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menunggu ketersediaan vaksin dalam beberapa hari ke depan. Di samping itu, Pemkot Surabaya juga berharap ada bantuan obat-obatan dari Pemerintah Pusat, khususnya untuk diberikan kepada penderita gejala ringan hingga sedang yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

 

Kendala yang sama juga diungkapkan oleh  Bupati Madiun Ahmad Dawami. Hingga hari ini (21/07), jumlah penduduk Kabupaten Madiun yang telah divaksin adalah 148.290 dari total sasaran 550 ribu, namun stok vaksin hanya sampai proses vaksinasi esok hari.

 

Sementara itu, ia mengungkapkan  bahwa tracing di wilayahnya dapat dilakukan di atas rata-rata jumlah yang diperlukan.

 

“Terkait tracing, disini kita lakukan sampai dengan 20 orang kita tes ketika ada 1 orang pasien terkonfirmasi positif,” ujar Ahmad.

 

Selanjutnya, Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan bahwa wilayahnya juga tengah gencar melakukan testing dan tracing menggunakan antigen.

 

“Ketika persiapan pemotongan hewan kurban, di 630 masjid, semua panitianya kita testing, Alhamdulillah yang positif hanya 2. Ini akan terus kita gencarkan di RT dan RW,” lapornya.

 

Terkait bed occupancy ratio (BOR), Sutiaji mengungkapkan bahwa angka BOR Kota Malang cukup tinggi, yakni mencapai 90%. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang tengah mengupayakan penambahan, bukan hanya pada jumlah tempat tidur, melainkan juga pada instalasi gawat darurat (IGD) serta Intensive Care Unit (ICU).

 

“Nanti ada ICU terpadu yang kami insyaAllah akan membuat 50 hingga 70 bed di rumah sakit daerah kami,” terang Sutiaji.

 

Terkait vaksinasi, dari target sasaran 654.692, saat ini telah tervaksin sebanyak 286 ribu atau 43,71% dari jumlah target sasaran.

 

Menanggapi laporan dari Gubernur Jatim dan para wali kota terkait jumlah vaksin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menginformasikan bahwa dalam waktu dekat, sejumlah dosis vaksin akan kembali dikirimkan ke Jawa Timur. “Rencananya 506.500 dosis Astra Zeneca nanti malam akan jalan ke Jawa Timur,” ujarnya.

 

Kendala tenaga kesehatan yang dialami di Jawa Timur juga tengah diupayakan untuk diatasi dengan rotasi penugasan dokter magang di puskesmas-puskesmas ke rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan, serta penugasan para calon dokter di universitas untuk menggantikan di puskesmas-puskesmas.

 

“Ini sedang kita bicarakan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti) agar boleh memanfaatkan dokter-dokter yang belum lulus,” imbuh Budi.

 

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa dampak dari kebijakan PPKM darurat yang lalu umumnya baru akan tampak 14 hari setelahnya, atau setelah masa inkubasi berlalu.

 

“Secara teori, kita berharap mulai hari ini, trennya menurun. Kalau terjadi tren yang tidak menurun, penyebabnya masih terjadi kerumunan, entah di keluarga, industri, dan lain-lain, kemudian upaya menekan mobilitas belum maksimal, serta kepatuhan prokes belum maksimal,” terang Tito.

 

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya dari Forkopimda untuk melakukan penekanan-penekanan, khususnya di beberapa daerah yang masih ada kegiatan terkait Idul Adha.

 

Mengakhiri rakor hari ini, Wapres memberikan arahan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi data terkait jalur masuk dan distribusi vaksin, pemantauan BOR, serta ketersediaan oksigen. Selain itu, satgas penanggulangan Covid-19 di daerah diharapkan mengoptimalkan tes PCR, dibandingkan dengan tes antigen. Terakhir, pemda diharapkan mengoptimalkan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja kebutuhan penanganan Covid-19.

 

“Dan yang ini saya memberikan perhatian tentang PPKM Level, levelling istilahnya sekarang PPKM Mikro yang menggunakan level-level ini. Nah, kalo nanti sudah diketahui saya minta jangan ada level yang sudah turun (menjadi) naik, tapi justru yang di level 4 yang harus turun sedikit demi sedikit turun, 3 turun, 2 turun,” pesan Wapres.

 

Selain Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, turut hadir dalam rapat ini Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito. Selain itu, hadir mendampingi Wapres adalah Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi.(DMA/RJP, BPMI Setwapres)

Kategori :
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0