Saat membuka Bali Democracy Forum (BDF) VII di Bali, Jumat (10/10), Presiden SBY mengungkapkan, demokrasi tanpa pembangunan politik adalah demokrasi yang berjalan di tempat. Institusi dan kapasitas politik tidak berkembang, dan reformasi tidak berjalan. Demokrasi tanpa peningkatan sosio-ekonomi adalah demokrasi yang terpisah dari harapan publik. Padahal, perkara utama dalam demokrasi adalah bagaimana menciptakan kesempatan hidup lebih baik dan berkeadilan bagi masyarakat.
Demokrasi juga akan terasa kering tanpa partisipasi publik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang hidup di tengah masyarakat yang konstan terikat dengan isu-isu yang mempengaruhinya, serta para pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Demokrasi akan sukses apabila mampu meraih kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan publik, tidak ada pemerintahan yang dapat berjalan efektif.
Menurut Presiden SBY, salah satu area dimana tiga aspek tersebut saling bersinggungan, sekaligus memerlukan peningkatan guna percepatan reformasi, adalah perang melawan korupsi. Korupsi dapat mengancam dan melemahkan demokrasi, memboroskan anggaran, menghancurkan institusi politik, serta menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan aparatur negara. Karenanya, kampanye anti-korupsi yang agresif menjadi salah satu prioritas utama Presiden SBY selama masa pemerintahannya.
Isu lain yang memerlukan percepatan reformasi adalah pemilihan para pemimpin. Menanggapi isu kontroversial mengenai UU Pilkada, Presiden SBY dengan tegas menentang kebijakan tersebut karena hal tersebut menjadi kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Presiden SBY mendukung pemilihan Kepala Daerah secara langsung karena mampu menciptakan hubungan langsung antara masyarakat sebagai pemilih dan pemimpin yang dipilih. Namun Presiden SBY juga melihat adanya penyimpangan dan manipulasi dalam praktek pemilihan langsung.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Presiden SBY berpendapat reformasi pada sistem sangat diperlukan. Sebuah sistem, yang mampu membantu pemilih mendapatkan informasi sekaligus memilih pemimpin yang lebih baik. Presiden SBY juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU untuk menolak UU tersebut, disertai dengan 10 ukuran tambahan, guna menjamin hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya.
Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah capaian keberhasilan dalam proses berdemokrasi. Demokrasi berlangsung riuh. Kebebasan cenderung melampaui batas. Kampanye selama Pemilu sering bercampur kampanye hitam dan penyimpangan. Namun demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono percaya kondisi tersebut dapat segera diperbaiki. Â
Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa mengungkapkan BDF VII, yang mengusung tema, “Evolving Regional Democratic Architecture: the Challenges of Political Development, Public Participation and Socio-Economic Progress in the 21st Centuryâ€, BDF telah berkembang menjadi elemen terpenting dalam arsitektur demokrasi di wilayah Asia-Pasifik.
Sebagai satu-satunya platform bagi dialog dan kerjasama antar pemerintah dalam bidang pembangunan politik di Asia, BDF juga mampu bersinergi dengan proses regional dan sub-regional lainnya di wilayah Asia-Pasifik
BDF VII tahun ini dihadiri Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Republik Filipina Benigno S Aquino III, Perdana Menteri Demokratik Republik Timor Leste Xanana Gusmao, serta UN Residence Coordinator Douglas Broderick. (humas)
Demokrasi juga akan terasa kering tanpa partisipasi publik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang hidup di tengah masyarakat yang konstan terikat dengan isu-isu yang mempengaruhinya, serta para pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Demokrasi akan sukses apabila mampu meraih kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan publik, tidak ada pemerintahan yang dapat berjalan efektif.
Menurut Presiden SBY, salah satu area dimana tiga aspek tersebut saling bersinggungan, sekaligus memerlukan peningkatan guna percepatan reformasi, adalah perang melawan korupsi. Korupsi dapat mengancam dan melemahkan demokrasi, memboroskan anggaran, menghancurkan institusi politik, serta menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan aparatur negara. Karenanya, kampanye anti-korupsi yang agresif menjadi salah satu prioritas utama Presiden SBY selama masa pemerintahannya.
Isu lain yang memerlukan percepatan reformasi adalah pemilihan para pemimpin. Menanggapi isu kontroversial mengenai UU Pilkada, Presiden SBY dengan tegas menentang kebijakan tersebut karena hal tersebut menjadi kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Presiden SBY mendukung pemilihan Kepala Daerah secara langsung karena mampu menciptakan hubungan langsung antara masyarakat sebagai pemilih dan pemimpin yang dipilih. Namun Presiden SBY juga melihat adanya penyimpangan dan manipulasi dalam praktek pemilihan langsung.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Presiden SBY berpendapat reformasi pada sistem sangat diperlukan. Sebuah sistem, yang mampu membantu pemilih mendapatkan informasi sekaligus memilih pemimpin yang lebih baik. Presiden SBY juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU untuk menolak UU tersebut, disertai dengan 10 ukuran tambahan, guna menjamin hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya.
Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah capaian keberhasilan dalam proses berdemokrasi. Demokrasi berlangsung riuh. Kebebasan cenderung melampaui batas. Kampanye selama Pemilu sering bercampur kampanye hitam dan penyimpangan. Namun demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono percaya kondisi tersebut dapat segera diperbaiki. Â
Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa mengungkapkan BDF VII, yang mengusung tema, “Evolving Regional Democratic Architecture: the Challenges of Political Development, Public Participation and Socio-Economic Progress in the 21st Centuryâ€, BDF telah berkembang menjadi elemen terpenting dalam arsitektur demokrasi di wilayah Asia-Pasifik.
Sebagai satu-satunya platform bagi dialog dan kerjasama antar pemerintah dalam bidang pembangunan politik di Asia, BDF juga mampu bersinergi dengan proses regional dan sub-regional lainnya di wilayah Asia-Pasifik
BDF VII tahun ini dihadiri Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Republik Filipina Benigno S Aquino III, Perdana Menteri Demokratik Republik Timor Leste Xanana Gusmao, serta UN Residence Coordinator Douglas Broderick. (humas)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?