Bergabung dengan Dewan Keamanan PBB, Presiden Jokowi: Isu Palestina Jadi Prioritas
Bergabungnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 akan membuat diplomasi Indonesia berjalan dengan lebih praktis dan efektif. Hal ini salah satunya akan dimanfaatkan Indonesia dalam menegaskan dukungannya bagi perjuangan rakyat Palestina.
Dalam pernyataan resminya, Presiden Joko Widodo menegaskan keberpihakannya itu akan menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam keanggotaannya di Dewan keamanan PBB.
"Secara khusus saya berpesan kepada Menteri Luar Negeri untuk memberikan prioritas pada isu Palestina. Isu Palestina akan menjadi prioritas dalam Dewan Keamanan PBB," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 12 Juni 2018, sebagaimana dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Kepala Negara juga langsung menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk mempersiapkan diri dalam enam bulan ke depan sembari menunggu keanggotaan Indonesia yang aktif mulai 1 Januari 2019 mendatang.
"Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik," katanya.
Keberpihakan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam kesempatan yang sama. Ia mengatakan bahwa isu Palestina akan selalu menjadi prioritas utama yang akan diperjuangkan Indonesia.
"Bahkan setelah Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Presiden telah memberikan arahan langsung agar isu Palestina menjadi prioritas. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan, tidak ada perubahan atau bahkan justru terjadi penebalan keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencapai atau berjuang untuk merebut hak-hak Palestina," kata Retno.
Dalam keanggotaannya nanti, Indonesia setidaknya telah melihat adanya peluang bagi upaya ini. Menteri Retno mengatakan bahwa Indonesia dapat memberikan dorongan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengimplementasikan resolusi-resolusi damai yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB selama ini.
"Kita ingin mendorong agar resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina yang jumlahnya cukup banyak dan saya kira kalau kita bicara mengenai elemen dari resolusi-resolusi tersebut sudah cukup kaya sehingga dorongan kita agar resolusi tersebut dapat diimplementasikan," katanya.
Selain itu, Indonesia juga akan mengajak negara-negara anggota lainnya untuk kembali memulai pembicaraan masalah perdamaian ini. Retno menyebut bahwa belakangan, upaya-upaya pembicaraan damai serupa itu tampak terhenti.
“Kita melihat bahwa negosiasi dalam rangka perdamaian sudah cukup lama terhenti. Kita akan mencoba mencari jalan, tentunya ini tidak hanya dilakukan Indonesia sendiri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi kita akan berbicara dengan negara anggota lainnya agar mendorong dimulainya pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah perdamaian ini," katanya. (Humas Kemensetneg)