Bertemu Asosiasi Penambak Udang, Wapres Terima Keluhan Soal Perizinan

 
bagikan berita ke :

Senin, 08 Mei 2023
Di baca 980 kali

Pada tahun 2022, nilai ekspor udang mencapai sekitar USD2,2 miliar. Jumlah ini merupakan 42% dari besaran nilai ekspor produk perikanan secara keseluruhan yang mencapai USD5,71 miliar. Kendati demikian, para penambak udang di Indonesia ternyata masih mengalami banyak kendala. Informasi ini diterima oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima pimpinan Shrimp Club Indonesia (SCI), perhimpunan penambak udang intensif.

“Produksi udang nasional target dari KKP pada 2024 itu naik 2,5 kali lipat. Kami merasa itu akan sangat sulit karena kami di lapangan banyak menghadapi kendala, terutama terkait perizinan yang mencapai 21 item,” ujar Haris Muhtadi, Ketua SCI.

Tingginya jumlah perizinan yang harus dimiliki oleh penambak juga diperumit dengan prosee pengurusan perizinan ke sekitar 5 kementerian/lembaga berbeda. Sebelum memohon audiensi dengan Wapres, pihaknya telah berdiskusi dengan KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perdagangan, tetapi belum menemui jalan keluar terkait beberapa peraturan yang tumpang tindih.

Selain itu, lanjut Haris, ketidaksinkronan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempersulit operasional budidaya tambak di lapangan.

“Antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali tidak sinkron, sehingga mempersulit kami, baik yang sudah berjalan walaupun yang hendak ekspansi,” tutur Haris.

Usai pertemuan, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyampaikan bahwa Wakil Presiden akan berupaya untuk mencarikan solusi, salah satunya adalah bagaimana agar perizinan bisa diperingkas.

“Bagaimana agar perizinan [tambak udang] ini bisa diperingkas. Itu yang akan coba dibicarakan di Sidang Kabinet yang akan datang,” tutur Masduki.

“Begitu juga agar bagaimana investasi ini, tidak banyak terganggu di lapangan,” imbuhnya.

Menurut Masduki, kelancaran produksi tambak merupakan salah satu persoalan yang strategis, mengingat besarnya kontribusi udang pada ekspor Indonesia.

“Udang ini menjadi ekspor primadona buat Indonesia. Dan ini termasuk 5 besar dunia. Satu adalah Equador, nomor dua India, nomor tiga Vietnam, nomor 4 Indonesia, dan nomor 5 itu Thailand,” tegas Masduki.

Hadir mendampingi Wakil Presiden dalam pertemuan ini, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Velix F. Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi/Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma, dan Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. (DMA/RJP, BPMI Setwapres)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0