Demikian dikatakan Ketua BPK, Anwar Nasution kepada wartawan, usai pertemuan itu, di Kantor Presiden. “Pada kesempatan ini kami sampaikan pokok – pokok hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2006 dengan beberapa pertimbangan signifikan untuk mendapat perhatian pemerintah dan dapat segera ditindaklanjuti, “ kata Anwar Nasution.
Pokok – pokok permasalahan tersebut, lanjutnya, adalah sistem akuntansi yang ditetapkan dan diselenggarakan pemerintah saat ini masih mengandung kelemahan – kelemahan signifikan. "Yaitu rekonsiliasi anggaran antara Departemen Keuangan dan kementrian negara/lembaga, belum berjalan efektif sehingga menimbulkan perbedaan angka yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya. Sistem teknologi informasi yang digunakan sangat beragam, tetapi belum terintegrasi, belum kompatibel dan banyak kelemahan pengendalian," kata Anwar Nasution. Juga masalah jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam rangka penyusunan laporan keuangan masih sangat terbatas, yaitu pada kementrian negara/lembaga, departemen teknis, kabupaten dan kotamadya.
"Belum diterapkannya sistem perbendaharaan tunggal atau treasury single account sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perbendaharaan Negara. Akibatnya rekening – rekening pemerintah tidak dapat dikendalikan karena tersebar berbagai bank dan dimiliki atas nama lebih dari ribuan pejabat negara.� Banyak uang negara yang disimpan di rekening – rekening pribadi individu pejabat negara, “ kata Anwar.
Masalah lain, menurut Anwar, instansi yang memungut pungutan tanpa ijin Menteri Keuangan dan restu DPR. "BPK juga meminta agar penerimaan negara dari hasil migas tidak seluruhnya disetorkan ke kas negara, dan sebagian digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran yang tidak masuk dalam APBN. “ Tahun buku BUMN perlu disesuaikan dengan tahun anggaran. Undang – Undang keuangan yang baru mewajibkan laporan keuangan BUMN itu harus disatukan dengan laporan realisasi APBN, " tambahnya.
Terakhir adalah masalah transfer aset ke daerah yang belum berjalan baik. “Secara keseluruhan, inventaris aset oleh pemerintah sampai saat ini baru dimulai, tapi belum baik, berapa yang sudah ditransfer dalam rangka otonomi daerah ini dari pusat ke daerah, terutama sarana publik seperti rumah sakit, sekolah dan infrastruktur, “ kata Anwar Nasution.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/06/15/1932.html