Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menginstruksikan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai leading sector pengembangan kepemudaan dapat lebih fokus dalam menyusun program kerja yang dimandatkan oleh Perpres No. 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, khususnya untuk mendukung kewirausahaan pemuda.
“Saya mengharapkan Rakor kali ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial dan rutinitas semata namun dapat mengevaluasi apa saja yang telah dan perlu dilakukan serta diperbaiki, serta menyusun program kerja strategis lintas sektor yang benar-benar dapat memberikan hasil yang jelas dan terukur. Sekali lagi, saya minta agar hasilnya bukan berupa program kerja yang bersifat rutin maupun yang berfokus pada input dan proses saja,” tegasnya saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan yang diselenggarakan melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).
Melalui koordinasi lintas sektor yang efektif, lanjut Wapres, pembangunan kepemudaan diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial dan saling tumpang tindih, tetapi berjalan secara kolaboratif dalam suatu sinergitas yang terencana dengan baik demi terwujudnya pemuda Indonesia sebagai generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
“Pemerintah Pusat dan daerah perlu terus mendorong iklim usaha yang kondusif bagi wirausahawan muda. Kerja sama dengan lembaga riset dan pendidikan tinggi harus diorientasikan untuk menghasilkan inovasi dan nilai tambah melalui pengembangan teknologi serta kiat-kiat bisnis yang baru sehingga melahirkan usaha rintisan (start-up) berbasis teknologi yang kompetitif,” pintanya.
Selain itu, Wapres juga meminta kepada dunia usaha termasuk BUMN untuk mengalokasikan sebagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung upaya menumbuhkembangkan wirausahawan muda termasuk memberikan pendampingan bagi wirausahawan muda dalam bentuk pelatihan, permodalan, akses pemasaran, dan juga teknologi.
“Beberapa gagasan seperti melakukan pendampingan usaha perlu dilakukan. Pendampingan sebaiknya dilakukan oleh pengusaha yang sudah lebih mapan karena dianggap lebih memahami proses berusaha,” ujarnya.
Pemerintah sendiri, tegas Wapres, telah mengambil kebijakan pemihakan yang nyata bagi dunia usaha termasuk UMKM.
“Dari total alokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 sebesar Rp 695,2 Triliun, sejumlah Rp 128 Triliun dialokasikan untuk UMKM, sementara sebesar Rp 170 Triliun lainnya disediakan untuk insentif bagi dunia usaha dan sektor korporasi termasuk BUMN,” paparnya.
Oleh sebab itu, Wapres meminta untuk dipikirkan bersama bagaimana memanfaatkan anggaran tersebut untuk sekaligus meningkatan kapasitas kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini perlu dilakukan mengingat sebagian besar pekerja UMK memiliki keterampilan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, menggunakan teknologi yang sederhana, terbatasnya akses terhadap bahan baku dan pemasaran, serta akses permodalan yang terbatas.
“Di luar program PEN, pemerintah telah memiliki banyak program dan kegiatan yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Tercatat paling tidak terdapat 13 K/L yang memiliki program pemberdayaan ekononomi masyarakat dengan anggaran sekitar Rp 5,7 Triliun,” paparnya.
Program dan kegiatan tersebut, kata Wapres, berupa pelatihan teknis, pelatihan manajemen usaha, pelatihan teknik pemasaran, pelatihan kewirausahaan, pemberian pendampingan, bantuan peralatan, serta pemberian bantuan modal.
“Melalui pelatihan serta bimbingan khusus kepada usaha mikro dan kecil termasuk koperasi diharapkan dapat tumbuh wirausahawan-wirausahawan baru yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” harapnya.
Untuk itu, Wapres meminta agar dilakukan kolaborasi lintas sektor guna menyukseskan berbagai program tersebut, termasuk untuk mendukung kewirausahaan pemuda.
“Saya telah meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan para Menteri terkait untuk melakukan telaah atas berbagai program tersebut, serta melibatkan sektor usaha dan para pengusaha agar program untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha semakin efektif,” pungkasnya. (RN, KIP-Setwapres)