Capai Standar Tertinggi Laporan Keuangan, Kemensetneg Raih Penghargaan dari Menkeu
Rakernas kali ini
bertemakan “Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: Era
Baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesiaâ€. Rakernas
sudah rutin diselenggarakan sejak tahun 2008 dan bertujuan untuk
mendorong pelaporan keuangan berbasis akrual.
“Dengan tema ini kita berupaya memberikan komitmen dan menumbuhkan sinergi para pengelola keuangan negara baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transaparan, dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrualâ€, ujar Menkeu.
Kemensetneg Raih Piagam
Menkeu juga mengatakan bahwa sebanyak 287 entitas pelaporan yang meliputi 62 Kementerian/Lembaga (K/L), 26 Pemerintah Provinsi 149 Pemerintah Kabupaten, serta 50 Pemerintah Kota telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan 2014 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kementerian Sekretariat Negara dalam kesempatan ini juga meraih penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Penghargaan ini merupakan kelanjutan dari opini WTP yang diterima Kemensetneg tahun 2014. Seperti kita ketahui, Kemensetneg selama lima tahun berturut-turut (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) berhasil memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Piagam Penghargaan atas Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tersebut diserahkan secara langsung oleh Menkeu Bambang Brodjonegoro bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.
Terjadi Peningkatan
Sejumlah Kementerian dan Lembaga lainnya juga turut mendapatkan penghargaan serupa. Menkeu juga menyebut bahwa acara ini akan rutin digelar setiap tahun untuk memenuhi target pemberian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang diberikan oleh BPK.
Menurut data yang diperoleh dari BPK, Menkeu memaparkan bahwa LKKL telah menunjukkan trend perbaikan, ini terlihat dari jumlah LKKL yang mendapat opini baik, yaitu opini Wajar sejumlah 80 LKKL, terdiri dari 62 LKKL mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified) dan sebanyak 17 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion).
Sementara itu, jumlah LKKL yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (disclamer) jauh menurun, yaitu menjadi sebanyak 7Â LKKL pada tahun 2014 dari semula sebanyak 36 LKKL pada tahun 2006 (saat LKKL pertama kali diberi opini).
Pada tingkat Pemda, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini baik menunjukkan peningkatan. Data yang diperoleh dari BPK sampai dengan akhir juli 2015, LKPD tahun 2014 yang memperoleh opini wajar mencapai 418 LKPD, dengan rincian 225 mendapat opini WTP dan 183 mendapat opini WDP.
Jumlah LKPD yang mendapat opini WTP tersebut meningkat signifikan, jika dibandingkan pada tahun 2009 hanya 21 LKPD.
Acara Rakernas kali ini juga dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ketua dan Anggota BPK, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota yang memperoleh opini WTP, serta Pejabat di lingkungan Kementerian Pusat sebanyak 903 peserta. (Humas Kemensetneg/DAR)
“Dengan tema ini kita berupaya memberikan komitmen dan menumbuhkan sinergi para pengelola keuangan negara baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transaparan, dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrualâ€, ujar Menkeu.
Kemensetneg Raih Piagam
Menkeu juga mengatakan bahwa sebanyak 287 entitas pelaporan yang meliputi 62 Kementerian/Lembaga (K/L), 26 Pemerintah Provinsi 149 Pemerintah Kabupaten, serta 50 Pemerintah Kota telah berhasil menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan 2014 dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kementerian Sekretariat Negara dalam kesempatan ini juga meraih penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2014 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Penghargaan ini merupakan kelanjutan dari opini WTP yang diterima Kemensetneg tahun 2014. Seperti kita ketahui, Kemensetneg selama lima tahun berturut-turut (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) berhasil memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Piagam Penghargaan atas Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tersebut diserahkan secara langsung oleh Menkeu Bambang Brodjonegoro bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.
Terjadi Peningkatan
Sejumlah Kementerian dan Lembaga lainnya juga turut mendapatkan penghargaan serupa. Menkeu juga menyebut bahwa acara ini akan rutin digelar setiap tahun untuk memenuhi target pemberian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang diberikan oleh BPK.
Menurut data yang diperoleh dari BPK, Menkeu memaparkan bahwa LKKL telah menunjukkan trend perbaikan, ini terlihat dari jumlah LKKL yang mendapat opini baik, yaitu opini Wajar sejumlah 80 LKKL, terdiri dari 62 LKKL mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified) dan sebanyak 17 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion).
Sementara itu, jumlah LKKL yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (disclamer) jauh menurun, yaitu menjadi sebanyak 7Â LKKL pada tahun 2014 dari semula sebanyak 36 LKKL pada tahun 2006 (saat LKKL pertama kali diberi opini).
Pada tingkat Pemda, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini baik menunjukkan peningkatan. Data yang diperoleh dari BPK sampai dengan akhir juli 2015, LKPD tahun 2014 yang memperoleh opini wajar mencapai 418 LKPD, dengan rincian 225 mendapat opini WTP dan 183 mendapat opini WDP.
Jumlah LKPD yang mendapat opini WTP tersebut meningkat signifikan, jika dibandingkan pada tahun 2009 hanya 21 LKPD.
Acara Rakernas kali ini juga dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ketua dan Anggota BPK, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota yang memperoleh opini WTP, serta Pejabat di lingkungan Kementerian Pusat sebanyak 903 peserta. (Humas Kemensetneg/DAR)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?