Jakarta, wapresri.go.id – Hasil survei status gizi balita Indonesia pada 2019 menunjukkan adanya prevalensi stunting (tengkes) sebesar 27,67%. Pemerintah pun berkomitmen untuk menurunkan prevalensi tersebut hingga 14% pada 2024. Faktor utama yang menyebabkan anak balita mengalami stunting adalah gizi buruk pada ibu hamil dan bayi. Untuk itu, diperlukan peran ibu di seluruh Indonesia untuk secara cerdas dan kreatif meningkatkan ketahanan pangan keluarga.
“Peningkatan ketahanan pangan keluarga tersebut menjadi tugas kita bersama, termasuk Ibu-ibu dan Saudara-saudara sekalian di Bidang PRK MUI. Kita dapat ikut menerapkan di keluarga masing-masing dan ikut mengedukasi masyarakat perlunya menyediakan bahan makanan bagi keluarganya yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari untuk hidup aktif dan sehat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’rif Amin saat meresmikan secara virtual acara Amaliyah Ramadhan 1442 H Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga (PRK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Seminar Nasional Ketahanan Pangan, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (03/05/2021).
Lebih jauh Wapres mengatakan, kreativitas ibu dalam menyediakan bahan makanan yang cukup, aman, dan bergizi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan dan lahan terbatas serta penganekaragaman pangan untuk keluarganya. Cara ini lebih hemat secara ekonomi, tetapi kaya dari sisi asupan gizi.
“Atau jika tidak punya pekarangan dapat menggunakan pot atau media tanam yang cocok untuk lahan sempit, untuk ditanami sayur-sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, dan sumber makanan nabati lainnya,” ujar Wapres memberikan arahan.
Menurut Wapres, kreativitas ibu dalam mengakomodir diversifikasi atau penganekaragaman pangan untuk keluarganya juga dapat dilakukan dengan menyediakan bahan-bahan makanan pokok lain pengganti beras.
“Pemenuhan pangan tidak selalu harus dipenuhi dari konsumsi beras, namun masih banyak komoditas lain di setiap daerah, seperti sagu, jagung, ubi, ketela, dan sebagainya. Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Salah satu kekayaan sumber daya alamnya berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi. Saat ini terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayur-sayuran, dan 450 jenis buah-buahan yang tersebar di tanah air,” jelas Wapres.
Dari sisi pemerintah, Wapres menambahkan, menjaga ketahanan pangan yang kuat perlu perencanaan strategis, sebagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf ‘Alaihis Salam dalam mengelola ketahanan pangan untuk menghadapi masa paceklik selama 7 tahun di Mesir. Kepada Raja Mesir, Nabi Yusuf mengusulkan produksi massal gandum, manajemen stok pangan, dan membudayakan hidup hemat dalam mengonsumsi makanan.
Wapres mencatat, perencanaan strategis tersebut telah dilakukan Pemerintah Indonesia melalui kegiatan perluasan lahan dengan membangun food estate, meningkatkan produktivitas, membangun infrastruktur pendukung pertanian seperti bendungan dan saluran irigasi, dan menyediakan benih unggul.
“Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga meluncurkan program untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, antara lain Lumbung Pangan Masyarakat, Pengembangan Pertanian Keluarga (Family Farming), Pekarangan Pangan Lestari, dan Pekarangan Pangan Lestari Stunting,” papar Wapres.
Terkait dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terhadap ketahanan pangan keluarga, Wapres mengungkapkan, survei Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E LIPI) pada akhir 2020 menyebutkan bahwa sebagian besar rumah tangga responden (64%) berada dalam kategori tahan pangan (food secure), dan sisanya adalah kelompok rentan yang berada dalam kategori rawan pangan, yaitu rawan pangan tanpa kelaparan (28,84%), rawan pangan kelaparan moderat (10,14%), dan rawan pangan kelaparan akut (1,95%).
“Terhadap kelompok rentan ini, yang bekerja di sektor informal dan berpendapatan tidak tetap serta kelompok rumah tangga miskin, pemerintah telah melakukan program jaring pengaman sosial selama masa pandemi Covid-19. Untuk tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 230,21 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2021 untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi 110,2 triliun rupiah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum MUI K.H. Miftachul Akhyar menekankan pentingnya umat untuk memakmurkan bumi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
“Islam satu-satunya yang menawarkan sistem ekonomi untuk ketahanan pangan, di saat perhatian untuk memakmurkan bumi, membahagiakan umatnya adalah sebuah tugas bagi kita semuanya,” ujar Miftachul.
Sebagai informasi, Amaliyah Ramadhan dan Seminar yang mengangkat tema “Membangun Ketahanan Pangan Nasional melalui Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Keluarga” diselenggarakan atas kerja sama Komisi PRK MUI, Kementerian Pertanian, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) guna menumbuhkan optimisme di tengah pandemi dan menggali kembali gagasan konstruktif dalam membangun kemandirian dan kedaulatan pangan. Adapun seminar menghadirkan narasumber, yaitu Direktur Utama PT RNIl Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Agama Harvick Hasnul Qolbi, Ketua MUI Bidang PRK Amany Lubis dan Kepala Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial, Institut Pertanian Bogor (IPB) Jaenal Effendi.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (RR/SK-BPMI, Setwapres)