Demi Narasi Tunggal, Humas Pemerintah Dituntut Kerja Keras

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudi Antara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Humas Pemerintah Pusat dan Humas Pemerintah Daerah.

Dalam sambutan Mensesneg Pratikno menjelaskan bagaimana peran penting Humas Pemerintah dalam menjalankan fungsi di dalam Pemerintahan, “Tidak seperti sektor swasta, tidak seperti Perusahaan, pemerintah itu dari sisi kehumasan relatif lebih lemah karena PR di perusahaan-perusahaan swasta posisinya penting” tegas Mensesneg Pratikno dalam Forum Tematik tersebut. Mensesneg juga menjelaskan bahwa Humas Pemerintah dilihat dari struktur organisasinya juga lemah dan tidak mempunyai tempat yang strategis.

Di dalam forum ini  Mensesneg juga mengajak Humas Pemerintahan untuk saling bekerjasama dalam memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih efektif “Mari kita bersama-sama me mainstreaming (pengarus utamakan) humas di sektor publik, di sektor pemerintahan dan membangun komunikasi 2 arah antara pemerintah dan masyarakat” tegas Mensesneg.

Bagi pelaksanaan program pemerintah, kehumasan menjadi penting karena tidak mungkin di era demokrasi, program pemerintah bisa sukses tanpa dukungan masyarakat. Di era demokrasi, masyarakat bertindak tanpa harus menunggu sebuah persepsi itu fakta atau bukan. Jika fakta bagus, persepsi tidak bagus akan menimbulkan masalah di pemerintahan, sehingga disini peran Humas mengkomunikasikan kepada masyarakat menjadi sangat penting karena persepsi yang dibangun Humas Pemerintahan akan berdampak kepada masyarakat, “Humas itu adalah wajah, wajah itu bukan semata mata masalah konten dan isi, masalah membangun trust merupakan refleksi bagaimana pemerintah bekerja” ujar Mensesneg.

Mensesneg menambahkan dalam forum tematik kehumasan tersebut “Kehumasan mencakup hal yang sangat kaya, merupakan jembatan, merupakan spirit demokrasi didalam tubuh birokrasi, menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat, membangun kepercayaan publik, bukan menipu. Yang ditampilkan bukan isi kebijakan tapi juga karakter, pilihan kata, pilihan gambar, cara berkomunikasi, kantornya, ekspresinya”.

Menyangkut isi yang ditampilkan, Humas Pemerintahan harus mempunyai kesamaan dalam menyampaikan dan memberikan informasi kepada masyarakat “Seharusnya konten komunkasi juga terintegrated, bahwa ada data dan angel yang sama. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras membangun dan memfasilitasi terjadinya interaksi komunikasi yang mampu untuk merumuskan “narasi tunggal”” tegas Mensesneg kepada peserta forum tematik tersebut.

Semakin demokratis sebuah negara maka semakin penting juga peran humas. Oleh sebab itu semakin terdemokratisasinya media dan berkembangnya media-media sosial dimana semua warga bisa menjadi jurnalis tanpa ada dewan redaksi, maka disitu kompleksitas pemberitaan menjadi sangat luar biasa rumit. Oleh karena itu, format mekanisme kerja harus disenergikan antara unit pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal sehingga kita mampu untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, mampu menjaring aspirasi masyarakatnya yang bisa menjadi input bagi kebijakan itu secara sinergis.

Forum Tematik Kehumasan tersebut menghasilkan Rekomendasi antara lain:

1. Forum merekomendasikan perlunya payung hukum dalam rangka melaksanakan pelayanan    Informai dan Komunikasi publik    agar pemerintah memiliki agenda setting yang fokus dan sinergis antar pemerintah dan pemerintah daerah;

2.Forum merekomendasikan perlunya platform bersama dalam menyusun program kerja kehumasan antara  pemerintah pusat  dan daerah. Inisiatif ini diperlukan sebagai   konsekuensi   atas   keterbukaan informasi, koordinasi  diseminasi konten dan membangun  kepercayaan  publik;

3. Dalam rangka sinergitas pengembangan kehumasan  pemerintah, perlu adanya peningkatan dan kerjasama melalui pembagian sumber daya (sharing resources) media komunikasi;

4.Dalam  rangka   meningkatkan  profesionalisme   sumber   daya  manusia bidang kehumasan, maka perlu adanya peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi  profesi;

5.Forum mendorong agar satuan kerja bidang komunikasi dan kehumasan melaksanakandiversifikasi     media diseminasi informasi dengan memanfaatkan lembaga penyiaran publik, media online, media sosial dan komunitas dalam berkomunikasi dengan masyarakat. (Humas Setneg)