Hal ini diungkapkan dalam bagian sambutannya ketika menyoroti kebebasan dalam demokrasi, pada perhelatan Bali Democarcy Forum (BDF) IV, Kamis pagi (8/12) di Nusantara Room, Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali.
Kebebasan menurutnya juga tidak mutlak dan tetap memiliki batas. “Kebebasan tidak dapat digunakan untuk melanggar hak orang lain. Tidak boleh digunakan untuk mempromosikan kebencian, konflik, ataupun perang. Ini sebabnya kami percaya bahwa kebebasan harus beriringan dengan toleransi dan peraturan hukum. Karena tanpa itu kebebasan menyebabkan kebencian dan anarki," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain sekadar membawa kebebasan, demokrasi juga harus membawa perdamaian. "Kita semua menyadari teori perdamaian demokratis didasarkan pada asumsi bahwa demokrasi tidak berperang melawan satu sama lain. Tapi banyak kasus dimana demokrasi baru menimbulkan konflik dan membuat perdamaian menjadi sulit dipahami," jelasnya lagi.
"Kami mengalami hal ini di Indonesia pada tahun-tahun awal transisi demokrasi, dimana kita menyaksikan perkembangan konflik komunal di daerah-daerah tertentu selama waktu tertentu. Meski telah tercipta perdamaian dan stabilitas pemerintahan di seluruh Indonesia, Indonesia tetap waspada karena tidak sepenuhnya negeri ini bebas dari konflik baru. Hal juga dihadapi oleh negara-negara lain yang mengalami transisi demokrasi.
Oleh sebab itu setiap transisi demokrasi diharuskan mencakup upaya untuk menyediakan perlindungan hak asasi manusia. "Semakin kami menjamin hak asasi manusia bagi warga kita, demokrasi kita akan semakin kuat," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Lebih jauh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan selain membawa kebebasan dan kedamaian, demokrasi harus mencegah ekstrimisme dan radikalisme dalam segala bentuk. “Gerakan ekstrimis biasanya memanfaatkan awal-awal perubahan menuju kondisi demokrasi untuk kepentingannya sendiri, tanpa memahami nilai sebuah demokrasi,†jelas Presiden. Hal ini dapat terjadi di negara manapun.
“Kita tidak dapat serta merta langsung membungkam radikalisme, namun kita harus tetap mengawasi gerakan radikalisme ini sebab gerakan ini mampu menyebabkan rusaknya demokrasi,â€ungkap Presiden. “Sudah seharusnya kita tak perlu ragu untuk menahan dengan memastikan bahwa moderasi terus berlaku sebagai tren mainstreem dalam masyarakat kita.
Hal ini juga terdapat dalam salah satu poin penting dalam Action Plan hasil dari ASEAN Summit di Bali lalu agar kita mempromosikan koalisi global untuk perdamaian dunia. (Humas-Kemsetneg).
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?