Hal tersebut, menurut Presiden SBY, harus dibuat karena selain adanya dokumen strategis seperti RPJP, RPJM, atau RKP-APBN, namun rencana yang akan disusun di Bogor ini akan lebih definitif. "Yang ingin kita susun ini sesungguhnya satu rencana yang lebih konkret. Agendanya jelas, sasarannya jelas, timeline-nya jelas, siapa berbuat apa jelas. Kalau itu menyangkut investasi, investasi di bidang apa jelas, dan seterusnya. Dengan demikian, ini pelengkap dari semua dokumen strategis yang kita miliki," ujar SBY.
Presiden mengatakan bahwa mungkin ada yang meragukan dibutuhkannya sebuah rencana besar dalam dunia yang tidak lagi menganut paham planned economy atau command economy dan lebih menganut hukum-hukum pasar. "Kita tahu, kita tidak bisa mengabaikan hukum, kaidah, dan mekanisme pasar dalam sebuah perekonomian, tapi kita juga belajar dari pengalaman di negeri sendiri maupun pengalaman dunia," SBY menerangkan.
"Pendek kata, tidak boleh kita mendikotomikan bahwa setiap persoalan ekonomi pasti selesai oleh invisble hand dan tidak lagi diperlukan visible hand. Ternyata, sekali lagi, ada yang invisible hand, market mechanism. Itu akan mengatur. Tetapi ternyata hukum-hukum pasar tidak bisa menyelesaikan semua persoalan, terutama pada saat krisis, terutama manakala terjadi ketidakadilan dalam sebuah pertumbuhan perekonomian," Presiden menjelaskan.
Di sini, lanjut Presiden SBY, peran pemerintah yang tepat menjadi penting. Oleh karena itu, rapat hari ini akan memadukan dua pendekatan itu dalam master plan yang akan disusun.
Dalam rapat kerja ini akan ditentukan target-target dalam GDP, income perkapita, dan pertumbuhan yang sebagaimana dijanjikan presiden akan ditetapkan dan akan dikomunikasikan ke publik agar mendapat dukungan dari semua pelaku ekonomi.
Rapat kerja kali ini terbagi dalam 3 sesi. Pertama adalah sesi siang ini yang akan membahas strategi menuju pertumbuhan 7-8 persen, strategi agar GDP menembus 1 triliun dolar AS. esi kedua akan digunakan untuk membahas master plan perekonomian dengan melihat sasaran sektoral, regional, dan kemudian kawasan megapolitan Jakarta.
Sementara sesi ketiga akan dirumuskan untuk 1 tahun ke depan, tahun 2011. Apa yang harus dilakukan dalam tahun pertama dari percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia.
Hadir dalam rapat kerja kali ini, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkeu Agus Martowardoyo, Mendag Mari Elka Pangestu, Kepala BKPM Gita Wiryawan, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat. (arc)
Sumber:
http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2010/12/30/6309.html
Â