Pertama berkaitan dengan kegiatan multilateral yaitu high level meeting on climate change atau pertemuan tingkat tinggi mengenai perubahan cuaca, yang akan dihadiri oleh 88 kepala negara. Kita mempunyai posisi khusus karena kita akan menjadi tuan rumah pertemuan Bali, Desember mendatang. Karena itu disamping ikut dalam diskusi tematik mengenai upaya penanggulangan perubahan cuaca, kita juga selaku tuan rumah dari Bali meeting dan dengan tiga kepala negara lainnya yaitu, Kenya tuan rumah dari pertemuan yang sama tahun lalu, Polandia dan Denmark, akan memimpin suatu pertemuan,� jelas Menlu.
Kemudian secara terpisah, tambah Menlu, Presiden SBY akan memimpin pertemuan negara-negara pemilik hutan tropis, yang sebelumnya dinamai Forestry Eight. “Jumlahnya sekarang kita tambah karena ternyata di luar delapan itu juga ada yang mengatakan bahwa kami juga pemilik hutan tropis. Ada 20an lebih negara pemilik hutan tropis, jadi kita buka forumnya lebih luas. Kita lagi menghitung namanya akan menjadi apa,� kata Menlu
Agenda kedua Presiden SBY, tambah Menlu, juga akan mengikuti sidang Dewan Keamanan yang akan dipimpin oleh ketuanya kali ini yaitu Perancis. “Presiden Nicolas Sarkozy dan 15 anggota dewan, 8 kepala negara yang akan hadir, dengan tema kemiskinan dan keamanan di Afrika. Ada banyak hal dari pihak kita yang perlu kita tonjolkan dalam upaya membangun kerjasama Asia-Afrika, khususnya melalui East African Strategic Partnership, kerjasama teknik pelatihan dan juga sumbangsih kita pada pasukan perdamaian Kongo dan Liberia, dalam waktu dekat, di Darfur,� kata Menlu.
"Dan ketiga, Presiden SBY dijadwalkan juga akan bertemu Presiden Bank Dunia, untuk meminta kejelasan bagaimana mengenai rencana dan inisiatif Presiden Bank Dunia dan PBB untuk membantu negara-negara berkembang yang mengalami persoalan larinya harta atau modal dari negara berkembang, ke negara maju akibat korupsi. Dengan upaya itu, diharapkan membantu mengembalikan dana yang lari keluar negeri. Ini memang kampanye pada tingkat global. Bagi kita, kalau upaya ini efektif, maka akan membantu upaya-upaya kita dalam asset recovery, mengembalikan dana-dana dari Indonesia yang lari, atau disimpan di luar negeri. Saya kira ini penting karena tidak mudah mengembalikan harta yang dikorupsi dan kemudian disimpan di luar negeri. Karena itu memerlukan dukungan masyarakat internasional, saya kira dari sisi itu inisiatif itu positif,� kata Menlu.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/09/19/2252.html