Doorstop Presiden RI - Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Rupiah Emisi 2016, Jakarta 2016

 
bagikan berita ke :

Senin, 19 Desember 2016
Di baca 467 kali

DOORSTOP PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH EMISI 2016
GEDUNG BANK INDONESIA, JAKARTA
19 DESEMBER 2016
Wartawan:
Pak, soal redenominasi bagaimana?

Presiden:
Ya ini sebetulnya, harusnya ini RUU-nya sudah masuk dalam Prolegnas 2017. Tapi ternyata kita lihat belum masuk.

Nanti, setelah masuk di Prolegnas dan sudah diputuskan di DPR, ini memang masih juga memerlukan waktu yang tidak pendek. Mungkin 7 tahunan, memerlukan step untuk menuju ke pelaksanaan.

Jadi, ini masih memerlukan waktu yang panjang kalau sudah diputuskan. Ini masuk di Prolegnas saja belum.

Wartawan:
Ketika memilih pahlawan-pahlawan nasional ini, apakah BI berdiskusi dengan Bapak?

Presiden:
Ini kan sudah dilakukan proses melalui tim sejarawan dalam waktu yang panjang. Jadi, waktu masuk ke kita, itu sudah dalam bentuk jadi dan sudah ada alasan-alasan yang memang saya kira proses itu harus kita hargai dan kita hormati.

Wartawan:
Target untuk peredaran uang baru ini sampai kapan begitu, Pak?
 
Presiden:

Pak Gubernur BI yang menyampaikan

Wartawan:
Pak, soal redenominasi lagi. DPR kemarin alasan penolakannya karena diajukan dalam kondisi yang seperti ini. Mereka menganggap kemudian bisa membahayakan seperti ini, Pak. Kalau menurut pemerintah sendiri, sebaiknya kapan dibahas lagi sih, Pak?

Presiden:
Tadi kan sudah saya sampaikan. Meskipun nanti sudah diputuskan oleh DPR, pelaksanaannya masih memakan waktu. Transisinya 7 tahunan. Jadi, panjang.

Wartawan:
Pak, soal putusan MK soal Undang-Undang Ketenagalistrikan yang membatalkan dua pasal itu, yang berpengaruh terhadap peran swasta di proyek-proyek 35.000 MW?

Presiden:
Kita menghormati keputusan MK. Namun, juga kita harus menyadari bahwa peran swasta dalam membangun infrastruktur, terutama dalam pembangunan pembangkit listrik dan kelistrikan, itu masih sangat diperlukan.

Jadi, memang ada yang dibangun swasta, ada yang dibangun oleh PLN. Tetapi semuanya kan dikelola, semuanya dikuasai oleh PLN. Yang penting, semuanya harus tetap dalam kendali negara. Itu tetap, yaitu di PLN.

Jadi, ada berbagai peraturan yang membuat negara tetap harus menguasai hajat hidup orang banyak, hajat hidup masyarakat, sesuai dengan konstitusi kita. Jadi, swasta tetap berperan, tetapi dalam kendali negara, dalam kendali PLN. Saya kira arahnya ke sana.

Wartawan:
Target 35.000 MW masih optimis dengan kondisi yang seperti itu, Pak?
Presiden:
Kerja itu harus optimis.

Wartawan:
Pak, terkait kecelakaan pesawat militer beberapa tahun belakangan ini, pemerintah sikapnya bersama TNI bagaimana, Pak?

Presiden:
Yang kemarin, kecelakaan yang di Wamena, kan sudah disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara bahwa kecelakaan itu karena, pertama, cuaca; dan kedua, memang keadaan alam di sana yang penuh dengan gunung dan perbukitan tinggi.

Tetapi sekali lagi, apa pun, yang namanya pemeliharaan, maintenance untuk pesawat-pesawat memang harus selalu dijaga, selalu diawasi. Dan yang paling penting, dilihat lagi. Tidak hanya masalah kecelakaan yang di Wamena, untuk semua yang berkaitan dengan pesawat-pesawat TNI maupun Polri betul-betul harus dilihat akar dari masalah itu apa.

Cukup ya.

Wartawan:
Makasih, Pak.

*****
Biro Pers, Media dan Informasi
Sekretariat Presiden