Kondisi global yang saat ini sedang dalam ketidakpastian merupakan imbas dari peperangan yang terjadi di beberapa belahan dunia. Terbaru, pihak Rusia bahkan menolak senjata nuklirnya diinspeksi oleh NATO (North Atlantic Treaty Organization), padahal prosedur inspeksi tersebut telah disepakati sebelumnya dalam Perjanjian START Baru (New START Treaty). Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak.
“Jadi ini harus mengubah perilaku, perilaku dari masyarakat dunia. Perang Ukraina kan sebenarnya, itu karena masing-masing pihak, Rusia tidak mau di inspeksi, NATO juga punya keinginan, masing-masing punya kepentingan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat diwawancara oleh Harian Kompas tentang 1 Abad NU, di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta, pada Senin (06/02/2023).
Menurut Wapres, kedua pihak tersebut perlu ditengahi. Dalam menengahi permasalahan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memerlukan dukungan dari organisasi masyarakat dan forum internasional lain.
“lembaga-lembaga yang memiliki visi kemanusiaan, itu juga harus mengambil peran untuk melakukan penguatan terhadap PBB, untuk dapat menopangnya, jadi jangan dibiarkan PBB sendiri. Tapi juga ditopang oleh forum-forum internasional yang dibangun untuk mengawal PBB, sehingga menjadi lebih kuat,” tegas Wapres.
Indonesia termasuk sebagai negara yang mengambil sikap untuk membantu mengatasi permasalahan antara kedua negara tersebut. Salah satunya melalui komitmen yang terbentuk dalam perhelatan G20 lalu.
“Nah, yang menjadi persoalan, menjaga komitmen ini. Jadi forum-forum internasional ini banyak sekali dan tersebar dimana-mana, tetapi kadang-kadang ini tidak dilaksanakan. Itu yang perlu harus didorong,” tegas Wapres.
Ke depan, lanjut Wapres, organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan dapat turut berperan dalam menjaga komitmen internasional tersebut. Terlebih lagi, NU yang telah berusia 1 abad ini, kini tengah menjalin kemitraan dengan lembaga nasional dan internasional.
“Untuk peran-peran internasionalnya, [NU] itu sebenarnya sudah memulai membangun hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, baik yang sifatnya forum maupun juga lembaga pendidikan tinggi, seperti Al Azhar di Mesir dan di berbagai negara lain, dan forum-forum yang ada di Abu Dhabi Mesir maupun di negara-negara yang lain,” urai Wapres.
Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, solusi keagamaan berdasarkan pandangan fiqih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dunia, juga diperlukan.
“Nah kan PBB ini dibangun berdasarkan kesepakatan internasional. Supaya PBB ini punya kekuatan, ini yang juga sedang kita cari, bagaimana fiqih memberikan legitimasi terhadap kelembagaan ini dan bagaimana kelembagaan ini punya pengaruh, supaya bisa mengawal kerukunan dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi,” imbuhnya.
Mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (DMA/AS, BPMI -Setwapres)
| Kategori : |