Fokus Kembangkan e-Goverment, Kemensetneg Soft Launching SDDKN dan SIPD Versi Terbaru

Seolah tak mau ketinggalan dengan serba-serbi “e “(baca: elektronik), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga telah memulai mengembangkan sistem elektronik yang dimilikinya.

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), merupakan dua dari beberapa sistem database yang dibuat dengan tujuan untuk mengintegrasikan data-data yang bisa digunakan sebagai database Pembangunan Nasional.

Kamis (4/6), Asisten Deputi Dukungan Data Kebijakan dan Informatika, Andrie Syahriza mengadakan rapat Koordinasi, Integrasi Antara Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Menuju Database Pembangunan Nasional bertempat di Gedung 2 lantai 2 Kementerian Sekretariat Negara. “Sistem ini merupakan pembaharuan dari sistem yang ada sebelumnya”,tutur Andrie

Lebih lanjut Andrie menjelaskan bahwa rapat kali ini bisa menghasilkan sebuah perbaikan terutama dalam pengintegrasian data yang bisa digunakan secara nasional.

Sejarah SDDKN dan SIPD

Pada saat Presiden Megawati menjabat, dirinya meminta untuk ada sebuah sistem yang bisa memberikan laporan data-data pembangunan nasional, maka sejak itulah Setneg mencoba mewujudkannya ke dalam sebuah sistem yang kini dikenal dengan nama SDDKN.

Namun Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembanguan Nasional juga mempunyai sistem yang hampir serupa. Sayangnya kesemua sistem tersebut tidak saling terintegrasi sehingga memunculkan data yang berbeda-beda.
Setneg kemudian menggambil alih untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun daerah untuk memperkenalkan integrasi dari sistem yang ada, integrasi SDDKN dan SIPD sebagai pilot project.
“Kita harapkan hari ini bisa koordinasi lebih lanjut untuk mewujudkan sistem ini, selama ini kita stuck di dalam tahap pembangunan sistemnya”.

Kemensetneg pada 2008 telah memulai fokus pembangunan sistem, “walaupun masih up and down, kita coba untuk terus mengembangkannya”, ujar Andrie. Kemudian di akhir 2014, dengan Kementerian Dalam Negeri telah sepakat bersama untuk membuat sebuah wadah berupa bank data yang bisa disenergikan untuk mengetahui kepentingan pembangunan nasional.

Kedua sistem ini merupakan hasil kerjasama tim yang solid antara Kementerian Sekretariat Negara dan Kemendagri. Keminfo dan BPS juga melakukan sumbang saran untuk kedua sistem ini.

Aplikasi SDDKN dan SIPD

Sistem ini dimulai dengan mapping elemen data dimulai bulan Agustus 2014 yang dilakukan kurang lebih 4-5 kali pertemuan karena banyaknya elemen data sejumlah 1200an elemen data SDDK dan 2000an elemen data SIPD lalu setelah dikategorisasikan yang sudah dicodingkan elemen data sejumlah 512 elemen data yang sudah terintegrasi dan terkoneksi.

“Setelah mapping data, ada instalasi mantra yang menggunakan jalur Government Service Bus yang secara paralel dilakukan oleh Kemensetneg dan Kemendagri, dan sudah dilakukan uji coba di Kemendagri sebanyak 2-3 kali, namun tidak mudah memasukkan sistem SDDKN dan SIPD kedalam instalasi mantra,” ujar Kepala Bidang Informasi dan Basis Data Kebijakan, Asisten Deputi Dukungan data Kebijakan dan Informatika, Irma Dwi Santi.

Kemensetneg dan Kemendagri membuat web service untuk sharing informasi yang bisa ditarik lewat SDDKN dan SIPD. Secara prinsip SDDKN dan SIPD ialah sharing informasi. Pemerintah pusat di beberapa Provinsi sudah di informasikan tentang sistem ini, beberapa aplikasi yang memang akan terhubung dalam integrasi yang akan dilakukan dengan mudah terkoneksi dengan sistem khusus antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah pusat.

SIPD dan SDDKN akan terupdate setiap harinya. “Jika SIPD sudah terupdate maka SDDKN juga akan menarik datanya, inilah arsitektur yang sudah disiapkan,” ujar Irma. Kemensetneg dan Kemendagri berkolaborasi untuk mempersiapkan skema yang sudah disiapkan, dan tidak memungkinkan proses ini dimasukkan ke dalam big data, dan kedepannya big data ini akan menjadi suatu konsep nasional untuk menjadi single database.

Tampak hadir Sekretaris Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Sofjan Bakar, Kepala Bagian Perencanaan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Iwan Kurniawan, Kasubdit Rujukan Statistik, Badan Pusat Statistik Bana Bodri Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan E-Goverment, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erni Herawati dan Direktorat E-Government, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kasi Fasilitasi Layanan Publik Shinta. (Humas Kemensetneg - Bidang Informasi dan Basis Data Kebijakan)