Forum Konsolidasi Pengelola Pengaduan Masyarakat Bersinergi dan Berkolaborasi Guna Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat

Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Asdep Dumas Kemensetneg) menyelenggarakan Forum Konsolidasi Pengelola PengaduanMasyarakat di Bali, Rabu (21/8).

Pada kesempatan ini, forum difokuskan pada upaya peningkatan koordinasi dan kolaborasiantara Asdep Dumas Kemensetneg dengan Inspektorat Daerah wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, yang dibuka secararesmi oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatanmenekankan pentingnya penyelenggaraan forum ini dalam rangka kolaborasi penanganan pengaduan masyarakat secaralebih efektif dan komprehensif. “Kolaborasi untuk membangunjaringan guna memetakan secara rinci bagaimana proses pengaduan masyarakat bisa kita selesaikan, sehingga bisamenangani pengaduan secara lebih tepat”, ujar Gogor Oko Nurharyoko pada sambutannya.

Sesi diskusi pada forum menghadirkan Inspektur Provinsi Bali dan Kalimantan Selatan sebagai pembicara, dengan dipandu Analis Kebijakan Madya Asdep Dumas, Haswan Boris Muda Harahap, sebagai moderator.

I Wayan Sugiada, Inspektur Provinsi Bali, menyampaikanmekanisme penanganan pengaduan masyarakat di lingkunganPemda Bali yang memiliki karakteristik tersendiri, berbedadengan daerah lain. “Di Provinsi Bali ini, penanganan pengaduan masyarakat harus diselaraskan dengan peraturan adat desa setempat, karena hukum adat lebih ditaati oleh masyarakat dibanding hukum nasional”, pungkas Wayan.

Pembicara ke-2, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen berbagi pengalaman terkait kolaborasi penanganan pengaduan masyarakat antara Pemda Kalsel dengan Kemensetneg, yang diperkuat dengan penandatanganan Berita Acara Penguatan Focal Point Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh para pihak, pada tanggal 15 September 2022. Disampaikan pula bahwa Inspektorat Provinsi Kalsel selalu melibatkan Asdep Dumas Kemensetneg dalam kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Regional Provinsi Kalsel setiap tahunnya.

Secara paralel dengan pelaksanaan diskusi, dilakukanpemutakhiran data pengaduan masyarakat yang telahditeruskan Kemensetneg kepada jajaran pemerintah daerah di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Pada penghujung acara, Asdep Dumas Kemensetneg, Y. Ricky Syailendra menyampaikan harapannya guna perbaikan dan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat kedepan. “Melalui forum ini, kami berharap kita semua memilikikomitmen bersama untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasidalam penanganan pengaduan masyarakat yang ditujukankepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Kementerian Sekretariat Negara”, ujar Ricky.

Forum ditutup dengan penandatanganan Berita Acara oleh Asdep Dumas Kemensetneg dan seluruh perwakilanInspektorat Daerah, serta penyampaikan rekapitulasi dan status hasil pemutakhiran data pengaduan masyarakat oleh Asdep Dumas Kemensetneg. Hasil pemutakhiran data ini akandijadikan bahan masukan untuk kegiatan TLHP tingkatnasional yang akan diselenggarakan oleh Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri, pada bulan Oktober di Kepulauan Riau. (Humas Kemensetneg)