Hadiri Peluncuran RIPPP dan SIPPP, Wapres Sampaikan Empat Arahan Strategis Percepat Pembangunan Papua

 
bagikan berita ke :

Jumat, 07 Juni 2024
Di baca 279 kali

Sorong, wapresri.go.id — Pembangunan Papua menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Berbagai terobosan strategis dihadirkan untuk mendukung percepatan dan kelancaran program ini, termasuk Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).

 

RIPPP merupakan perencanaan terpadu antarsektor dan daerah yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, yang disusun bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat Papua yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Sementara SIPPP adalah platform sistem informasi terintegrasi dalam kerangka RIPPP.

 

Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), menyampaikan empat arahan strategis untuk mendukung percepatan pembangunan Papua.

 

“Pertama, susun dan implementasikan desain program-program komprehensif yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kerangka RIPPP 2022-2041,” sebut Wapres dalam acara Peluncuran RIPPP dan SIPPP yang berlangsung di Ballroom Hotel Aston Sorong Hotel & Conference Center, Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (07/06/2024).

 

Lebih jauh Wapres mendorong perencanaan dan penganggaran program-program RIPPP dan SIPPP dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, fokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan stunting, sehingga mampu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Papua.

 

“Upaya implementasi program-program tentu saja perlu didukung penguatan koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” imbuhnya.

 

Kedua, Wapres mengimbau agar pemanfaatan SIPPP dioptimalkan. Sebab, SIPPP tidak hanya menjadi alat dalam pemantauan dan evaluasi percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua, melainkan juga sebagai pendorong langkah-langkah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi seluruh data dan informasi perencanaan pembangunan Papua yang terintegrasi.

 

“Ketiga, perluas pelibatan OAP dalam penyusunan rencana aksi pembangunan percepatan Papua setiap periodenya demi memastikan terakomodasinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua,” lanjutnya.

 

Keempat, Wapres meminta agar program ini terus memastikan proses percepatan pembangunan yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

 

“Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” pintanya.

 

Selanjutnya, Wapres juga mengajak seluruh komponen masyarakat di Papua untuk bersama-sama mewujudkan Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif.

 

Terakhir, Wapres meresmikan peluncuran SIPPP dan RIPPP yang ditandai dengan pemukulan alat musik tifa.

 

“Bismillahirrahmanirrahim, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua, saya nyatakan resmi diluncurkan,” ucapnya.

 

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menjelaskan, Penyusunan RIPPP tahun 2022-2041 yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

 

“Rencana Induk ini disusun bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat Papua yang merupakan perencanaan terpadu antar sektor dan daerah yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Saat ini RIPPP tersebut telah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023,” paparnya.

 

Untuk mendukung perencanaan yang sinergis tersebut, kata Suharso, sesuai amanat Perpres No. 24 Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Wakil Presiden, serta Pemerintah Daerah perlu mengembangkan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).

 

“Untuk itu, kegiatan Peluncuran RIPPP Tahun 2022–2041 dan SIPPP merupakan tahapan penting pembangunan Papua,” pungkasnya.

 

Hadir pula dalam acara ini, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Stephen Scott, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way, Pj. Walikota Sorong Septinus Lobat, Anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Alberth Yoku, Perwakilan Provinsi Papua Barat Irene Manibuy, Perwakilan Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanowo Yolmen, Perwakilan Provinsi Papua Tengah Pietrus Waine, Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan Hantor Matuan, Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw, serta tokoh muda inspiratif Papua Michelle Steinberg HorstLie dan Yafeth Wetipo.

 

Sementara, Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, PIh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono, Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, Stafsus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Johan Tedja. (HB/SK-BPMI, Setwapres)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0