Hasil Piloting Tim Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi Kemsetneg Peroleh Kategori Baik
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2012 di Gedung DPR-RI, Senayan, Selasa (24/1) siang. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa tersebut, Kementerian Sekretariat Negara diminta untuk menjelaskan mengenai Progress Report Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dan Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Pertama BPK RI Tahun Anggaran 2011.
Dalam Raker tersebut Mensesneg Sudi Silalahi memaparkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Sekretariat Negara hingga tanggal 31 Desember 2011 mencapai Rp1.616.278.582.550,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 80,87 persen dari pagu belanja APBN-P Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2011 sebesar Rp1.998.616.060.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus enam belas juta enam puluh ribu rupiah).
Selama tahun 2011 sisa anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp382.337.477.450,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 19,13 persen dari pagu belanja setelah APBNP 2011 ini disebabkan beberapa faktor diantaranya tertundanya pengangkatan pegawai baru di Kementerian Sekretariat Negara pada T. A. 2011 akibat kebijakan pemerintah mengenai moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil, kekosongan formasi pegawai di beberapa Satker yang pembiayaannya telah dianggarkan di awal tahun, penyerapan anggaran yang rendah pada beberapa komponen belanja pegawai, dinamika keanggotaan Satgas Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada beberapa Kementerian yang semula dananya disiapkan pada anggaran UKP-PPP; namun dalam pelaksanaannya dibiayai Kementerian terkait, sehingga anggaran yang telah disediakan UKP-PPP untuk antara lain belanja honorarium, belanja jasa profesi, dan belanja bahan, tidak digunakan, dan beberapa kegiatan pada Satker LPSK yang tidak terealisasikan, karena lingkup kegiatan yang bergantung pada dinamika perkembangan kasus yang harus ditangani.
Selama tahun 2011 sisa anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp382.337.477.450,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 19,13 persen dari pagu belanja setelah APBNP 2011 ini disebabkan beberapa faktor diantaranya tertundanya pengangkatan pegawai baru di Kementerian Sekretariat Negara pada T. A. 2011 akibat kebijakan pemerintah mengenai moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil, kekosongan formasi pegawai di beberapa Satker yang pembiayaannya telah dianggarkan di awal tahun, penyerapan anggaran yang rendah pada beberapa komponen belanja pegawai, dinamika keanggotaan Satgas Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada beberapa Kementerian yang semula dananya disiapkan pada anggaran UKP-PPP; namun dalam pelaksanaannya dibiayai Kementerian terkait, sehingga anggaran yang telah disediakan UKP-PPP untuk antara lain belanja honorarium, belanja jasa profesi, dan belanja bahan, tidak digunakan, dan beberapa kegiatan pada Satker LPSK yang tidak terealisasikan, karena lingkup kegiatan yang bergantung pada dinamika perkembangan kasus yang harus ditangani.
Mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam laporannya Mensesneg menjelaskan estimasi target PNBP Kementerian Sekretariat Negara TA 2011 adalah sebesar Rp261.035.206.868,00 (dua ratus enam puluh satu miliar tiga puluh lima juta dua ratus enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah). Dari estimasi tersebut, sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dicapai realisasi sebesar 100,33 persen atau Rp261.898.118.774,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Atas pencapaian realisasi target PNBP Kementerian Sekretariat Negara TA 2011 tersebut, Setneg mendapatkan apresiasi yang positif dari anggota Komisi II DPR-RI.
Pada Rapat Kerja tersebut Mensesneg Sudi Silalahi juga melaporkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 telah dilaksanakan piloting penjaminan kualitas reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara oleh Tim Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi. “Hasil piloting penjaminan kualitas tersebut telah disampaikan oleh Kepala BPKP selaku Ketua Tim Penjaminan Kualitas dengan kategori baik,†ungkap Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?