Hatta Rajasa, selaku inspektur upacara peringatan HUT ke-36

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam KORPRI bisa memiliki paradigma baru yang profesional, netral, dan sejahtera sehingga dapat meningkatkan tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Hal ini tersirat dalam sambutan Presiden yang dibacakan oleh Mensesneg, Hatta Rajasa, selaku inspektur upacara peringatan HUT ke-36 KORPRI Tahun 2007 yang diselenggarakan di halaman sayap barat Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (29/11).
 
Lebih lanjut dalam sambutan tertulisnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan KORPRI sebagai wadah berhimpunnya para PNS dalam meningkatkan perjuangan dan pengabdian serta kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa dan negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengarahkan anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan melayani keperluan masyarakat dalam berbagai bidang.

Sejak didirikan pada tanggal 29 November 1971, sudah waktunya bagi KORPRI untuk tumbuh menjadi organisasi yang mandiri dan profesional, dalam arti mampu mendorong para anggotanya untuk lebih profesional dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance). 

�Tujuan tata pemerintahan yang baik adalah untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan segenap Pegawai Negeri Sipil dalam melayani masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, pelayanan birokrasi pemerintahan memerlukan aparatur yang memiliki komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,� papar Mensesneg. 
 
Di akhir amanat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan empat butir arahan, antara lain, pertama, KORPRI harus mampu menunjukkan disiplin dan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. KORPRI harus meningkatkan terus kompetensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan profesionalisme dan kompetensi birokrasi.
 
Kedua, KORPRI harus peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setiap kritik dan saran dari masyarakat merupakan masukan positif bagi kinerja pemerintahan.
 
Ketiga, dalam upaya melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan penuh tanggung jawab, seluruh jajaran KORPRI harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Seluruh fungsi pemerintahan harus mengacu para prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Keempat, KORPRI harus menunjukkan sikap aparatur yang senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan. KORPRI harus tetap mengamalkan doktrin Bhinneka Karya Abdi Negara sebagai PNS dalam Negarai Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun  melaksanakan tugas di berbagai bidang dengan jenis karya yang beragam, namun tetap satu dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Penghargaan Pegawai Teladan Sekretariat Negara   
 
Dalam upacara peringatan HUT ke-36 KORPRI Tahun 2007 yang mengangkat tema �Memantapkan Peran KORPRI sebagai Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia�, Suparlan, Pegawai Biro Kepegawaian, Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia terpilih sebagai Pegawai Teladan Sekretariat Negara atas jasa pengabdiannya sebagai PNS selama 19 tahun di Sekretariat Negara.

Mensesneg, Hatta Rajasa, dengan didampingi Deputi Mensesneg Bidang Sumber Daya Manusia, Bambang Prajitno, Ketua Unit Nasional KORPRI Sekretariat Negara, Eddy Djauhari, dan Ny Oke Hatta Rajasa berkesempatan untuk menyerahkan penghargaan berupa 1 unit sepeda motor kepada Suparlan. Selain penghargaan pegawai teladan, dilaksanakan pula pemberian santunan kepada sejumlah anak yatim/piatu oleh Ny Oke Hatta Rajasa. (HUMAS-SETNEG)