Indonesia dan Bangladesh sepakat untuk terus memperkokoh kerjasama ekonomi dan menciptakan peluang kerja sama baru.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di Kantor Perdana Menteri Bangladesh, Dhaka, Minggu, 28 Januari 2018.
“Saya gembira dalam beberapa waktu terakhir ini, hubungan Indonesia-Bangladesh semakin intensif termasuk peningkatan kerja sama di bidang ekonomi,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan pengantarnya.
Di bidang ekonomi, beberapa perkembangan positif terjadi pada kerja sama antar kedua negara. Salah satunya adalah nilai perdagangan pada tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan sebesar 25,96 persen atau senilai USD1,53 miliar.
“Saya menyambut baik kesepakatan untuk menegosiasikan PTA" kata Presiden.
“Saya juga mengharapkan hambatan-hambatan perdagangan dapat dihilangkan demi arus perdagangan yang lebih besar dan saling menguntungkan,” ujar Presiden.
Dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan bahwa di bidang energi, Presiden Jokowi juga menyambut baik kerja sama di bidang energi kedua negara yang disepakati pada September 2017 di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, Presiden menyambut baik penandatanganan LoI mengenai supply LNG dari Pertamina ke Petrobangla. Diharapkan pengiriman LNG sudah dapat dilakukan pada tahun ini.
“Indonesia siap mendukung ketahanan energi Bangladesh antara lain melalui pasokan LNG dan batu bara,” ungkapnya.
Sementara itu di bidang konektivitas, Presiden menyampaikan apresiasinya terhadap Bangladesh yang telah mempercaya PT INKA untuk mendukung dalam pengembangan konektivitas Bangladesh. Sudah 400 gerbong yang dipatok PT INKA ke Bangladesh.
“Saya yakin pengiriman kereta akan dapat dilakukan sesuai jadwal. Indonesia siap untuk terus mendukung pembangunan konektivitas di Bangladesh termasuk diperbaharuinya Perjanjian Transportasi Udara untuk meningkatkan frekuensi penerbangan dari 2 menjadi 10 kali seminggu,” ucap Presiden.
Di bidang Kelautan dan Perikanan, Presiden juga menyambut gembira penandatanganan komunike bersama terkait pemberantasan IUU (Illegal, Unreported, and Unregistered) Fishing.
“Pemberantasan IUU Fishing akan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kita dan sejalan dengan komitmen kerja sama IORA sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Jakarta Concord,” tutur Presiden.
Kerjasama Indo-Pasifik
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi juga menginginkan peran kedua negara untuk aktif dalam menggerakkan kerja sama di kawasan Samudera Hindia. Ia menilai, lingkar Samudera Hindia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
“Saya yakin Indonesia dan Bangladesh dapat berkontribusi untuk mewujudkan Kawasan Samudera Hindia yang damai, stabil, dan sejahtera,” kata Presiden.
Presiden juga menilai, sudah saatnya pula kerja sama di lingkar Samudera Hindia dikaitkan dengan kerja sama di Samudera Pasifik, atau kerja sama Indo-Pasifik.
Kerja sama ini juga harus didasarkan rasa saling percaya (confidence building) dan habit of dialogue. Serta dilakukan secara terbuka dan transparan, inklusif dan menghormati hukum internasional,” ujar Presiden.
Untuk itu, peran IORA (Indian Ocean Rim Association) dimana Indonesia dan Bangladesh menjadi anggota sangatlah penting terutama dalam membangun arisitektur kawasan.
Di awal sambutannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasinya terhadap Bangladesh atas perannya dalam penanganan pengungsi dari Rakhine State.
“Indonesia siap untuk melanjutkan kontribusi dalam penanganan krisis kemanusiaan ini,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, sebagai dua negara muslim yang besar, Indonesia dan Bangladesh akan terus bekerja sama untuk menyebarkan ukhuwah Islamiyah serta menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian.
“Kita juga harus saling membantu dalam memakmurkan umat Islam di seluruh dunia antara lain melalui kerja sama OKI,” ungkap Presiden.
Seusai pertemuan, telah ditandatangani lima bidang kerjasama, yaitu:
- MoU on Foreign Office Consultation;
- Joint Communique on the cooperation to Combat IUU Fishing;
- Joint Ministerial Statement on the Launching of the Negotiations for Indonesia-Bangladesh Prefential Trade Agreement;
- MoU antara Bangladesh Power Development Board (BPDB) dan PT Pertamina mengenai Project Integrated Power; dan
- LoI mengenai kesepakatan supply LNG dari Pertamina ke Petrobangla.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar RI untuk Bangladesh Rina Soemarno, serta Direktur Asia Selatan dan Tengah Kementerian Luar Negeri Ferdy Piay. (Humas Kemensetneg)
| Kategori : |