"Enam belas tahun kami bersama negara di tingkat desa. Kalau besok April Kemendes selalu membingungkan bahwa teman-teman dengan status yang sama untuk bekerja dalam lingkup yang sama kok harus diseleksi ulang, tidak masuk akal," ungkap salah satu perwakilan, Dedy Rustandi saat ditemui oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara. Menurutnya ini dapat mengakibatkan penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2016 tidak kondusif dan tidak efektif.
Perwakilan pengunjuk rasa lain, John Odius menilai pemerintah belum memikirkan nasib pendamping desa secara serius, padahal menurutnya saat ini terdapat 11.900 orang alumni pegiat desa sejak masa kepemimpinan Megawati, ditambah dengan 5000 orang yang direkrut pada tahun 2015 kemarin yang telah banyak berkorban untuk memajukan desa. “Tahun ini hampir 40 orang meninggal, tahun 2013 hampir 30 orang yang meninggal. Mereka cuman ingin tahu ini mau dibawa ke mana,†ujar John Odius.
Menjawab tuntutan tersebut Pramono Anung menyampaikan, bahwa permasalahan desa tentu akan menjadi pembahasan penting karena menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Jokowi-JK. Ia berjanji akan menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo, “Kami berfungsi sebagai penyelenggara rapat terbatas tentu akan membawa masalah ke rapat, termasuk masalah ini,†tambahnya.
Dana Desa
Pendamping desa memang memegang peranan penting dalam membantu para aparat desa untuk mengelola, mengimplementasikan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Saat ini Rp46,9 triliun rupiah total Dana Desa tahun 2016 dialokasikan dari APBN. Tahap pertama rencananya akan disalurkan pada akhir Maret ini. Memang menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tahun 2016 akan menjadi masa pelaksanaan tahun kedua Dana Desa. Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan dengan adanya Dana Desa, gini rasio di desa menurun dari 0,33 persen menjadi 0,27 persen. (Humas Kemensetneg)