Jalin Jejaring Industri Pertahanan dengan Industri Lain

Wapres mengutip pengalaman banyak negara lain yang sukses mengembangkan industri pertahanan akibat kerjasama yang erat dengan industri lain serta dukungan riset dan pengembangan yang kuat. Karena itu, seiring dengan diterbitkannya UU Industri Pertahanan Wapres meminta agar cetak biru pengembangan industri pertahanan nasional diintegrasikan dengan pengembangan industri dalam negeri yang lebih luas. "Kalau tidak, suatu saat nanti industri pertahanan kita bisa mandek karena tak didukung oleh industri-industri penunjangnya," kata Wapres.

UU Industri Pertahanan yang baru terbit dan aturan-aturan turunannya nanti, kata Wapres, seyogyanya bisa menjadi pedoman dasar yang dipegang para pelaku industri pertahanan secara kongkrit dan operasional. "Kuncinya adalah menekan cost, walau tentu tanpa mengurangi kualitas karena alutsista harus berfungsi pada saat dibutuhkan," katanya.

Industri pertahanan, kata Wapres, adalah industri berprofil tinggi mengingat perputaran uang di sekitarnya yang sangat besar. Wapres mengutip data belanja militer (military expenditure) 2011 berdasarkan riset Stockholm International Peace Research Institute yang sebesar USD 1.738 milyar. "Ini bahkan 2,5 kali PDB kita, bahkan 10 kali jumlah APBN. Ini jumlah yang sangat besar untuk produk-produk yang jumlahnya sebetulnya tidak banyak," kata Wapres. Hal ini membuka peluang besar bagi suatu negara bila ingin mengembangkan produksi dalam negeri maupun memanfaatkan peluang pasar.

Dari segi perbandingan belanja militer terhadap angka Produk Domestik Bruto (PDB), lanjutnya, Indonesia sesungguhnya masih sangat rendah karena hanya berada di angka 0,7 persen. Angka ini sangat kecil bila dibandingkan dengan belanja Amerika Serikat yang mencapai 4,7 persen dari PDB-nya atau bahkan Arab Saudi yang mencapai 10 persen dari PDB-nya. "Indonesia belum masuk radar, walau beberapa tahun ini meningkat pesat untuk memenuhi kebutuhan minimal pertahanan kita," kata Wapres.

Wapres juga mengutip statistik impor alat pertahanan Indonesia yang mencapai peringkat 15 dari negara-negara lain di dunia. "Ini artinya kita masih punya banyak peluang untuk menempatkan produk-produk dalam negeri dan memaksimalkan industri pertahanan kita," katanya.

Menurut Wapres Boediono, ajang pameran dua tahunan ini memberikan inspirasi bagi para pelaku industri pertahanan akan potensi pengembangan industri pertahanan dalam negeri selain juga memberikan pendidikan publik mengenai peralatan alutsista (alat utama sistem senjata) yang Indonesia miliki.

Penyelenggaraan Indo Defence 2012 ini adalah yang digelar setiap dua tahun sejak 2004. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Indo Defence 2012 ini akan menjadi ajang untuk mempromosikan produk-produk pertahanan dalam negeri, selain juga untuk menjalin hubungan dagang dengan jaringan industri pertahanan global. Sesuai dengan tema yang diusung tahun ini, "Empowering Indonesia's Industry for Defence Modernization,” tahun 2012 adalah kebangkitan industri pertahanan nasional seiring dengan terbitnya UU Industri Pertahanan Nasional.

Pada Expo & Forum yang digelar 7 - 10 November 2012 ini akan menampilkan lebih dari 600 perusahaan dari 42 negara dan 23 delegasi antara lain Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Azerbaijan, Belanda, Belarus, Belgia, Brunei, Filipina, Finlandia, India, Jepang, Jerman, Kroasia, Korea Selatan, Norwegia, Portugal, Ceko, Rusia, Singapura, Slovakia, Taiwan, Turki, Ukrainia dan Yunani.

 

 

 

http://wapresri.go.id/index/preview/berita/2403