Usai pertemuan yang berlangsung di Markas Besar PBB, Selasa (25/9) pagi waktu setempat, kedua pemimpin mengeluarkan pengumuman bersama (join announcement) yang dibagikan kepada wartawan Indonesia.
Mengenai kemitraan strategis Bank Dunia di Indonesia, kedua pemimpin sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk strategi baru kemitraan negara (a new country partnership strategy) untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia. Prioritas tersebut adalah di bidang pengentasan kemiskinan, reformasi kepemerintahan, keberlanjutan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor swasta.
Dalam hal inisiatif StAR, kedua pihak menggarisbawahi bahwa inisiatif ini merupakan program yang inovatif dan unik. Melalui StAR, negara-negara berkembang dan negara maju berkemungkinan mendapat manfaat dalam konteks implementasi Konvensi PBB mengenai pemberantasan korupsi (United Nations Convention Against Corruption - UNCAC) 2003.
Pemerintah Indonesia menyatakan ingin berpartisipasi dalam inisiatif StAR guna memperkuat kemampuannya mengimplementasikan ketentuan Bab V pada UNCAC 2003 . Ketentuan ini mengatur soal pengembalian aset, khususnya dalam hal melacak, membekukan, dan mengembalikan aset-aset hasil korupsi.Tim Bank Dunia dan UN on Drugs and Crime akan datang ke Indonesia untuk mengembangkan lebih lanjut program bantuan teknis di bawah insiatif StAR ini.
Kedua pemimpin juga mendesak negara-negara maju untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pusat-pusat keuangan dunia menjadi tempat penyimpanan hasil korupsi yang dilarikan dari negara berkembang.
Terakhir, Bank Dunia menjanjikan bantuan teknis dan keuangan bagi inisiatif Indonesia dalam memperbaiki kondisi lingkungan. Sama seperti Indonesia, Bank Dunia memandang penting Pertemuan ke-13 Negara-Negara Pihak dari Konvensi PBB mengenai Climate Change di Bali, Desember mendatang.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/09/26/2274.html