Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat tetap tenang. "Saya sudah memerintahkan kepada Menkes untuk segera mencari solusi," ucap Presiden usai memberikan Sosialisasi UU Tax Ammesty di Convention Hall Grand City Surabaya Convex, Surabaya, Jumat,15 Juli 2016. Demikian sebagaimana dirilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
Solusi tersebut, lanjut Presiden, dapat dilakukan langsung oleh Kementerian Kesehatan atau bersama pemerintah daerah untuk satu persatu menyelesaikan di setiap lokasi dimana terdapat peredaran vaksin palsu. "Yang penting (masyarakat) tenang dulu karena ini menyangkut tidak setahun, dua tahun. Ini 13 tahun sehingga harus ditangani juga termasuk sanksi terhadap RS maupun individu yang tersangkut," ujar Presiden.
Presiden menyampaikan bahwa 20 orang telah menjadi tersangka dalam kasus vaksin palsu. "Tapi mungkin akan tambah lagi dan juga sanksi terhadap rumah sakit. Ini juga baru proses. Bisa saja nanti ada yang dicabut ijinnya, bisa hanya bentuk teguran dan lain-lain," kata Presiden.
Ketika ditanya wartawan tentang langkah yang diambil bagi pasien yang telah menggunakan vaksin palsu. "Nanti tunggu menkes, ini harus ditangani betul-betuk secara detail dan hati-hati," ucap Presiden. (Humas Kemensetneg)
Â