Hal ini dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahan saat membuka Rapat Terbatas (Ratas), Selasa, 12 Januari 2016, di Kantor Presiden Jakarta. Demikian sebagaimana dilansir dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana‎.
Pada ratas dengan agenda membahas topik panduan investasi dan Daftar Negatif Investasi (DNI), Presiden Jokowi menyatakan, bahwa penyederhanaan izin investasi melalui paket-paket deregulasi ekonomi belum cukup untuk melangkah lebih cepat dalam era persaingan global.
"Tapi itu belum cukup, diperlukan langkah-langkah lanjutan dengan memberi panduan investasi yang lebih jelas sehingga bisa meningkatkan nilai investasi dengan tetap menjaga kepentingan nasional," tutur Presiden.
Untuk itu, Presiden meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memperjelas panduan investasi.
Presiden juga meminta informasi sejauh mana perkembangan revisi DNI. Presiden mendengar istilah ini seringkali membuat bingung investor asing karena mengesankan bahwa sektor yang tercantum dalam daftar ini tertutup bagi investasi asing. "Padahal tidak semua bidang usaha yang tercantum dalam daftar tersebut benar-benar tertutup bagi investasi asing," ucap Presiden.
Hal ini, lanjut Presiden perlu diperjelas, agar memberi kejelasan bagi investor asing terkait bidang yang bisa dimasuki dan yang tidak.
Dalam kesempatan ini, Presiden menekankan, bahwa semangat dalam panduan investasi guna memperkuat daya saing nasional, bukan sebaliknya. Selain itu, kebijakan investasi diharapkan lebih terbuka dan tidak bersifat restriktif namun tetap memperhatikan kepentingan nasional serta daya saing industri kecil, UMKM, dan pedagang kecil dan eceran.
Kebijakan hilirisasi, menurut Presiden juga harus didorong untuk meningkatkan industri bahan baku dan barang modal. Demikian pula tren perkembangan bisnis baru di Asia Pasifik yang mengarah pada otomasi industri dan jasa ekonomi digital, juga perlu diantisipasi.
"Untuk itu, saya juga minta  didorong pengembangan investasi di sektor jasa, ekonomi kreatif, dan  ekonomi berbasis digital," pungkas Presiden mengakhiri arahan pengantar ratas sore ini. (Humas Kemensetneg)
Â
Â