KEDEPUTIAN MENSESNEG BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN GELAR DISKUSI: MONITORING PELAKSANAN RPJM 2004-2009

 
bagikan berita ke :

Jumat, 18 April 2008
Di baca 975 kali

Dalam rangka pemantauan pelaksanaan kebijakan pembangunan, kedeputian Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan menggelar Panel Diskusi Ahli (Focus Group Diskusi) dengan acara “Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009”, (15/4), di Ruang Rapat Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan, Gedung II, Sekretariat Negara RI. Menurut Muhammad Farid, SIP, DEA, Kepala Subbagian Hubungan Bilateral, Biro Dukungan Hubungan Internasional, Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan FGD tersebut, kegiatan ini merupakan putaran I (pertama) dari Panel Diskusi Ahli yang di selenggarakan oleh Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan.

Lebih lanjut Farid menjelaskan kegiatan ini akan digelar secara rutin dengan isu utama “Mencermati Strategi Ekonomi Pemerintahan SBY-JK”. Ada pun tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut Pertama, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai efektifitas strategi ekonomi pemerintahan SBY-JK. Kedua menggali masukan terhadap temuan awal atas berbagai fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Serta tujuan ketiga adalah memediasi berbagai komponen bangsa dalam memberikan kritik, rekomendasi serta klarifikasi teradap berbagai fenomena sosial ekonomi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Kegiatan Panel Diskusi Ahli yang merupakan panel diskusi perdana ini menampilkan Pengamat/Pakar Ekonomi. Dr.Umar Juoro yang juga Ketua Dewan Direktur Eksekutif Cides. Sedangkan dari kalangan pemerintahan tampil, Dr. Bambang Widianto, Deputi Menteri/Kepala Bapenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan. Sebagai peserta diskusi dari kalangan pemerintah hadir antara lain Ir. Harrry Heriawan Saleh M.Sc, Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, Depnaker RI, Dr.Ir.Choirul Djamhari, Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Drs. Arwan E Subakti, M.Si, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Depdagri.


Ir.Ning Pribadi, M.Sc, Kepala Pusat Distribusi Pangan, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian RI, serta perwakilan dari Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Perdagangan RI. Sedangkan dari kalangan pemuka masyarakat hadir dr.H.Sulastomo, MPH, Pemimpin Umum dan Redaksi Harian Umum Pelita dan Ir.Siswono Yudhohusodo, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).


Kegiatan tersebut dibuka dan dimoderatori langsung oleh Ibnu Purna, SE, MA, Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan. Dalam sambutannnya Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan menyampaikan, bahwa hasil dari kegiatan diskusi panel staf ahli tersebut akan dijadikan sebagai bahan saran masukan dalam pengambilan kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara RI.


Untuk itu dalam forum diskusi panel ahli tersebut tidak hanya diundang kalangan pemerintahan, akan tetapi juga tokoh masyarakat. Kehadiran Ir.Siswono Yudhohusodo, mantan calon Wakil Presiden RI pada Pemilihan Umum 2004, yang mendapingi Calon Presiden Prof. Dr. Amien Rais, yang berkompetisi dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang terpilih dan memerintah saat ini, menurut Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan akan menambah bobot dari saran masukan yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut.


Selaku pembicara pertama dalam panel diskusi ahli tersebut, Dr.Bambang Widianto menyatakan, bahwa ada tiga perubahan mendasar yang telah terjadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan pada masa transisi di Indonesia dewasa ini yang berlangsung sejak tahun 1998, yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan nasional, antara lain Reformasi Ekonomi, Reformasi Politik dan Desentralisasi. Jika pada masa pemerintahan di era Orde Baru kita mengenal dokumen perencanaan pembangunan dengan sebutan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dengan dasar hukum Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), maka pada saat ini dokumen perencanaan pembangunan dikenal dengan sebutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari UUD 1945, UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan UU No.17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.


Berdasarkan UU No.17 Tahun 2005 tentang RPJPN 2005-2025, maka dokumen rencana pelaksanaan pembangunan di Indonesia selama 25 tahun kedepan dikenal dengan RPJPM 2004-2009, RPJPM 2010-2014, RPJPM 2015-2019, RPJPM 2020-2024. Ada pun masukan prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan dalam bentuk RPJM tersebut di atas akan berasal dari visi dan misi Presiden/Wakil Presiden terpilih dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan. Selanjutnya selama masa pemerintahan Presiden/Wakil Presiden terpilih tersebut akan dilaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, yang merupakan turunan dari RPJM dari masing-masing periode yang berjalan. Saat ini pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan RPJPM 2004-2009, yang penyusunannnya didasarkan dan merupakan uraian dari visi dan misi yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi calon Presiden/Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum 2004 lalu. Pada saat itu ada tiga agenda yang dtawarkan, antara lain menciptakan Indonesia Aman dan damai, Indonesia adil dan demokratis, dan Indonesia Sejahtera.


Setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM 2004-2009, selama 3 (tiga) tahun masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian RPJM 2004-2009. Berdasarkan instruksi tersebutlah, menurut Bambang Widianto dibentuk Kedeputian Menteri/Kepala Bapenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, yang baru dua bulan dijabatnya.


Dalam rangka mempercepat laju pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen RPJM 2004-2009, pemerintah kata Bambang Widianto akan menempuh langka-langkah antara lain pertama percepatan penurun angka kematian Ibu dan anak, kekurangan gizi dan penyakit menular antara lain melalui pelayanan kesehatan bagi Ibu dan anak (KIA), pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, penangan masalah gizi kurang dan buruk pada ibu hami dan menyusui, bayi dan balita, pencegahan, peningkatan survelans, deteksi dini dan pengobatan penyakit menular dan pengerakan dan pemberdayan masyarakat, serta penanggulanngan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza.


Kedua peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, melalui pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar beserta biaya operasionalnya, peningkatan pemanfaatan obat asli Indonesia, peningkatan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, serta penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya.


Selaku pembicara kedua dalam panel diskusi ahli tersebut Dr.Umar Juoro mencatat bahwa pemerintah pada saat penetapan RPJMN 2004-2009 melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 % pertahun, tingkat kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2009 turun masing-masing menjadi 8,2 % dan 5,1%. Sedangkan dibidang kesejahteraan rakyat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2009 adalah terjadinya perubahan-perubahan mendasar dari kondisi-kondisi yang ada pada tahun 2004, terutama dibidang kesehatan, angka harapan hidup berubah dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun, angka kematian bayi berubah dari 35 menjadi 26 perseribu kelahiran, angka kematian ibu melahirkan berubah dari 30 menjadi 26 perseribu kelahiran.


Untuk bidang pendidikan diharapkan terjadi perubahan adanya peningkatan persentase penduduk yang menyelesaikan wajib belajar tingkat dasar dan menengah, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta efisiensi dan efektifitas manajemen pendidikan.


Setelah tiga tahun masa kepemimpinan pemerintahan SBY-JK, kondisi-kondisi yang berhasil dicapai oleh pemerintah dalam pelaksanaan RPJMN 2004-2009 menurut Umar Juoro adalah terjadinya perbaikan indikator ekonomi, namun masih dibawah sasaran yang ditagetkan dalam RPJMN 2004-2009. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari kurangnya pertimbangann terhadap kemampuan dan tantang yang akan dihadapi dalam menjalankan RPJM tersebut. Disamping itu ada dampak dari pengaruh faktor eksternal, seperti melemahnya perekonomian negara super power AS, yang banyak mempengaruhi perekonomian internasional, tingginya harga berbagai komoditas pangan dan energi dipasaran dunia yang tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor.


Selain dari pada itu ketatnya akuntabilitas dan pengawasan anti korupsi oleh KPK disastu sisi mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, namun disisi lain memberikan konstribusi keterlambatan pelaksanaan pembangunan, disebabkan oleh terlalu berhati-hati dan cenderung takutnya para aparatur birokrasi dalam mengambil langkah-angkah dalam mempercepat laju penyerapan dan pengunaan anggaran pembangunan. Permasalahan tingginya harga kebutuhan pokok, pengangguran dan kemiskinan menurut prediksi Umar Juaro akan menjadi isu besar dalam Pemilihan Umum Anggota Badan Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2009.


Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI/Mantan calon Wakil Presiden RI pada Pemilihan Umum 2004, yang mendampingi Calon Presiden Prof.Dr.Amien Rais, Ir.Siswono Yudhohusodo dalam kesempatan diskusi tersebut menyatakan, bahwa satu dari tiga agenda yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat kampanye pemilihan umum, yakni Indonesia aman dan damai dapat dikatakan relatif sukses dilaksanakan. Sedangkan agenda Indonesia adil dan demokratis serta Indonesia Sejahtera, masih jauh dari sasaran target yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye pemilihan umum 2004.


Penilaian tersebut menurut Pak Sis, demikian beliau akrab dipanggil, adalah atas dasar keluhan dan laporan yang disampaikan oleh berbagai komponen masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia kepadanya. Terlepas dari kepentingan politik praktis pada pemilihan umum 2009, Pak Sis menilai kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Negara RI tersebut adalah sangat baik, strategis, konstributif dalam menata masa depan masyarakat, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Senada dengan pernyataan Pak Sis tersebut, Mas Tom demikian dr.H.Sulastomo, MPA akrap dipanggil, menyampaikan bahwa dalam rangka menciptakan ketahanan sosial nasional dan daya saing bangsa dan negara dalam percaturan ekonomi dan politik global, maka pemerintahan yang berkuasa saat ini harus secepatnya merealisasikan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan Sistem Jaringan Sosial Nasional, yang pada banyak negara-negara maju dan berkembang lainnya sudah terlebih dahulu dilaksanakan (REDAKSI)


Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           3           0           0