Kemensetneg Gelar Setneg ASIK Bertajuk Akselerasi Digital Government Public Relations Menyongsong Indonesia Maju 2045

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Setneg ASIK (Antusiasme dalam Kolaborasi Kreatif) dengan tema “Akselerasi Digital Government Public Relation”, yang diselenggrakan pada Rabu (7/8) secara daring dan luring di Aula Serbaguna Gedung 3, Kemensetneg. Diskusi yang dilaksanakan melibatkan humas pemerintah dan praktisi kehumasan lainnya, generasi muda, civitas akademika, dan masyarakat umum.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama memberikan sambutan sekaligus pesan kunci terkait pentingnya akselerasi digital bagi humas pemerintah dalam mengisi berbagai informasi di ruang publik tentang kerja-kerja dan program pemerintah dalam menyongsong Indonesia Maju 2045, sebagai upaya untuk membangun komitmen bersama (taking ownership) dari para pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

“Tema kegiatan hari ini selaras dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan akselerasi digital yang salah satunya adalah peluncuran Government Technology (GovTech) yang diberi nama INA Digital” Ujar sosok yang biasa dipanggil Tomo tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Tomo pun mengajak sekaligus meminta dukungan kepada seluruh hadirin atas agenda besar pemerintah saat ini, yakni rangkaian peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, yang puncaknya pada tanggal 17 Agustus 2024 dilaksanakan di dua lokasi, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta.

”Rangkaian bulan kemerdekaan tahun 2024 ini merupakan rangkaian peringatan HUT RI yang paling istimewa, dengan tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju” yang juga sekaligus menjadi momentum transisi perpindahan pemerintahan,” pinta Tomo sekaligus menutup sambutannya dan membuka kegiatan Setneg ASIK.

Penyampai pesan kunci kedua, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, yang hadir secara daring menyampaikan pentingnya digitalisasi bagi humas pemerintah ditengah perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, seperti artificial intelligence (AI) sehingga diharapkan mampu mengisi ruang publik dengan narasi optimis syang memberikan kontribusi terhadap visi Indonesia Maju 2045.

Usman melanjutkan, humas pemerintah harus tetap menjadi subjek, yang merupakan entitas yang sanggup menjadi agent of change, termasuk juga bijak dalam menggunakan teknologi digital, khususnya terkait dengan keamanan data dan data privasi.

“Teknologi digital berwajah ganda, di satu sisi teknologi digital membantu kita, namun disi lain terkadang memunculkan persoalan-persoalan baru, oleh karena itu kita sebagai humas pemerintah harus bijak dalam memanfaatkan teknologi digital tersebut,” tegas Usman.

Materi Digital Government Public Relations (GPR) turut diperluas oleh narasumber yang hadir secara luring yakni Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan, Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, National Technology Officer Microsoft Indonesia Panji Wasmana, Wakil Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Hery Kurniawan, Direktur Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, Hartyo Harkomoyo, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto.

Diskusi dipandu oleh Pranata Humas Ahli Madya Faisal Fahmi yang dimulai dengan materi ‘Cyber GPR dan Perlindungan Data: Meningkatkan Keamanan dan Kepercayaan oleh Handoko Agung Saputro. Searah dengan instruksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemajuan teknologi informasi yang tidak terbendung dan terus meningkat, harus bisa diadaptasi oleh badan publik.

“Sejalan dengan tujuan GPR, berkaitan dengan transparansi, kepercayaan dan bagaimana kecepatan penyampaian informasi pada Undang-Undang 14 Tahun 2008 jauh-jauh hari sudah menggaris bawahi, gunakanlah sistem informasi yang baik, gunakanlah teknologi informasi yang relevan untuk menyampaikan informasi publik yang tepat dan akura”, kata Handoko.

Memperdalam informasi terkait pemanfaatan teknologi informasi, Panji Wasmana menyampaikan materi mengenai “Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Akselerasi Transformasi Digital Government Public Relations”.

Panji menyoroti penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan Government Public Relations (GPR) terutama analisis sentimen untuk mengetahui persepsi publik terhadap suatu kebijakan.

“Potential Benefits jelas, AI akan sangat membantu bapak/ibu dalam melaksanakan fungsi public relations lebih baik lagi karena akan membantu dari sisi efisiensi, akurasi dan efektivitas, tapi yang paling penting adalah ethical concerns bapak/ibu ketika menggunakan AI”, jelas Panji.

Dengan menekankan pentingnya media dan komunikasi, Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Hartyo Harkomoyo menyambung diskusi dengan materi tentang “Urgensi Digitalisasi Dalam Penguatan Peran PR”.

“Media dan komunikasi merupakan salah satu aspek penting untuk menanggapi kebutuhan informasi tentang suatu negara, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan digitalisasi, termasuk juga bagaimana membranding negara di tataran global,” kata Hartyo.

Berawal dari solusi untuk pelaksanaan kehumasan pada masa pandemi Covid-19, digital public relations (PR) semakin digalakkan. Selain meningkatkan visibilitas dan menjangkau audiens yang lebih luas secara langsung, digital PR juga menyediakan kesempatan bagi pelaksana PR untuk lebih responsif dan efektif dalam melaksanakan kampanye.

Dalam hal ini Hery Kurniawan menyoroti pentingnya memahami tantangan, kesiapan dan antisipasi bagi praktisi kehumasan. “Isu negatif bisa viral dan besar karena perkembangan dunia teknologi seperti ini. Inilah yang harus disiapkan oleh teman-teman sumber daya manusia di bidang praktisi komunikasi dan humas untuk bagaimana bisa menjawab isu yang menyebar dengan sangat cepat dan kita harus bisa memilah kebenarannya dan validitasnya” kata Hery.

Hery juga menghimbau bagi praktisi humas untuk melaksanakan pemantauan bagi kemunculan berita karena sangat penting bagi suatu lembaga komunikasi.

Sebagai penutup materi FGD, Eddy Cahyono Sugiarto menjelaskan tentang Praktik Baik Kehumasan di Lingkup Lembaga Kepresidenan. Eddy memaparkan bahwa praktik kehumasan yang dilaksanakan di Kemensetneg khususnya pada momentum HUT RI sesuai prinsip digitalisasi.

“Prinsipnya adalah bagaimana kita menintegrasikan dan menginterpersonalisasikan layanan sehingga lebih mudah, cepat, tepat dan murah”, jelas Eddy.

Dalam sesi tanya jawab, Eddy pun menanggapi terkait isu pihak Kemensetneg menyewa 1.000 mobil dalam rangka merayakan HUT ke-79 Kemerdekaan RI untuk mobilitas tamu undangan. “Pernyataan tersebut tidak benar adanya. Total kurang lebih sekitar seratusan karena mobilitas di IKN nantinya akan menggunakan bus sebagai sarana transportasi yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan pemerintah daerah setempat,” jelas Eddy.

Eddy pun menutup paparan dengan menyampaikan permohonan dukungan kepada para peserta dalam mengisi ruang publik dengan pesan positif. “Intinya kita ingin memberikan informasi yang positif, mengisi ruang publik dengan hal-hal yang positif dan optimisme terhadap HUT ke-79 Kemerdekaan RI,” ujar Eddy.

Kegiatan ini juga dihadiri pejabat Kemensetneg dan perwakilan Kementerian, lembaga publik dan Universitas di wilayah Jabodetabek. (SAL/KHA - Humas Kemensetneg)