Pada sambutannya Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo menyampaikan bahwa upaya-upaya perbaikan yang selama ini telah dilakukan pemerintah pusat dan KlL dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi dalam pelaporan keuangan menghasilkan kinerja yang sangat luar biasa dalam pertanggung jawaban. Hal ini ditunjukkan dengan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 mendapat opini Wajar Oengan Pengecualian (WOP), dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang semakin membaik. Pada tahun 2011, jumlah LKKLyang mendapat opini paling baik, yaitu WTP adalah sebanyak 67 LKKL, dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 53 LKKL. Peningkatan kualitas LKKL, dan kemajuankemajuan dalam LKPP selama 5 tahun tercermin juga dengan semakin menurunnya jumlah temuan BPK terhadap LKPP dan meningkatnya jumlah kekayaan bersih (aset minus kewajiban) Pemerintah. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pada beberapa KlL yang perlu segera diselesaikan, antara lain: (i) terdapat pungutan PNBP dan penerimaan hibah langsung dikelola diluar mekanisme APBN, (ii) penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja belum memadai; (iii) pencatatan dan pelaporan aset tetap yang tidak memadai; serta (iv) pelaksanaan anggaran yang belum sesuai dengan peraturan perundangan. Sementara itu, untuk pemerintah daerah, perkembangan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan terlihat dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jumlah LKPD yang mendapat opini terbaik yaitu WTP meningkat pada tahun 2011 sebanyak 67 pemerintah daerah, dibandingkan pada tahun 2010 sebanyak 32 pemerintah daerah.
Â
Piagam penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012, Wapres juga memberikan sambutan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah dalam pelaporan keuangan periode 2011 bukanlah status akhir. Opini itu sesungguhnya hanya mencakup bagian akhir dari siklus keuangan negara. Namun opini WTPÂ seyogianya digunakan sebagai bottomline, atau landasan awal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan keuangan. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Boediono saat membuka Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan 2012 di Gedung Dhanapala, Jalan Juanda.Â
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?