Kementerian Sekretariat Negara Terima Piagam Penghargaan WTP atas Laporan Keuangan tahun 2010
Dalam sambutannya Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menyatakan dalam rangka mendukung terwujudnya good governance maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Selain itu menteri keuangan juga menyampaikan tema dari Rakernas yaitu “Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka mewujudkan laporan pertanggungjawaban keungan pemerintah yang berkualitasâ€. Disamping itu ia juga menjelaskan program pemerintah salah satunya adalah penerapan akutansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain rencana implementasi akuntasi berbasis akrual, pemerintah juga akan memulai penerapan anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah sehingga dapat memberikan informasi tentang efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintah.
Disela-sela acara Wakil Presiden, Boediono didampingi Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menyerahkan sebuah piagam penghargaan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2010. Berdasarkan hasil audit BPK pada tahun 2010, jumlah LKKL yang mendapatkan opini paling baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 53 LKKL, mengalami kenaikkan dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebanyak 45 LKKL. Kementerian Sekretariat Negara merupakan salah satu instansi yang mendapatkan piagam tersebut, dimana berdasarkan laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara tahun 2010.
Menurut Wakil Presiden Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2011 merupakan wadah yang baik untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah agar terwujudnya good governance. Selain itu Wapres juga menyampaikan kepada instasi yang belum dan sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu harus ada sebuah komitmen untuk mendapatkan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang sungguh-sungguh dalam bekerja khususnya dibidang keuangan, disamping komitmen harus ada actionplane dari masing-masing instansi baik di pusat dan daerah. Dengan demikian akan terwujudnya keuangan yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan demi terciptanya good governance.
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?