Poin-poin Komunike Bali tersebut disampaikan oleh Presiden SBY bersama dengan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, di Bali Nusa Dua Convention Centre, Rabu (27/3).Â
Pertama, Pertemuan Bali membahas pembentukan kembali dan revitalisasi global governance dan kemitraan untuk mendorong kerja sama pembangunan pasca 2015, dan berupaya menghindari dulikasi dan tumpang tindih dengan mekanisme kemitraan yang sudah ada.
Kedua, Pertemuan Bali membahas agenda pembangunan pasca 2015 dengan memberikan perhatian lebih pada perlindungan lingkungan global dari degradasi demi kelangsungan hidup dan pembangunan.
Ketiga, Pertemuan Bali membahas penguatan langkah-langkah implementasi melalui pembiayaan yang memadai dan stabil, aktifitas perdagangan, pengembangan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi.
Keempat, Pertemuan Bali membahas ketersediaan data yang berkualitas dan akuntabilitas yang lebih baik dalam hal pengawasan dan pelaporan guna mengukur keberhasilan dan mengambil keputusan.
Pertemuan Bali mengakui kebutuhan untuk mempromosikan agenda pasca-2015 yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan. Hal ini penting karena semua hasil dan proses pembentukan agenda pembangunan pasca 2015 harus saling mendukung dan menguatkan.
Untuk itu, Pertemuan Bali mengimbau komunitas global untuk melakukan transformasi ekonomi dan sosial yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif pada lingkup lokal, nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua.
Berangkat dari evaluasi pencapaian MDG, diperlukan upaya-upaya mencapai keseimbangan dari berbagai aspek, baik pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial maupun keberlanjutan lingkungan. Kemitraan global bukan hanya kerja sama antara negara maju dan negara berkembang, bukan pula hanya kerja sama negara dan NGO, atau berbicara tentang permasalahan kemiskinan saja, namun juga isu pembangunan berkelanjutan. (dukjak-humas setneg)
Pertama, Pertemuan Bali membahas pembentukan kembali dan revitalisasi global governance dan kemitraan untuk mendorong kerja sama pembangunan pasca 2015, dan berupaya menghindari dulikasi dan tumpang tindih dengan mekanisme kemitraan yang sudah ada.
Kedua, Pertemuan Bali membahas agenda pembangunan pasca 2015 dengan memberikan perhatian lebih pada perlindungan lingkungan global dari degradasi demi kelangsungan hidup dan pembangunan.
Ketiga, Pertemuan Bali membahas penguatan langkah-langkah implementasi melalui pembiayaan yang memadai dan stabil, aktifitas perdagangan, pengembangan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi.
Keempat, Pertemuan Bali membahas ketersediaan data yang berkualitas dan akuntabilitas yang lebih baik dalam hal pengawasan dan pelaporan guna mengukur keberhasilan dan mengambil keputusan.
Pertemuan Bali mengakui kebutuhan untuk mempromosikan agenda pasca-2015 yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan kelestarian lingkungan. Hal ini penting karena semua hasil dan proses pembentukan agenda pembangunan pasca 2015 harus saling mendukung dan menguatkan.
Untuk itu, Pertemuan Bali mengimbau komunitas global untuk melakukan transformasi ekonomi dan sosial yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif pada lingkup lokal, nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua.
Berangkat dari evaluasi pencapaian MDG, diperlukan upaya-upaya mencapai keseimbangan dari berbagai aspek, baik pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial maupun keberlanjutan lingkungan. Kemitraan global bukan hanya kerja sama antara negara maju dan negara berkembang, bukan pula hanya kerja sama negara dan NGO, atau berbicara tentang permasalahan kemiskinan saja, namun juga isu pembangunan berkelanjutan. (dukjak-humas setneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?