Kesetiakawanan Sosial, Nilai Asli Bangsa Indonesia

"Saya tegaskan bahwa kesetiakawanan sosial perlu dirasakan secara nyata, bukan hanya nyata dibicarakan. Nyata dalam arti benar-benar bertindak saling membantu. Karena itu, mulai dari diri kita masing-masing, dari tiap keluarga, harus terus menanamkan dan memupuk nilai-nilai kesetiakawanan sosial, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebhinnekatunggalikaan kita," terang Presiden.

 

Kesetiakawanan merupakan nilai luhur yang telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Oleh karenanya, semangat kesetiakawanan tentu harus dijaga. Dengan memperingati hari kesetiakawanan, maka sesungguhnya masyarakat Indonesia juga memperingati nilai-nilai asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

 

"Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) sejatinya adalah memperingati nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri bangsa kita jauh sebelum kemerdekaan. Nilai-nilai yang kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam Pancasila, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

 

Dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan, sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa Indonesia hingga kini telah membuktikan bahwa kesetiakawanan yang ditunjukkan masyarakat Indonesia mampu menjadi modal menghadapi segala tantangan dan cobaan yang dialami bangsa. Seperti saat bencana yang menimpa suatu daerah misalnya, segenap masyarakat dari segala penjuru Indonesia berbondong-bondong untuk membantu.

 

"Namun, saya mengingatkan bahwa kesetiakawanan sosial jangan hanya dilakukan saat ada bencana. Kesetiakawanan sosial seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saling tolong menolong, saling membantu, seperti dalam usaha kita bersama mengatasi kesenjangan sosial, menjaga persatuan dan toleransi, serta menjaga kesejukan hidup berbangsa dan bernegara," pungkas Presiden.

 

Pemberian Sertipikat Tanah dan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial

 

Untuk diketahui, sebelum acara tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyerahkan Sertifikat Tanah Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Sebanyak sekira 1.700 sertifikat telah dibagikan dalam kesempatan tersebut. Kepada para penerima sertifikat, Presiden menitip pesan agar tanah yang telah disertifikasi dapat dipergunakan secara produktif.

 

"Saya harap tanah yang sudah disertifikasi agar digunakan secara produktif. Silakan kalau mau dimasukkan ke bank untuk mencari modal kerja bagi usaha, tidak apa. Tetapi ingat, kalau mau mencari modal kerja atau investasi usaha dikalkulasi yang betul apakah bisa mengembalikan atau tidak. Jangan sampai justru sertifikatnya hilang karena tidak bisa mengembalikan," ujarnya.

 

Presiden juga memperingatkan kepada jajarannya bahwa dirinya tidak ingin kembali mendengar adanya pungutan liar yang dilakukan dalam pelayanan dan pengurusan sertifikat. Ia menekankan jajarannya agar memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikatnya.

 

"Saya perlu ingatkan lagi, jangan sampai ada yang minta-minta pungutan liar untuk urusan sertifikat. Tidak boleh! Ingat, sekarang sudah ada Saber Pungli, yang sudah ditangkap banyak, jangan bertambah lagi. Saya titip, kepada seluruh Kantor BPN, layani masyarakat sebaik-baiknya, layani dan selesaikan dengan cepat," tegasnya.

 

Selain itu, dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo turut menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada 16 orang penerima. Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan sebagai penghargaan kepada warga negara Indonesia yang telah berjasa dalam bidang perikemanusiaan. Adapun nama-nama dari ke-16 penerima tersebut ialah:

 

   1.   Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur;

   2.   Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si., Gubernur Kepulauan Riau;

   3.   Sdr. Christiandy Sanjaya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat;

   4.   H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;

   5.   Drs. H. Muhammad Arifin Arpan, M.M., Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

   6.   Ir. H. Herwin Yatim, M.M., Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

   7.   Sdr. Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., Bupati Jayapura, Provinsi Papua;

   8.   Hj. Ratu Tatu Chasanah, S.E., M.Ak., Bupati Serang, Provinsi Banten;

   9.   H. Mashruri, S.P., M.E., Bupati Bungo, Provinsi Jambi;

 10.   H. Abubakar, Bupati Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

 11.   Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M., Bupati Nias, Provinsi Sumatera Utara;

 12.   H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si., Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

 13.   Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T., Walikota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

 14.   Hj. Aisyah Hamid Baidlowi, Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia;

 15.   Drs. M. Teguh Jaya, M.M., Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

 16.   Sdr. Kali Untung Noor, Tukang Ojek Inspirator Pemadam Kebakaran.

 

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. (Humas Kemensetneg)