KETERANGAN PERS PRESIDEN RI PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA GUBERNUR SELURUH INDONESIA, 11 DESEMBER 2008
KETERANGAN PERS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 PADA ACARA
PEMBUKAAN RAPAT KERJA GUBERNUR
SELURUH INDONESIA
DI KANTOR DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2008
Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,
Baru saja saya membuka Rapat Kerja Gubernur seluruh Indonesia tahun 2008. Sebagaimana Saudara ketahui, Rapat Kerja ini diperlukan untuk menyerasikan, mensinergikan langkah dari seluruh jajaran pemerintah, baik di pusat dan di daerah untuk mengemban tugas di tahun 2009 mendatang di berbagai bidang. Ada yang berkaitan dengan upaya untuk menyukseskan rangkaian Pemilihan Umum tahun 2009, ada yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi dampak krisis keuangan dan resesi perekonomian global, dan ada yang berkaitan dengan segi-segi pengelolaan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.
Hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan, persiapan, langkah bersama untuk menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2009 dan meningkatkan efektivitas dan kinerja pengelolaan pemerintahan di daerah akan dibahas dan saya limpahkan penuh kepada Saudara Mendagri, para Gubernur, dan para Ketua DPRD Provinsi untuk membahasnya dengan seksama. Saya punya keyakinan, semua tentu ingin menyukseskan seluruh embanan tugas di tahun mendatang dan termasuk di bidang politik maupun di bidang pemerintahan.Â
Yang saya sampaikan secara mendalam dan Saudara sebagian juga mengikuti, bagaimana langkah-langkah bersama kita akan lebih efektif untuk mengatasi dampak perekonomian global yang sudah mengalami resesi agar perekonomian nasional kita bisa kita jaga dan tidak harus mengalami kesulitan atau kemandekan atau persoalan-persoalan yang terlalu berat meskipun Saudara tahu tentu ada dampak dan pengaruhnya terhadap perekonomian kita. Tidak ada satu pun bangsa dan negara di dunia ini yang kebal, yang immune, yang tidak terdampak oleh resesi perekonomian dunia.
Menjadi tekad dari pemerintah untuk betul-betul mengelola dampak krisis global ini di seluruh wilayah tanah air dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah menetapkan bahwa cara-cara kita mengatasi dampak dari krisis keuangan global tidak boleh dengan cara-cara yang biasa-biasa saja atau yang sering dikenal business as usual. Kita harus memiliki cara pikir, cara kerja, dan upaya-upaya yang nyata sebagaimana kita mengelola keadaan di waktu krisis, utamanya di bidang perekonomian nasional.
Tiga hal yang menjadi prioritas dan agenda bersama di seluruh tanah air, yaitu menjaga agar sektor riil kita meskipun tentu mengalami tekanan dan persoalan, tetap bergerak. Di sini diperlukan kolaborasi, sinergi di antara jajaran pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga-lembaga perbankan, ataupun lembaga-lembaga lain yang diperlukan untuk menggerakkan kehidupan sektor riil di negeri kita.
Saya berpesan agar dilakukan satu proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi yang serius antara jajaran pemerintah dan dunia usaha agar bisa berbagi untuk sekali lagi mencegah terlalu terganggunya sektor riil yang itu bisa menimbulkan gelombang PHK yang berlebihan, yang semestinya bisa kita cegah dengan lebih baik lagi. Di sini memang pihak pemerintah mesti mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bisa meringankan beban dunia usaha, pemerintah daerah juga harus memberikan fasilitas, kemudahan-kemudahan agar urusan mereka bisa berjalan dengan baik. Tetapi dunia usaha tentu juga harus berbagi resiko. Tentu harus bisa menerima bahwa dalam keadaan sulit tentu penerimaannya tidak sama apabila keadaan negara dalam keadaan normal, perekonomian berjalan secara biasa. Harus siap menerima dampak dari semuanya itu dengan adil sehingga rakyat bisa kita lindungi. Itu yang menjadi tekad kita semua untuk bersama-sama mengelola sektor riil kita.
Prioritas yang kedua adalah upaya mengatasi gelombang pengangguran yang baru yang bisa terjadi di negeri kita sebagaimana pula yang dialami oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, kita mengutamakan peningkatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, apakah itu berupa prasana jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, energi, sarana perhubungan, perumahan, dan lain-lain, yang di satu sisi bisa menyerap tenaga kerja, di sisi yang lain bisa menggerakkan perekonomian termasuk mengfungsikan kebutuhan-kebutuhan untuk menggerakkan perekonomian kita, misalnya listrik dan sejumlah komoditas energi yang lain.
Untuk menyukseskan ini maka kita pastikan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur harus kita prioritaskan pengalokasiannya dalam APBN dan APBD. Kemudian kita ajak dunia usaha untuk menggarap betul infrastruktur ini dengan policy yang tepat baik pusat maupun daerah, dan kemudian mengajak masyarakat dan mengutamakan untuk menampung mereka-mereka yang tidak bekerja, yang selama ini masih menganggur. Atau barangkali ada pengangguran-pengangguran baru. Dengan cara itu, harapan kita maka pengangguran bisa kita atasi, kita kurangi, dan infrastruktur perekonomian yang kita perlukan untuk menggerakkan sektor riil bisa kita tingkatkan lebih baik lagi.
Yang ketiga adalah upaya bersama kita, pemerintah pusat dan daerah untuk betul-betul memproteksi, melindungi, membantu, meringankan beban golongan menengah ke bawah yang boleh jadi juga mengalami kesulitan di bidang perekonomian ini. Semua kebijakan program yang telah kita tetapkan mesti kita jalankan dengan baik dan para pimpinan daerah juga memiliki komitmen untuk menjalankan semuanya itu sehingga ketika kita sedang terus mengatasi perekonomian kita akibat dampak krisis dunia ini, utamanya pengangguran dan sektor riil, maka rakyat kita mendapatkan perlindungan yang memadai.
Itulah tiga hal yang kita rumuskan tadi. Dan, kemudian, Saudara-saudara, saya mendapat berbagai pandangan, masukan, rekomendasi atas terjadinya suasana yang membikin pejabat itu ragu-ragu, takut mengambil keputusan karena dikhawatirkan melanggar hukum, dikhawatirkan dianggap melakukan tindak pidana korupsi, dan lain-lain. Saya mendengar semuanya itu meskipun semangat kita untuk mencegah dan memberantas korupsi harus tetap tinggi agar masa depan kita cerah dan agar selamat aset dan keuangan negara tetapi kita harus duduk bersama, jangan sampai ketakutan berlebihan. Itu menimbulkan kemacetan pada upaya kita menggerakkan ekonomi apalagi di krisis dunia seperti ini. Solusinya adalah saya akan duduk kembali dengan para pejabat penegak hukum ataupun lembaga-lembaga audit, misalnya BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan lain-lain untuk membangun satu pemahaman bahwa dalam keadaan krisis diperlukan kecepatan dan ketepatan. Dengan tentunya, tidak adanya yang berkeinginan untuk melakukan korupsi, maka mesti ada mekanisme aturan yang bisa lebih cepat lagi menyalurkan anggaran, tentu dengan akuntabilitas yang tinggi agar tidak menghambat semua upaya untuk menggerakkan perekonomian kita. Hal ini penting dan untuk diketahui bukan untuk memberikan toleransi terhadap penyimpangan. Tidak. Tetapi jangan sampai ada kemandekan-kemandekan, ketakutan, keraguan yang tidak perlu sehingga akhirnya kita menjadi merugi dan bisa tidak bisa mengatasi masalah dengan baik.
Dan, yang terakhir, Saudara-saudara, saya mengajak semua jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, para Gubernur, Bupati, Walikota, memiliki sense of crisis yang sama, memiliki sense of urgency yang sama, mengutamakan mengatasi masalah-masalah bangsa, negara, dan masyarakat ini. Meskipun saya tahu tahun depan adalah tahun Pemilu, saya berharap bisa membagi waktu dengan baik untuk menjalankan misi politiknya tetapi tetap mengutamakan amanah kita, tugas, dan kewajiban kita memimpin masyarakat, memimpin daerah bagi para pemimpin daerah, dan memimpin negara bagi yang bertugas di eselon pusat.
Itulah, Saudara-saudara, yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan.
Kalau tidak ada, terima kasih.
Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.