Ketua HKTI Prabowo Subianto : Masalah Pangan Jangan Dipolitisasi

 
bagikan berita ke :

Selasa, 17 April 2007
Di baca 633 kali

Dalam pertemuan itu dibicarakan berbagai hal tentang ketahanan pangan, terutama soal pembenihan, pupuk, dan permodalan, yang merupakan kendala utama para petani di daerah. Saat menerima tamunya Presiden didampingi Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Seskab Sudi Silalahi dan Direktur Bulog Mustafa Abubakar.

Menurut Prabowo, HKTI memandang pangan adalah masalah nasional. Pangan adalah masalah strategis. Untuk itu HKTI tidak ingin masalah pangan ini dipolitisasi. � Kami sebagai mitra pemerintah akan terus memberikan masukan, dan kritis secara ilmiah dan fakta lapangan yang jelas. Tapi tentunya tidak perlu dengan cara caci maki dan teriak-teriak untuk mencari popularitas,� ujar Prabowo kepada wartawan usai pertemuan. "Kami sangat terima kasih karena pemerintah terus menerus membuka pintu untuk dialog. Kalau selama ini HKTI tidak sering muncul di media, bukannya kami tidak bekerja keras,� tambahnya.

Sementara Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, untuk memecahkan masalah permodalan sebenarnya pemerintah telah berusaha dengan berbagai skim agar petani bisa mengakses. Ada kredit ketahanan pangan, kredit SP3, bahkan juga ada insentif 10 persen dari yang dipinjam, dan ada uang muka untuk pembelian alat pertanian.

�Tapi skim-skim ini ternyata di tingkat petani sendiri masih belum banyak terserap. Kendalanya, pertama, masalah perbankan. Sesuai sifatnya, hal itu dianggap tidak mudah oleh petani. Kita sudah berikan jaminan disimpan di bank, tetapi bank sesuai peraturan yang berlaku di bank masih tetap menginginkan ada agunan dari petani. Hal ini dirasakan petani sebagai sesuatu yang memberatkan. Padahal secara adminitratif memang diperlukan oleh bank. Karena itu kita akan duduk bersama petani, pemerintah, perbankan, untuk mencari solusinya,� kata Anton. Ditambahkan, Departemen Pertanian sudah mulai mensosialisasikan dana usaha pertanian yang tidak melalui perbankan, dengan model program pemberdayaan kelompok dengan memberikan modal usaha, jelas Mentan.

 

http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/04/16/1732.html

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0