Keynote Speech Presiden - Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Jakarta, 6 Desember 2016

Selasa, 06 Desember 2016
Di baca 1473 kali

KEYNOTE SPEECH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SARASEHAN 100 EKONOM INDONESIA
HOTEL FAIRMONT, JAKARTA
6 DESEMBER 2016

 

 

Presiden:
Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Yang saya hormati Bapak Didik J. Rachbini, Pimpinan INDEF,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja,

Yang saya hormati Bapak-Ibu, Saudara-saudara, para Ekonom yang pada pagi hari ini hadir,

 

Yang pertama, saya ingin menanggapi sedikit mengenai saran dari Prof Didik tadi, mengenai blusukan ke industri. Saya perlu menginformasikan bahwa saya itu orang industri, pelaku industri yang sudah 24 tahun bergerak di situ, dan juga betul-betul pekerja di industri, hanya memang bukan industri yang gede-gede, tapi industri.

Tapi saran beliau tadi akan saya lakukan, supaya tahunya tidak hanya masalah kayu, tapi tahu juga masalah migas, masalah-masalah industri otomotif, industri tekstil. Saya kira penting sekali.

 

Yang kedua, yang berkaitan dengan kondisi ekonomi makro Indonesia secara umum. Saya kira artikel IMF yang dipublikasikan seminggu yang lalu secara umum mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia baik dari sisi moneter, dari sisi fiskal, maupun struktural. Ini saya kira sebuah informasi yang baik.

 

Tapi juga kita enggak usah senang dulu dengan hal-hal seperti ini. Dan risiko ekonomi sebagian besar memang berasal dari eksternal, dari luar negeri, karena ketidakpastian kebijakan ekonomi misalnya di Amerika, baik juga yang berkaitan dengan ketidakpastian naiknya suku bunga Fed, dan juga melemahnya ekonomi Tiongkok yang kita saya kira sudah tahu semuanya.

 

Tapi menurut saya, yang paling penting apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Inilah saya kira hal-hal yang harus kita sikapi dengan rasa optimisme.

 

Memang kondisi tekanan hampir semua negara sama. Selalu, setiap saya ketemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan, keluhannya hampir mirip-mirip. Enggak ada yang beda. Sama semuanya: melemahnya pertumbuhan ekonomi, sulitnya mencari investasi, mencari arus uang masuk. Saya kira problemnya hampir mirip-mirip.

 

Oleh sebab itu, negara kita yang paling penting menurut saya, yang ingin kita kerjakan adalah menarik investasi yang sebesar-besarnya ke negara kita. Saya sudah memberikan perintah jelas kepada tim ekonomi, terutama Kepala BKPM, bahwa target-target investasi yang masuk harus betul-betul dikejar dengan cara apa pun. Misalnya tahun depan target kita kira-kira 670 T, harus. Kalau sudah ada target, dengan jurus apa pun harus dikejar. Kemudian 2018, target kita kira-kira 840 T. Dan keinginan kita, kalau nanti dijumlah, paling tidak, paling tidak itu 45% dari PDB kita, sehingga ini akan memberikan trigger ekonomi yang baik.

 

Apa sih yang harus difokuskan untuk investasi ini? Selalu saya sampaikan bahwa substitusi barang-barang impor harus menjadi konsentrasi kita. Kemudian juga—ini memang yang paling mudah—mega proyek-mega proyek harus betul-betul diselamatkan, baik yang berupa investasi-investasi $3 M, $6 M, $15 M. Hal ini akan memberikan trigger ekonomi yang baik pada pertumbuhan ekonomi kita.

 

Banyak sekali sebetulnya. Tapi memang, untuk memberikan kepercayaan, untuk memberikan kepastian kepada investor sekarang ini juga tidak gampang, tidak seperti yang dulu-dulu. Tapi saya meyakini, dengan perubahan-perubahan kebijakan yang kita lakukan, investasi ini saya meyakini akan masuk ke negara kita, baik yang berkaitan dengan petrochemical, baik yang berkaitan dengan baja, baik yang berkaitan dengan migas, baik yang berkaitan dengan pembangkit listrik.

Saya kira yang terakhir pembangkit listrik misalnya. 2017 awal, sudah banyak yang akan financial closing, sehingga arus uang masuk akan semakin kelihatan di semester pertama 2017.

 

Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan pariwisata. Memang ini bukan investasi yang besar, melainkan sedang, menengah, dan kecil. Tapi ini akan mengangkut tenaga kerja yang sangat besar sekali.

 

Oleh sebab itu, setahun yang lalu sudah saya sampaikan 10 destinasi baru, 10 “Bali” baru ini harus betul-betul sudah jadi. Barangnya sudah ada. Tinggal membangun infrastruktur yang baik menuju ke sana, tinggal membangun produk-produk supporting yang diperlukan, dan juga hal yang berkaitan dengan membangun positioning-nya, membangun diferensiasinya, membangun kemasannya, kemudian membangun brand-nya, dan menggerakkan promosinya secara besar-besaran.

 

Saya kira Bapak-Ibu sekalian bisa melihat sekarang. Hampir di setiap bus yang ada di Paris, brand Indonesia, Visit Indonesia, Wonderful Indonesia, itu kelihatan sekali. Kemudian juga misalnya di Times Square di New York juga sama. Di videotron-videotron di sana juga kelihatan sekali promosi kita yang besar-besaran yang ingin kita kerjakan untuk pariwisata. Ada dari 10 itu tiga atau empat yang memang siap untuk menerima wisatawan.

 

Tetapi yang sisanya memang tadi masih memerlukan dukungan infrastruktur, memerlukan dukungan-dukungan yang lain. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, ini harus dikejar secepat-cepatnya. Dengan jurus apa pun, dengan cara apa pun harus segera kita nampakkan bahwa kita memang mempersiapkan untuk ini.

Sebagai ilustrasi saja, misalnya satu saja, turis dari Tiongkok, dari China, itu satu tahun sekarang bisa keluar 150 juta turis. Yang banyak tersedot memang, pertama, ke Amerika; yang kedua, memang ke Eropa.

 

Kenapa kita tidak bisa mengambil kesempatan ini, padahal jarak kita juga sangat dekat dengan mereka? Karena memang, yang pertama, kesiapan kita; yang kedua, memang hal-hal yang berkaitan dengan airlines, ini memang persiapannya saya pikir kemarin memerlukan hanya satu tahun, tapi sudah lebih dari satu tahun persiapan kita. Memang masih memerlukan injeksi lagi.

 

Kita sudah tanda tangan langsung dengan Presiden Xi Jinping untuk mendatangkan 10 juta turis sampai nanti 2019. Dan ini menurut saya juga bukan sebuah pekerjaan yang sulit sebetulnya, tetapi memang sekali lagi memerlukan kesiapan-kesiapan kita.

 

Kalau dari 150 kita ngambil 10 saja, masak enggak bisa sih? Padahal kita sudah signed dengan Pemerintah China. Dan mereka menyiapkan 9 provinsi, 9 airport yang bisa didatangi oleh airlines-airlines kita yang bisa menarik turis dari China. Dengan ini, saya kira nanti yang akan mendapat manfaatnya adalah rakyat banyak di bidang pariwisata ini.

 

Yang ketiga, yang berkaitan dengan financial inclusion, yang berkaitan dengan tabungan nasional. Ini penting sekali karena setiap investasi membutuhkan uang, membutuhkan anggaran. Dan kalau bisa kita perkuat tabungan nasional kita, saya kira ini juga akan memberikan support pada investasi-investasi yang ada di dalam negeri kita.

 

Selalu saya sampaikan, selain sekuritisasi untuk proyek-proyek yang sudah profit, yang sudah berjalan, yang sudah matang, saya kira untuk yang investasi-investasi menengah dan kecil juga memerlukan anggaran, memerlukan uang yang mau tidak mau akan menyedot dari perbankan kita. Tetapi, kalau tabungan nasional kita tidak bisa memberikan support di situ, saya kira ini juga akan menghambat investasi di dalam negeri.

 

Saya sudah memberikan ancar-ancar kepada Menko Ekonomi agar paling tidak tabungan kita pada tahun 2019 ini minimal 75%. Padahal sekarang mungkin baru berada pada posisi 36%, hampir 40%, 36% kira-kira menuju ke 40%. Saya kira itu memang sebuah target yang tidak ringan.

 

Tetapi, saya meyakini, apabila ini digerakkan masyarakat ini untuk menabung, semua kita promosikan, kita sosialisasikan dengan baik, saya kira ini juga bukan sesuatu yang mustahil mengajak masyarakat untuk masuk ke tabungan kita. Baik pelajar, baik petani, baik nelayan, saya kira harus mulai kita kenalkan dengan sistem keuangan kita, sistem perbankan kita.

 

Yang keempat, yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Ini juga sebuah hal yang sangat penting sekali yang harus kita lakukan, sehingga saya menyampaikan bahwa yang namanya vocational training, yang namanya vocational school ini harus besar-besaran kita rombak.

 

Menurut saya kesalahan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) kita adalah harusnya pendidikan training-nya itu 80% atau 70%, teorinya sisanya. Yang terjadi sekarang adalah, di SMK kita, di vocational school kita, hampir 70% guru-guru yang ada adalah guru-guru normatif. Guru-guru normatif itu yang berkaitan dengan pendidikan misalnya PPKN, PMP, sejarah, kemudian mungkin bahasa Indonesia, kimia, matematika. Dan pelatihnya justru, trainer-nya justru enggak ada. Hampir enggak ada. paling-paling 20%.

 

Kalau saya bandingkan dengan Jerman dan Korea Selatan, perbedaannya di situ, sehingga pekerjaan besar bagi Mendikbud untuk membalikkan, agar 30 menjadi 70. Ini juga bukan pekerjaan mudah. Tetapi, kalau tidak, ya yang namanya sekolah kejuruan kita ya tidak kena pada sasaran.

 

Harusnya, mestinya yang diperbanyak adalah guru-guru pelatih, misalnya untuk meng-assembling otomotif, atau misalnya memberikan training mengenai permesinan, penggunaan mesin-mesin yang terbaru. Kemudian, kalau di Jerman, diajari membuat jendela, diajari membuat pintu, kemudian disertifikasi.

Dan mereka, kalau saya lihat, 50% berada di industri, 50% berada di sekolah. Ini sudah mengenalkan betul-betul pada lapangan. Ini yang tidak kita kerjakan. Dan ini yang mau kita kerjakan.

 

Yang kedua, yang berkaitan dengan vocational training. Sama, kita ingin bekerja sama dengan industri, dengan Kadin agar vocational training ini juga nantinya bisa kita garap besar-besaran. Sudah ada, saya tahu sudah ada, tetapi dalam jumlah yang masih sangat kecil. Dan ini perlu dilakukan secara besar-besaran, sehingga kualitas SDM kita betul-betul berada pada kualitas yang sangat baik.

 

Yang kelima, yang berkaitan dengan infrastruktur. Saya sudah tidak usah berbicara mengenai ini, sudah terlalu banyak berbicara mengenai infrastruktur. Tetapi ini menjadi kunci juga. Bahwa tadi yang disampaikan Prof Didik, kenapa biaya logistik kita masih 250-300% dibanding dengan negara tetangga kita, biaya transportasi juga masih 200-250% dibanding negara-negara tetangga kita, ya sama. Infrastruktur kita masih jelek dan belum siap. Saya meyakini, apabila infrastruktur ini selesai, logistic cost dan biaya transportasi ini akan jatuh lebih murah dan ini akan menjadikan daya saing kita lebih baik.

 

Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan korupsi dan inefisiensi birokrasi. Ini jadi kunci karena apa pun ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Tapi saya meyakini, dengan paket-paket kebijakan baik di bidang ekonomi atau di bidang hukum, inilah nanti yang akan memberikan dorongan untuk pengurangan korupsi dan inefisiensi birokrasi kita.

 

Saya mungkin sudah beberapa kali menyampaikan, hal yang kecil saja mengenai SPJ. Saya jengkel sekali udah dua tahun ini dengan yang berkaitan dengan SPJ. Hampir 60-70% birokrasi kita itu energinya habis untuk ngurus SPJ, habis.

Saya ke lapangan, misalnya ke sawah, ketemu PPL sulit sekali. Semuanya berada di kantor. Saya tanya, “Kenapa?” “Menyiapkan SPJ, Pak.”

 

Di PU juga sama. Kenapa tidak ada pengawas proyek yang rutin ada di lapangan, kualitas jalan, kualitas jembatan? Sama. Lembur-lembur sampai tengah malam memang. Tapi saya tanya, “Ini pada ngerjain apa?” “SPJ, Pak.”

 

Guru, kepala sekolah juga sama sampai malam-malam, tengah malam. Saya pikir ini menyiapkan kegiatan belajar-mengajar anak. Sama, ternyata juga mengerjakan SPJ.

 

Saya suruh Menteri Keuangan telusuri, “Coba dicek. SPJ ini sebetulnya apa sih? Ini apa sebetulnya? Kok semuanya, birokrasi kita ini kita lihat 60-70% rajinnya tuh ngerjain SPJ.”

 

Benar, ternyata apa? Laporkan, Bu Menteri.

 

Menteri Keuangan:
Permisi, Bapak. Jumlah dari para pimpinan proyek namanya dulu, sekarang adalah pengguna anggaran, itu untuk membuat laporan. Bisa uangnya dari kementerian/lembaga, bisa dari pemerintah daerah, bisa sampai 70 laporan dalam 1 tahun anggaran. Makanya SPJ itu bukan perjalanan dinas zaman Pak Ginanjar dulu. SPJ itu surat pertanggungjawaban. Soalnya mereka pikir seperti zaman dulu, dianggap sebagai Surat Perintah Jalan.

 

Presiden:
Surat pertanggungjawaban. Ini saya kadang, ini apa tho, Bu. Masak laporan sampai 16. Apa? 16 apa itu, Bu? 16 Laporan. Ada yang 44 laporan. Ini apa gitu loh? Dibaca enggak sih sampai 44 laporan satu barang? 16 laporan 1 barang ini apa?

Ini inefisiensi birokrasi kita, termasuk di sini. Hingga saya perintahkan, udah enggak usah banyak-banyak, Bu Menteri. Dua saja cukuplah, saya kira. Dari 44, potong jadi 2, cukup.

 

Yang paling penting, bagaimana manajemen kontrol, pengawasan ini betul-betul komplet, riil di lapangan sehingga, kalau ada apa-apa, cepet ketemu.

 

Laporan sampai 44, 16, ini apa? Mungkin yang di birokrasi merasakan. Kemarin saya sampaikan kepada para kepala sekolah. Mereka seneng semuanya, tepuk tangan, “Betul, Pak. Betul, Pak. Memusingkan kita, Pak.”

 

Dan yang terakhir, sekarang dengan terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika, praktis semua mata uang di seluruh dunia ini melemah terhadap US dollar, bukan hanya rupiah, sekali lagi bukan hanya rupiah. Bahkan menurut saya, rupiah relatif stabil dibandingkan mata uang yang lainnya.

 

Dan ini yang dilihat saat kampanye kebijakan Donald Trump untuk America First. Menurut saya, sama dengan dolar nanti akan jalan sendiri. Artinya apa? America First nanti berarti Amerika relatif tidak peduli dengan konsekuensi aksinya terhadap negara yang lain. Ini yang saya tangkap seperti itu.

 

Dan kelihatannya Trump akan menerapkan kebijakan ekonomi yang sifatnya reflasi, reflationairy. Kelihatannya akan menuju ke sana.

 

Dan kurs dolar semakin mencerminkan antisipasi pasar, bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika akan lebih menguat lagi, dan inflasi dolar akan melonjak. Artinya apa? Bahwa kurs rupiah-dolar semakin tidak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia.

 

Ini kita selalu alurnya ke sana terus. Padahal bukan cerminan fundamental ekonomi Indonesia, melainkan semakin mencerminkan kebijakan ekonomi Amerika, seperti yang tadi saya sampaikan. Jalan sendiri tadi.

 

Jadi, jangan dibawa persepsi nantinya setelah ini masih kita bawa persepsi itu pada dolar. Mestinya tidak seperti itu. Maaf kalau saya salah. Tapi yang saya lihat mestinya tidak seperti itu, karena ekspor kita ke Amerika kurang lebih 10% dari total ekspor kita, 10-11% dari total ekspor kita.

 

Jadi, jangan sampai yang angka 10-11% ini mendominasi persepsi ekonomi karena yang berkaitan dengan dolar dan rupiah tadi. Kalau kita mengukur ekonomi Indonesia hanya pakai dolar, nantinya ya kita akan kelihatan jelek. Padahal negara yang lain juga mengalami hal yang sama. Padahal ekonomi kita oke-oke saja, enggak ada masalah.

 

Tapi ini sekali lagi, ini persepsi. Kalau kita masih bawa itu, bisa berbahaya. Sementara, misalnya kalau kita ukur ekonomi kita pakai euro, atau pake yen, renminbi, atau pake korean won, poundsterling, mungkin akan berbeda. Dan mungkin akan kelihatan jauh lebih bagus.

 

Tapi sekali lagi, kita sudah bertahun-tahun selalu melihat dolar dan rupiah. Sekali lagi, menurut saya bahwa kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolak ukur yang tepat. Kan harusnya kurs yang relevan adalah kurs rupiah melawan mata uang mitra dagang kita, terutama mitra dagang terbesar kita. Kalau mitra dagang terbesar kita Tiongkok, ya harusnya kursnya rupiah-renminbi yang relevan, mestinya seperti itu. Kalau mitra dagang kita Jepang, ya kursnya kurs rupiah-yen.

 

Sekali lagi, karena Amerika hanya 9-10% dari total perdagangan kita, dan kalau Tiongkok malah angka yang ada di saya 15,5% dari total mitra dagang kita, Eropa 11,4%, Jepang 10,7%. Ini penting sekali untuk mengedukasi publik, untuk tidak lagi hanya memantau kurs mata uang mereka terhadap US dollar semata. Tapi mempunyai patokan yang lebih komprehensif.

 

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, kami minta agar para ekonom memberikan kritik, saran, mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi makro maupun ekonomi mikro kita. Apabila ada hal yang keluar dari rel, silakan saja disampaikan kepada saya. Setiap saat, kapan pun, 24 jam saya terima dengan senang hati untuk perbaikan negara dan bangsa kita.

 

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

 

*****

Biro Pers, Media dan Informasi
Sekretariat Presiden