Jakarta: Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia dan Timor Leste, hari Jumat (26/10) siang datang ke Kantor Kepresidenan untuk melaporkan hasil kerjanya selama ini, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kata Co Chairman KKP dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden, “Kami telah bertemu dengan para pimpinan tinggi negara ini, dengan Presiden SBY dan para menteri, karena azas keseimbangan," katanya.
Kata Benjamin, "Saat berkunjung ke Dili, kami pun telah bertemu dan mendapatkan pembekalan, dan segala sesuatu hal yang sama seperti sekarang, dari pimpinan nasional Timor Leste, dari mulai Ramos Horta sebagai Presiden, Xanana, dan tokoh-tokoh yang juga banyak peranannya dalam rangka pembentukan KKP ini, yaitu Mari Alkatiri. Semuanya nadanya sama. Jadi tadi kami juga menyampaikan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, karena sampai saat ini kami merasakan dukungan dalam pelaksanaan tugas. Kami juga berterima kasih atas pemberian perpanjangan waktu, karena dengan perpanjangan waktu ini kami dapat melaksanakan tugas lebih baik dengan jangka waktu yang lebih longgar. Namun demikian kami tetap kepada satu waktu tertentu yang harus tentukan, bahwasannya akhir penugasan ini akhir Januari hingga permulaan Februari 2008,� kata Benjamin Mangkoedilaga.
Dijelaskan Benjamin, bahwa pada pertemuan dengan Presiden SBY, KKP menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama menjalankan tugas.�Kami juga menyampaikan kendala-kendala yang dijumpai selama kami melaksanakan tugas, antara lain kurangnya partisipasi masyarakat internasional, misalnya dengan ketidakhadiran para pejabat mantan pejabat PBB yang pada saat jajak pendapat bertugas. Kami berpendapat, hal ini akan kami ulangi kembali karena demi kesempurnaan dan demi kebenaran yang ingin dicapai. Pendapat dan pengalaman yang telah dipunyai oleh para mantan pejabat PBB itu amat diperlukan. Kemudian kami sampaikan pula kendala berupa kurang dapatnya menghadirkan mereka yang kita ingin tampilkan di Dili, karena azas keseimbangan. Bahwasannya kami sudah bisa menampilkan mereka-mereka yang dari Timor Leste di Indonesia, di Jakarta dan Dempasar. Kami juga ingin menampilkan mereka-mereka dari pihak Indonesia ke Timor Leste. Dan itupun merupakan keinginan dari mereka untuk memberikan pendapat dan kesaksian di Timor Leste. Tapi sampai hari H, hal ini tidak berhasil, karena kendala hukum yang masih berlaku di Timor Leste,� jelas Benjamin.
“Untuk diketahui, bahwasannya ada nama-nama yang tercatat sebagai mereka yang bermasalah sehingga kalau mereka yang bermasalah itu kami datangkan ke Timor Leste, juga akan menimbulkan masalah. Ini tentunya dihubungkan juga dengan tujuan dari rekonsiliasi, sehingga kami menginginkan rekonsiliasi perdamaian tidak hanya kita capai di tingkat elit, tapi juga rekonsiliasi perdamaian dan persahabatan di tingkat grass root. Karena kita ketahui, ada nama-nama yang di tingkat masyarakat bawah yang tidak bisa berkunjung ke Timor Leste dalam rangka acara kekeluargaan dan acara keagamaan, karena memang nama-nama itu masih bermasalah. Hal inilah yang kami ingin hilangkan dalam rangka persahabatan yang murni dan rekonsiliasi antara kedua negara, masyarakat dan bangsa. Ini yang kami sampaikan kepada Presiden SBY bersama jajarannya. Dan apa yang kami sampaikan juga mendapatkan tanggapan yang baik,� kata Benjamin.
"Selain itu KKP juga menyampaikan apa yang akan dilakukan mendatang, dimana kami sudah sampai kepada penyiapan, pokok-pokok permulaan penulisan laporan akhir yang sistematikanya kami sampaikan kepada Presiden yang terdiri dari 3 bab dan 8 bagian. Dan tentunya beliau sebagai akademisi juga sangat menyambut sistematika akademisi yang telah sampaikan,� jelas Benjamin.
Sementara itu, Co Chairman dari Timor Leste, Dionisio Babo-Soares, mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden SBY, Presiden mengucapkan terima kasih atas kinerja para komisioner di KKP. “Beliau mengucapkan terima kasih kepada KKP, terutama para komisioner yang telah menyelesaikan tugas hingga saat ini. Beliau dengan pengalaman yang sangat baik mengatakan bahwa dalam komisi seperti ini, tentu ada variasi-variasi yang harus dilalui.Tapi beliau percaya bahwa semua komisioner yang memiliki pandangan looking forward yang baik, diharapkan bisa menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan apa yang terjadi pada tahun 1999 secara arif dan menyeluruh, sehingga bisa dijadikan suatu dokumen bagi kedua negara,� kata Dionisio.
Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal yang juga mendampingi pada pertemuan para komisioner KKP dengan Presiden mengatakan bahwa kaitannya dengan dunia internasional, yang paling penting laporan ini nanti hasilnya disampaikan kepada kedua pemimpin negara. “Yang paling penting itu ukurannya adalah diterima dan didukung oleh kedua negara Timor Leste dan Indonesia, dan didukung oleh rakyat Indonesia dan Timor Leste. Itu adalah tolok ukur yang paling penting bagi proses dari KKP ini. Kalau itu terjadi, kita harap dunia internasional bisa mendukungnya, karena ini adalah masalah antara Indonesia dan Timor Leste,� kata Dino Patti Djalal.
Sumber:
http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/10/26/2353.html