Jumlah tersebut akan digunakan untuk 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan Kemensetneg Tahun 2016.
Disamping menyetui pagu indikatif tersebut, Komisi II DPR-RI dalam kesimpulan RDP juga meminta kepada Kemensetneg untuk menyampaikan detail rebih rinci terkait target dan realisasi perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 dan target perolehan PNBP tahun 2016.
Rincian tersebut akan digunakan untuk materi pendukung dalam pembahasan Pagu Anggaran tahun 2016 yang akan disampaikan pada RDP mendatang.
Komisi II DPR-RI juga menyoroti masalah realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 Kemensetneg yang sampai dengan 25 Mei 2015 diporkan masih mencapai 18,4 persen.
Lebih lanjut Komisi II DPR-RI juga meminta agar Kemensetneg dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga tingkat penyerapan anggaran pada sisa waktu di tahun anggaran 2015 dapat lebih optimal.
Selain itu, terkait penanganan aset negara yang ada di 2 (dua) Badan Layanan Umum (BLU) milik Kemensetneg (Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran), Komisi II DPR-RI meminta untuk dibahas dalam RDP yang khusus membahas pengelolaan aset negara. (Humas Kemensetneg)
Disamping menyetui pagu indikatif tersebut, Komisi II DPR-RI dalam kesimpulan RDP juga meminta kepada Kemensetneg untuk menyampaikan detail rebih rinci terkait target dan realisasi perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 dan target perolehan PNBP tahun 2016.
Rincian tersebut akan digunakan untuk materi pendukung dalam pembahasan Pagu Anggaran tahun 2016 yang akan disampaikan pada RDP mendatang.
Komisi II DPR-RI juga menyoroti masalah realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 Kemensetneg yang sampai dengan 25 Mei 2015 diporkan masih mencapai 18,4 persen.
Lebih lanjut Komisi II DPR-RI juga meminta agar Kemensetneg dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga tingkat penyerapan anggaran pada sisa waktu di tahun anggaran 2015 dapat lebih optimal.
Selain itu, terkait penanganan aset negara yang ada di 2 (dua) Badan Layanan Umum (BLU) milik Kemensetneg (Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran), Komisi II DPR-RI meminta untuk dibahas dalam RDP yang khusus membahas pengelolaan aset negara. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?