Kementerian Sekretariat Negara melalui Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyelenggarakan International Training on Comprehensive, Rights- Based Family Planning dalam rangka Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) pada tanggal 3 s.d. 22 September 2018 di Yogyakarta. Pelatihan tersebut dihadiri oleh tujuh orang peserta dari beberapa negara berkembang antara lain Bangladesh, Papua Nugini, Timor Leste, dan Ghana.
Ini merupakan pelatihan ketiga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, yang sebelumnya sukses menyelenggarakan kegiatan yang sama di tahun 2015 dan 2016. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) oleh praktisi dan tenaga kesehatan melalui proses “transfer of skills and knowledge” yang intensif.
Kurikulum yang komprehensif juga menjadi unggulan program ini. Program disusun oleh tim United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia yang diketuai oleh Dr. Saramma Mathai, bersama tim dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Udayana, Bali. “Dengan menerapkan kurikulum ini, para peserta akan belajar mengelola program KB termasuk didalamnya program advokasi dan manajemen logistik untuk dapat diaplikasikan di negara asal mereka,” kata Kepala BKKBN, Sigit Priohutomo, dalam sesi pembukaan pelatihan.
Kepala BKKBN juga berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan program yang efektif dan berdampak luas di negara asalnya. “Hasil monitoring dan evaluasi program yang komprehensif juga diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat peran BKKBN selaku instansi pelaksana kegiatan promosi dan pelayanan program KB,” tandas Sigit.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, yang diwakilkan oleh Dr. Ir. Gogor Oko Nurhayoko, M.Sc selaku Staf Ahli Menteri Sekretariat Negara Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan kerja sama teknik dengan negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terselenggaranya lebih dari 800 program KSST dengan beragam tema sampai dengan tahun 2017 dan menyerap lebih dari 5000 partisipan dari berbagai negara berkembang. Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi program dalam jangka panjang untuk kemanfaatan yang lebih luas dan berkelanjutan. (VIM,IRF-Humas Kemensetneg)