Konektivitas Kunci Pembangunan Maluku

Dilansir dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan tentu memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangannya. Tantangan tersebut terutama ada pada persoalan konektivitas.

 

"Baik konektivitas yang menghubungkan antarwilayah dalam satu pulau, dari satu pulau dengan pulau lain, maupun antara Maluku dengan provinsi lain di Tanah Air," ujar Presiden.

 

Oleh karenanya, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi mau tak mau harus dilakukan. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara. Dengan semakin tersambungnya wilayah-wilayah di Provinsi Maluku, Presiden yakin bahwa mobilitas barang dan/atau orang akan semakin mudah.

 

"Karena saya yakin dengan semakin tersambungnya antarwilayah di Provinsi Maluku, bukan hanya akan memudahkan mobilitas barang dan orang serta menurunkan biaya logistik, tapi juga akan mampu menggerakkan perekonomian di seluruh daerah di Maluku secara lebih merata," kata Presiden.

 

Selama dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku memang telah berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, sebagai provinsi kepulauan, Maluku sesungguhnya memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dari sektor kelautan dan perikanan yang belum dioptimalkan.

 

"Secara sektoral, perekonomian daerah didukung oleh sektor pertanian, perdagangan, dan eceran. Artinya potensi di sektor kelautan dan perikanan perlu digarap lagi secara maksimal," ucap Jokowi.

 

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Negara juga menginstruksikan dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku. Apalagi bila ditambah dengan percepatan pengembangan sektor migas di Blok Masela, yang akan semakin meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia terampil di Maluku.

 

"Untuk itu saya minta betul-betul disiapkan pendidikan dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan arah pengembangan potensi daerah, agar Provinsi Maluku semakin banyak memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompetitif," tutup Presiden Joko Widodo. (Humas Kemensetneg)