Konsolidasi Demokrasi: Tantangan dan Peluang

 
bagikan berita ke :

Jumat, 15 November 2013
Di baca 3873 kali

Hal ini terungkap dalam pidato yang disampaikan oleh Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Xanana Gusmao saat menghadiri Bali Democracy Forum (BDF) VI, Kamis (7/11).   

‘Demokrasi’ di Hati
Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah berbagi pandangannya mengenai apa yang dilakukan ASEAN dalam mendorong demokrasi sebagai bagian upaya pembangunan komunitasnya.

ASEAN terus berupaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain, memberantas kemiskinan dan kesenjangan pembangunan, memperkuat demokrasi, tata pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, melindungi HAM dan kebebasan dasar akan kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial serta identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN.            

Upaya tersebut diwujudkan dalam partisipasi ASEAN dalam berbagai dialog, konsensus, dan kerja sama yang demokratis. Walau tiap negara ASEAN memiliki keragamannya sendiri dalam berbagai dimensi, namun ASEAN tetap membangun kerja sama dalam mewujudkan pembangunan komunitas sebagai nilai yang dianut bersama.

Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kerja sama pada tataran praktis yang fokus pada aspek perlindungan sosial, pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan peran serta pemuda dalam bidang kewirausahaan.    

Seluruh upaya ini diharapkan mampu mencapai perdamaian, stabilitas, dan pembangunan, yang diperkuat dengan kepatuhan terhadap hukum, disiplin, dan kerja keras. Karenanya, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah percaya bahwa ‘demokrasi’ melekat di hati setiap pemerintahan apapun latar belakang sejarah dan budayanya.

Aspek Politis dan Sosial-Ekonomi

Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao menyampaikan bahwa tema BDF VI, “Consolidating Democracy and Pluralistic Society” tidak hanya tepat namun juga sangat aktual karena telah menjadi tantangan besar bagi masyarakat plural dewasa ini. Oleh sebab itu, ada dua hal terkait tema tersebut, yaitu aspek politis konsolidasi negara dan aspek sosial-ekonomi kohesi sosial. 

Terkait aspek politis, para wakil rakyat terpilih harus melakukan berbagai upaya dalam rangka menciptakan aparatur negara yang kredibel, bertanggung jawab, dan adil, dengan mempertahankan keselarasan dengan aspirasi masyarakat.

Para wakil rakyat yang terpilih harus mampu menjamin bahwa kepentingan nasional berada di atas kepentingan lainnya. Sistem check and balance harus dilaksanakan secara konsisten sehingga mampu mendorong terwujudnya supremasi hukum. Demokrasi juga perlu dimanfaatkan sebagai instrumen positif dalam rangka membangun bangsa.

Dalam aspek sosial-ekonomi, masyarakat perlu mengadopsi budaya toleransi, jujur dan dialog yang tulus untuk memecahkan perbedaan. lembaga swadaya masyarakat dan media perlu bersikap kritis yang dapat dipertanggungwabkan, jangan sampai menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Setiap warga negara perlu mengembangkan semangat patriotik dan tidak mudah terjebak manipulasi yang dapat melemahkan kedaulatan negara. Pemerintah harus mampu menghasilkan program-program konkrit yang mampu memberantas kemiskinan dan marginalisasi.

Keyakinan agama juga harus mampu melakukan advokasi sikap sederhana, persaudaraan, solidaritas, serta perdamaian. PM Xanana Gusmao mengajak seluruh pihak untuk terus mengembangkan dan memperkuat kehidupan demokrasi guna menciptakan lingkungan yang damai di tengah masyarakat.                  

Terkait hal itu, PM Xanana Gusmao sempat menggambarkan hubungan Timor Leste dengan Indonesia sebagai contoh kehidupan demokrasi antar negara. Menurutnya, hubungan erat yang terjalin antara Indonesia dan Timor Leste tidak sekedar berada dalam satu wilayah, namun karena adanya saling berbagi komitmen dalam berdemokrasi. (humas setneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
6           3           0           4           2