Kunjungi Pemukiman Nelayan Malawei, Wapres Pastikan Pembangunan Rumah Berlanjut

 
bagikan berita ke :

Kamis, 06 Juni 2024
Di baca 225 kali

Sorong, wapresri.go.id - Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Papua Barat Daya, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan peninjauan Pemukiman Nelayan Malawei, Lorong Muara Mulia 4, Kota Sorong, pada Kamis (06/06/2024).

 

Sebagaimana diketahui, kelurahan Malawei memiliki populasi sebesar 13.840 jiwa dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Mayoritas penduduknya yang tinggal di rumah panggung sepanjang pesisir pantai, merupakan Orang Asli Papua (OAP) yang bekerja sebagai nelayan sehingga memiliki penghasilan yang rendah.

 

Pada 2014 dan 2019 silam, Presiden Joko Widodo pernah mengunjungi pemukiman tersebut. Kala itu, Presiden menjanjikan 350 unit rumah layak huni bagi masyarakat nelayan Malawei. Namun, hingga tahun 2021, baru 40 unit rumah yang terealisasi, dan kondisi rumah-rumah tersebut telah mengalami kerusakan.

 

Mengetahui bahwa jumlah unit rumah yang dibangun masih jauh dari jumlah target yang dijanjikan, Wapres menjelaskan bahwa pembangunan ratusan unit rumah di pemukiman tersebut tetap akan berlanjut hingga tahun depan.

 

“Oleh karena itu, yang 310 ini sesuai dengan janji pemerintah, ini akan dilakukan penambahannya. Tahun 2025 sudah direncanakan dari pihak PUPR,” terang Wapres dalam keterangan pers usai menyaksikan dan mengamati secara langsung kondisi Pemukiman Nelayan Malawei.

 

“Dan kita harapkan, nantinya oleh pemerintah yang baru juga akan ada kelanjutannya,” imbuhnya.

 

Di samping itu, Wapres juga mendengarkan aspirasi masyarakat setempat bahwa rumah yang mereka huni, yakni unit rumah dengan tipe 36, tidak memiliki dapur. Untuk itu mereka berharap, Wapres dapat memfasilitasi kebutuhan mereka dengan mengubah unit rumah yang akan dibangun dari tipe 36 menjadi 45.

 

“Jadi sekarang permintaannya diperbesar menjadi tipe 45. Dan dari perencanaan yang sudah disiapkan oleh Dirjen Perumahan, itu memang yang akan dibangun, yang akan datang itu tipenya sudah tipe 45. Ini bagian daripada komitmen pemerintah,” jelas Wapres menanggapi isu keluhan masyarakat.

 

Wapres pun mengungkapkan, kondisi unit rumah yang dibangun selanjutnya akan lebih sehat. Sehingga, memungkinkan para nelayan lebih produktif dalam bekerja ke depannya.

 

“Nanti lebih sehat. Dan kita harapkan mereka lebih semangat untuk mencari ikan, jadi lebih produktif,” harapnya.

 

Hal lain yang menjadi perhatian Wapres adalah kebersihan lingkungan, di mana ia mendapati adanya tumpukan sampah di lingkungan pemukiman.

 

Namun berdasarkan keterangan Walikota Sorong Septinus Lobat, sampah yang dihasilkan masyarakat akan dikumpulkan secara rutin, lalu kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

 

“Saya tanya Pak Walikota, ‘seperti apa penanganannya?’, ‘Ada pengumpulannya secara rutin dan kemudian dibawa ke TPA’,” urai Wapres.

 

Lebih lanjut, Wapres menekankan pentingnya penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan agar terus dievaluasi. Ia juga menyebutkan bahwa masih ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, seperti halnya pembangun ratusan unit rumah yg dijanjikan. Sementara hal-hal di luar itu, seperti menjaga dan memelihara tempat tinggal yang telah difasilitasi pemerintah pusat, menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

 

“Kemudian yang lain-lainnya itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita harapkan pemerintah kota menjaga supaya sehat mereka,” ujarnya.

 

Pada kesempatan yang sama, usai memberikan keterangan pers, Wapres menyerahkan paket bantuan sembako dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada 10 keluarga. Adapun para penerima bantuan tersebut ialah Wehelmus Mamari, Nutrina Mamari, Marice Namora, Yulianus Salosa, Yonathan Numberi, Septer Iguge, Priskila Wayor, Norce Giritoy, Yongki Masii, dan Yohana Marini.

 

Sebagai informasi, saat ini Pemerintah Kota Sorong tengah mengajukan permohonan proposal kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kelanjutan pembangunan perumahan 350 unit rumah di pemukiman nelayan Malawei, sesuai arahan Presiden. Beberapa syarat administratif sudah terpenuhi, seperti analisis dampak lingkungan, rencana tapak, rekapitulasi RAB, surat keterangan kesesuaian rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan kelengkapan surat pernyataan calon penerima rumah yang sudah disampaikan melalui aplikasi SIBARU Kementerian PUPR pada Januari 2024.

 

Pada Mei 2024, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan Setwapres telah mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar Kementerian PUPR menyegerakan realisasi pelaksanaan percepatan pembangunan 310 unit rumah khusus di pemukiman nelayan Malawei sebagaimana arahan Presiden. Hal ini selanjutnya telah ditindaklanjuti melalui pertemuan Direktur Rumah Khusus Ditjen Perumahan dengan Plh. Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan (DKPWK) Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk segera dipersiapkan rencana induk dan tapak pembangunan rumah nelayan Malawei di lapangan.

 

Hadir mendampingi Wapres pada peninjauan ini Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Jhony Way, Pj. Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Direktur Strategi dan Sistem Perencanaan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman, serta Jubir Wapres Masduki Baidlowi. (HB/SK - BPMI Setwapres)

Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?
0           0           0           0           0