Pelepasan dipimpin
langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan didampingi Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Dalam sambutannya,
Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah sangat berkomitmen untuk
mewujudkan pemerataan pedidikan, pemerataan fasilitas pendidikan di
seluruh wilayah-wilayah yang sudah di identifikasi sebagai area ke
wilayah yang tingkat pelayanan pendidikannya masih rendah dan masih
kurang baik.
Presiden Jokowi berjanji akan terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur dari rumah ke sekolah. Selain itu menyangkut biaya pendidikan dan distribusi guru juga akan diperbaiki.
“Ini menjadi tugas dari Pemerintah. Juga, tentu saja kita ingin ada peningkatan jaminan hidup yang memadai bagi para guru yang ditugaskan di tempat-tempat terpencil dengan memberikan sebuah tunjangan fungsional, pemberian asuransi yang menjamin kesehatan dan keselamatan dan fasilitas-fasilitas yang memadai, dan upaya peningkatan keilmuan dan karirâ€, Presiden Jokowi menambahkan.
Mendikbud Anies Baswedan juga mengatakan program GGD adalah langkah nyata Pemerintah untuk menyediakan guru-guru terbaik di daerah yang paling membutuhkan di Indonesia, khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). GGD merupakan komitmen Pemerintah berupa penempatan guru jangka panjang, yang berbeda dengan penempatan guru secara temporer, seperti inisiatif semacam SM3T atau program-program pengiriman guru oleh lembaga non-pemerintah yang mengirimkan guru untuk jangka pendek.
“Negara harus hadir, bukan jangka pendek, tapi seterusnya, hadir jangka panjang untuk membangun Indonesia termasuk daerah terdepan. Ini sejalan dengan Nawacita ke-3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuanâ€, kata Mendikbud Anies Baswedan.
Proses Seleksi GGD
Seleksi GGD meliputi tiga tahap, Pada tahap registrasi di Panitia Seleksi Nasional dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tercatat sebanyak 1.480 calon yang mendaftar. Pada tahap Tes Kompetensi Dasar (TKD), yang mencakup Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Karateristik Pribadi terjaring 1.395 yang kemudian tersisa 809 peserta yang terdistribusi ke kabupaten penempatan. Dari 809 peserta yang lulus TKD melalui proses verifikasi berkas, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), dan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), 2 peserta mengundurkan diri dan 9 peserta tidak terdaftar dalam database kepesertaan Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (PPG-SM3T). Sehingga 774 orang akhirnya memperoleh NIP dan SK CPNS sebagai Guru Garis Depan yang siap bertugas di 28 kabupaten.
Sebanyak 774 guru angkatan pertama Program GGD ini adalah hasil seleksi para calon yang bersumber antara lain dari alumni SM3T yang telah lulus PPG-SM3T untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Formasi GGD ini disahkan dengan penerbitan Kebijakan Permenpan-RB No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Khusus Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Menteri PAN-RB No. 762 Tahun 2014 tentang Formasi PNS untuk SM3T.
“Angkatan pertama ini akan kita lihat apabila kebutuhan ini sangat diperlukaan, akan disusul dengan angkatan kedua, ketiga dan seterusnya, tapi berbahagialah menjadi angkatan pertama, sperti yang Bapak Menteri Pendidikan sampaikan bahwa Bapak/Ibu dan Saudara-saudara semua adalah pejuang, karena tempat yang akan dituju memang tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang terpencil, lokasi-lokasi perbatasan, dan ini tidak usah menjadi keraguan, saya melihat pancaran optimisme di wajah Bapak, Ibu dan Saudara semuanya. Karena penempatannya masih berada di ruang lingkup NKRIâ€, ujar Presiden Jokowi.
Niat dan Panggilan Jiwa
“Saya minta coba satu yang paling belakang maju, paling belakang, putri, ini... ini... maju... ini... naik saja (ke Podium)â€, pinta Presiden Jokowi kepada salah seorang guru wanita perwakilan GGD asal Sragen, Jawa Tengah yang mendapatkan penugasan di Kabupaten Manggarai, NTT.
“Kenapa mau masuk program Guru Garis Depan ini?†tanya Presiden Jokowi kepada wanita tersebut.
Wanita bernama Agustin itu kemudian menyampaikan alasannya mengapa mau mendafatarkan diri menjadi GGD, “Karena saya melihat pendidikan di Indonesia itu belum merata, masih ada anak-anak yang membutuhkan tenaga pendidik yang mau ditempatkan di daerah terpencil, sehingga pendidikan di Indonesia bisa merata Pakâ€, ujar Agustin.
Beberapa di antara 774 GGD yang siap berangkat ada juga seorang calon ibu yang saat ini sedang hamil, dan sebagian lagi pasangan yang baru saja menikah.
Riva Zeodora misalnya, GGD asal dari Padang Sumatera Barat, baru saja melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2015 lalu. Dia bersama suaminya akan ditempatkan di satu daerah Kabupaten Aceh Selatan.
“Saya tergerak untuk tetap menjadi guru di daerah terdepan, karena ingin milihat anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang baik. Kan tugas kita semua untuk bisa turut mencerdaskan kehidupan Bangsaâ€, kata Riva menyebut motivasinya menerima penugasan sebagai GGD.
Lain lagi dengan Nita, salah satu GGD ini saat ini adalah seorang calon ibu, karena tengah hamil 8 bulan. Ia mengambil keputusan untuk menjalani penugasan sebagai GGD, yang akan ditempatkan di Sorong, Papua Barat. Mereka berkorban untuk jangka panjang, dan siap menjadi penduduk asli daerah itu, meski berasal dari daerah yang berbeda dari wilayah asal.
Para guru GGD ini datang dari berbagai daerah dari 24 Provinsi di Indonesia, termasuk dari Papua, Papua Barat, NTT, dan Aceh. Terbanyak berasal dari Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.
Penempatan
Para GGD tersebut akan ditempatkan di 4 Provinsi dan 28 Kabupaten. 4 Provinsi tersebut yakni Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat, sedangkan 28 Kabupaten antara lain, Kab. Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Selatan, Gayo Lues, Simeulue, Alor, Deiyai, Flores Timur, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Kab.Kupang, Lanny Jaya, Kab.Manggarai, Kab.Manggarai Timur, Kab.Manokwari, Kab.Manokwari Selatan, Pegunungan Bintang, Raja Ampat, Rote Ndao, Kab.Sorong, Kab.Sorong Selatan, Sumba Timur, Supiori, Tambrauw, Teluk Bintuni, Waropen, dan Yalimo.
Kebijakan GGD ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Nawacita ke-5; yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, kualitas pendidikan anak-anak Indonesia termasuk di daerah terdepan.
GGD juga merupakan kebijakan afirmasi Kemendikbud melalui penempatan guru di daerah terdepan. Ini mengubah kebijakan bahwa guru terbaik berasal dari daerah asal, menjadi guru terbaik adalah yang kompetensinya baik, serta bisa ditempatkan di mana saja di wilayah Indonesia. (Humas Kemensetneg)
Presiden Jokowi berjanji akan terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur dari rumah ke sekolah. Selain itu menyangkut biaya pendidikan dan distribusi guru juga akan diperbaiki.
“Ini menjadi tugas dari Pemerintah. Juga, tentu saja kita ingin ada peningkatan jaminan hidup yang memadai bagi para guru yang ditugaskan di tempat-tempat terpencil dengan memberikan sebuah tunjangan fungsional, pemberian asuransi yang menjamin kesehatan dan keselamatan dan fasilitas-fasilitas yang memadai, dan upaya peningkatan keilmuan dan karirâ€, Presiden Jokowi menambahkan.
Mendikbud Anies Baswedan juga mengatakan program GGD adalah langkah nyata Pemerintah untuk menyediakan guru-guru terbaik di daerah yang paling membutuhkan di Indonesia, khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). GGD merupakan komitmen Pemerintah berupa penempatan guru jangka panjang, yang berbeda dengan penempatan guru secara temporer, seperti inisiatif semacam SM3T atau program-program pengiriman guru oleh lembaga non-pemerintah yang mengirimkan guru untuk jangka pendek.
“Negara harus hadir, bukan jangka pendek, tapi seterusnya, hadir jangka panjang untuk membangun Indonesia termasuk daerah terdepan. Ini sejalan dengan Nawacita ke-3 membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuanâ€, kata Mendikbud Anies Baswedan.
Proses Seleksi GGD
Seleksi GGD meliputi tiga tahap, Pada tahap registrasi di Panitia Seleksi Nasional dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tercatat sebanyak 1.480 calon yang mendaftar. Pada tahap Tes Kompetensi Dasar (TKD), yang mencakup Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Karateristik Pribadi terjaring 1.395 yang kemudian tersisa 809 peserta yang terdistribusi ke kabupaten penempatan. Dari 809 peserta yang lulus TKD melalui proses verifikasi berkas, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), dan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), 2 peserta mengundurkan diri dan 9 peserta tidak terdaftar dalam database kepesertaan Pendidikan Profesi Guru Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (PPG-SM3T). Sehingga 774 orang akhirnya memperoleh NIP dan SK CPNS sebagai Guru Garis Depan yang siap bertugas di 28 kabupaten.
Sebanyak 774 guru angkatan pertama Program GGD ini adalah hasil seleksi para calon yang bersumber antara lain dari alumni SM3T yang telah lulus PPG-SM3T untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Formasi GGD ini disahkan dengan penerbitan Kebijakan Permenpan-RB No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Khusus Aparatur Sipil Negara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Menteri PAN-RB No. 762 Tahun 2014 tentang Formasi PNS untuk SM3T.
“Angkatan pertama ini akan kita lihat apabila kebutuhan ini sangat diperlukaan, akan disusul dengan angkatan kedua, ketiga dan seterusnya, tapi berbahagialah menjadi angkatan pertama, sperti yang Bapak Menteri Pendidikan sampaikan bahwa Bapak/Ibu dan Saudara-saudara semua adalah pejuang, karena tempat yang akan dituju memang tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang terpencil, lokasi-lokasi perbatasan, dan ini tidak usah menjadi keraguan, saya melihat pancaran optimisme di wajah Bapak, Ibu dan Saudara semuanya. Karena penempatannya masih berada di ruang lingkup NKRIâ€, ujar Presiden Jokowi.
Niat dan Panggilan Jiwa
“Saya minta coba satu yang paling belakang maju, paling belakang, putri, ini... ini... maju... ini... naik saja (ke Podium)â€, pinta Presiden Jokowi kepada salah seorang guru wanita perwakilan GGD asal Sragen, Jawa Tengah yang mendapatkan penugasan di Kabupaten Manggarai, NTT.
“Kenapa mau masuk program Guru Garis Depan ini?†tanya Presiden Jokowi kepada wanita tersebut.
Wanita bernama Agustin itu kemudian menyampaikan alasannya mengapa mau mendafatarkan diri menjadi GGD, “Karena saya melihat pendidikan di Indonesia itu belum merata, masih ada anak-anak yang membutuhkan tenaga pendidik yang mau ditempatkan di daerah terpencil, sehingga pendidikan di Indonesia bisa merata Pakâ€, ujar Agustin.
Beberapa di antara 774 GGD yang siap berangkat ada juga seorang calon ibu yang saat ini sedang hamil, dan sebagian lagi pasangan yang baru saja menikah.
Riva Zeodora misalnya, GGD asal dari Padang Sumatera Barat, baru saja melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2015 lalu. Dia bersama suaminya akan ditempatkan di satu daerah Kabupaten Aceh Selatan.
“Saya tergerak untuk tetap menjadi guru di daerah terdepan, karena ingin milihat anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang baik. Kan tugas kita semua untuk bisa turut mencerdaskan kehidupan Bangsaâ€, kata Riva menyebut motivasinya menerima penugasan sebagai GGD.
Lain lagi dengan Nita, salah satu GGD ini saat ini adalah seorang calon ibu, karena tengah hamil 8 bulan. Ia mengambil keputusan untuk menjalani penugasan sebagai GGD, yang akan ditempatkan di Sorong, Papua Barat. Mereka berkorban untuk jangka panjang, dan siap menjadi penduduk asli daerah itu, meski berasal dari daerah yang berbeda dari wilayah asal.
Para guru GGD ini datang dari berbagai daerah dari 24 Provinsi di Indonesia, termasuk dari Papua, Papua Barat, NTT, dan Aceh. Terbanyak berasal dari Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah.
Penempatan
Para GGD tersebut akan ditempatkan di 4 Provinsi dan 28 Kabupaten. 4 Provinsi tersebut yakni Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat, sedangkan 28 Kabupaten antara lain, Kab. Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Selatan, Gayo Lues, Simeulue, Alor, Deiyai, Flores Timur, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Kab.Kupang, Lanny Jaya, Kab.Manggarai, Kab.Manggarai Timur, Kab.Manokwari, Kab.Manokwari Selatan, Pegunungan Bintang, Raja Ampat, Rote Ndao, Kab.Sorong, Kab.Sorong Selatan, Sumba Timur, Supiori, Tambrauw, Teluk Bintuni, Waropen, dan Yalimo.
Kebijakan GGD ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Nawacita ke-5; yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, kualitas pendidikan anak-anak Indonesia termasuk di daerah terdepan.
GGD juga merupakan kebijakan afirmasi Kemendikbud melalui penempatan guru di daerah terdepan. Ini mengubah kebijakan bahwa guru terbaik berasal dari daerah asal, menjadi guru terbaik adalah yang kompetensinya baik, serta bisa ditempatkan di mana saja di wilayah Indonesia. (Humas Kemensetneg)
Bagaimana pendapat anda mengenai artikel ini?