Dalam pertemuan tersebut, Pratikno memaparkan posisi Kementerian Sekretariat Negara yang dekat dengan Presiden, sehingga memerlukan inovasi yang mampu mengatasi masalah-masalah dalam birokrasi. Menurutnya, penting bagi Indonesia untuk mempelajari E-Government dari Pemerintah Republik Korea yang telah berpengalaman dalam transparansi informasi.
Gayung bersambut, Hong Yun-sik mengaku memahami posisi penting Kementerian Sekretariat Negara, dan menghormati Presiden Joko Widodo dengan usahanya menjalankan pemerintahan yang bersih, efisien, dan demokratis. Ia berjanji akan menjadi mitra pambangunan Indonesia terutama dalam menerapkan E-Government. “E-Government tidak hanya membantu dalam usaha reformasi birokrasi, tetapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi di masyarakat,â€Â tambahnya.
Republik Korea membangun sistem informasinya sejak awal 90-an. Perbaikan demi perbaikan membuat Republik Korea mampu mengubah administrasi pelayanan publik menjadi dokumen elektronik. Di Korea Selatan ada lebih 20.000 layanan administrasi pemerintahan yang dapat diakses secara online, dan dijadikan pondasi awal pengembangan E-Government Republik Korea saat ini.
Sistem ini dirasa sesuai dengan implementasi nawa cita poin kedua yakni, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. (Humas Kemensetneg)