Melihat Perkembangan Pelayanan dan Penyiaran Publik RRI-TVRI di Era Digital 2017

“Kalau kita bicara Lembaga Penyiaran Publik, kepentingan publik harus dijaga,” tutur Rudiantara.

 

Rudiantara menambahkan, Lembaga Penyiaran Publik harus mengakomodasi kepentingan publik, dan terus melakukan efisiensi dalam teknologi, organisasi, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik, Menkominfo juga mengimbau RRI dan TVRI untuk melihat jangka panjang sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan.

 

“Saya encourage bagaimana kita berpikir 10-20 tahun ke depan, jangan berpikir hanya untuk 2-3 tahun saja,” kata Menkominfo.

 

Rudiantara juga menyampaikan digitalisasi pada lini RRI dan TVRI diperlukan sebagai bentuk efisiensi yang dapat dilakukan secara bertahap. Karenanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuat aturan untuk mendukung proses digitalisasi tersebut. Kominfo membuat aturan bagaimana mendorong segmen tertentu baik itu komunitas, publik, perguruan tinggi, dan sektor pendidikan.

 

“Sedang dirancang pemerintah, kalau nanti kita mendapatkan digital dividen 112 MHz saat migrasi dari analog ke digital 20 MHz akan dialokasikan untuk kebencanaan,” imbuhnya.

 

Turut hadir dalam seminar, Wakil Komisi I DPR RI TB Hasanuddin yang menyampaikan bahwa tantangan penyiaran publik yakni mengubah orientasi kelembagaan dari birokrasi pemerintahan kea rah manajemen penyiaran profesional, transparansi, persaingan modal serta konten penyiaran antara penyiaran publik dan penyiaran swasta, independensi dan netralitas dalam politik.

 

Narasumber kedua, Anggota Dewan Pengawasan LPP RRI Frederik Ndolu memaparkan materi diskusi, bagaimana pelayanan penyiaran publik dari perspektif politik negara. Diskusi merupakan salah satu cara dalam mempertahankan keutuhan NKRI yang saat ini disebut-sebut sedang mengalami perguncangan. Dalam kaitannya, peran Lembaga Penyiaran Publik adalah meningkatkan ideologi dan menjaga persatuan dan integritas bangsa. Hal yang sama juga ia utarakan, bahwa mengutamakan kepentingan dan akuntabilitas publik, independensi dan netralitas politik adalah hal yang harus diutamakan oleh Lembaga Penyiaran Publik.

 

Staff Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadia Wati sebagai narasumber ketiga menyatakanpemerintah dan stakeholder harus bersinergi dalam pengawasan pendanaan Lembaga Penyiaran serta e-planning.

 

“Bappenas, Kemenkeu dan PAN-RB telah melaksanakan e-planning dan Money Follow Program. Diharapkan pemerintah juga dapat melakukan sinergi yang sama dengan Lembaga Penyiaran Publik,” tutur Diani.

 

Sementara, Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI M. Kabul Budiono mengatakan bahwa saat ini tantangan yang yang dihadapi TVRI ialah ketidakpercayaan publik dan era digitalisasi. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa TVRI adalah program berita yang dapat diabsahkan kredibelitasnya dan telah melakukan berbagai inovasi.

Sebagai penutup sesi, Hermin Indah Whyuni Akademisi UGM menuturkan bahwa RRI-TVRI masih berada dalam persimpangan sejak tahun 2002 hingga saat ini. Hakikatnya, kegagalan market pada media penyiaran publik yakni adanya perbadaan konsep “Publik” antara negara-negara Eropa dan Indonesia.

 

“Di Eropa, penyiaran publik memiliki prinsip non-government dan nation building. Sementara Indonesia masih belum mengarah kesana,” ujarnya.

 

Bukan hanya kurangnya pemahaman Instansi komunikasi publik, Indonesia sampai saat ini belum memiliki tools public license fee, juga masalah pendanaan. Menurutnya, Indonesia harus belajar dari penyiaran publik Thailand, sebagai contoh media publik yang diakui di Asia Tenggara.

 

“Lembaga Penyiaran Publik harus mengganti dominan ideologi dengan kompetisi pasar. Merangkul generasi muda dalam pengembangan era digitalisasi juga perlu dilakukan. Selain itu, harus ditemukan solusi masalah pendanaan yang di penyiaran publik,” jelas Hermin. (DVO/RVS-Humas Kemensetneg)